Prof. Romli: Ahok Bisa Kena UU ITE & Telekomunikasi Dugaan Tindak Pidana Penyadapan Illegal

[PORTAL-ISLAM] Ahli hukum Prof. Romli Atmasasmita menyatakan pernyataan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di persidangan lanjutan kasus penodaan agama bisa terkena jerat UU ITE dan UU Telekomunikasi.

Sebagaimana diberitakan, dalam persidangan lanjutan kasus penodaan agama pada Selasa (31/1/2017) kemarin, Ahok menyatakan memiliki data pembicaraan telepon antara Ketua MUI KH Ma'ruf Amin yang jadi saksi kemarin dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

[Kutipan berita Kompas]
Ahok mengatakan, pengacaranya memiliki bukti tentang adanya telepon dari SBY kepada Ma'ruf agar Ma'ruf bertemu dengan Agus-Sylviana.

Namun, Ma'ruf membantah adanya telepon itu.

"Saya berterima kasih, saudara saksi ngotot di depan hakim bahwa saksi tidak berbohong, kami akan proses secara hukum saksi untuk membuktikan bahwa kami memiliki data yang sangat lengkap," kata Ahok dalam persidangan itu.

Link: http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/31/17273531/ahok.akan.laporkan.ketua.mui.yang.bantah.terima.telepon.dari.sby

Prof. Romli mengatakan data/bukti telepon/sadapan pembicaraan telepon yang dilakukan secara illegal melanggar UU Telekomunikasi dan UU ITE.

"Pengacara Hukum ahok tahu ada telpon SBY ke Ketua MUI dari mana? Penyadapan hanya boleh oleh penyidik," kata Prof. Romli melalui akun twitternya.

Lebih lanjut Prof. Romli menjelaskan:

Pengacara Hukum khan ahli hukum ada ahli hukum pidana di tim Ahok masa tidak tahu illegal wiretapling (penyadapan illegal) diancam pidana?

Mustinya jaksa Penuntut Umum kasus Ahok pertanyakan asal usul informasi tersebut dan melaporkan ke Bareskrim pelanggaran hukum (penyadapan illegal) tersebut.

Putusan Mahkamah Kontitusi tentang sadapan sudah jelas harus oleh penyidik yang berwenang.

UU No 11 tahun 2008 ttg ITE larangan penyadapan ilegal.

Ancaman pidana pelanggaran Pasal 31 UU ITE ancaman pidana 10 tahun denda 800 juta rupiah.

UU No 36 tahun 1999 Telekomunikasi Pasal 40 larangan penyadapan.

Pasal 56 ancaman pidana pelanggaran, Pasal 40 maksimal pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

"Berdasarkan UU ITE dan UU Telemomunikasi cukup alasan (bagi) saksi Kyai Maaruf Amin atau kuasa hukum melaporkan dugaan tindak pidana ke Bareskrim," kata Prof. Romli.

"Terlapor dalam dugaan pelanggaran UU Telekomunikasi dan UU ITE adalah Terdakwa (Ahok) dan kuasa hukumnya karena terdakwa bicara atas pengetahuan Pengacara hukum," jelasnya.

AHOK TERANCAM 29 TAHUN PENJARA (DI LUAR KASUS PENISTAAN AL QUR'AN)

AHOK TERANCAM 29 TAHUN PENJARA 

(DI LUAR KASUS PENISTAAN AL QUR'AN)

1. Sidang lanjutan dugaan penistaan agama atas terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pengadilan Negeri Ja-kut yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Hari Selasa (31-1-2017)

2.Dalam sidang tersebut Ahok mengatakan pengacaranya memiliki bukti tentang adanya telepon dari SBY kepada Ma’ruf agar Ma’ruf

3. Masyarakat umum pasti mempertanyakan bagaimana pihak terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapatkan bukti percakapan via telepon antara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan KH Ma'ruf Amin.

4.Jika didapat berdasarkan hasil penyadapan, maka Ahok dan tim hukumnya bisa dijerat dengan Undang-Undang tentang Telekomunikasi dan ITE.

5. Rekaman yang bukan berasal dan dilakukan oleh penegak hukum adalah ilegal dan tidak bisa menjadi barang bukti,

#AncamanPidana #1
UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

6. Pasal 40 Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melaiui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

7. Pasal 56 Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

#AncamanPidana #2
8. UU Nomor 11 tentang ITE terdapat larangan penyadapan ilegal. Ancaman pidana pelanggaran pasal 31 UU ITE itu adalah Pidana 10 tahun dan denda Rp 800 juta.

#AncamanPidana #3
9. Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE tentang Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik secara elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda.

10. Dalam persidangan tersebut Ahok menyebut fatwa terkait penistaan agama merupakan pesanan dari ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pesanan tersebut, menurut Ahok, disampikan SBY kepada Ma'ruf Amin melalui sambungan telpon, dan Ahok mengaku punya bukti rekaman.

11. Dalam konteks ini KH.Ma’ruf Amin, bisa melaporkan @basukibtp atas pencemaran nama baik.

12. Perbuatan Ahok dan pengacaranya adalah ilegal karena Aturan penyadapan yang resmi adalah atas permintaan kepolisian, kejaksaan,dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Sebagaimana bunyi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIII/2015.

13. #MUNGKINKAH ada kong-kalikong antara kubu ahok dengan salah satu dari 5 Lembaga yang berhak melakukan penyadapan yakni : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Saya rasa tidak mungkin, karena saya masih percaya lembaga” tersebut memiliki integritas tinggi.

14.#MUNGKINKAH kubu ahok melakukan penyadapan sendiri, tentu itu sebuah tindakan ilegal dan melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 pasal 40 tentang Telekomunikasi. Salah satu isinya ialah melarang setiap orang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi.

Sementara ancaman pindannya tertuang dalam Pasal 56 UU Telekomunikasi dengan kurungan penjara maksimal 15 tahun dan di Pasal 47 UU ITE dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp 800 juta.

Wallahu a'lam bishowab.

Chandra Purna Irawan,MH.
CEO Sharia Law Institute

[Fact or Hoax] MEMBONGKAR 28 Rencana KPU Untuk Menangkan Ahok

[PORTAL-ISLAM]  Menjamurnya media sosial telah ikut menyuburkan beragam informasi, baik yang valid maupun hoax.

Akhir-akhir ini ada saja orang membuat berita fitnah atau hoax di media sosial (medsos) seperti WhatsApp, Facebook, Twitter dan sebagainya. Hampir tiap saat kita disuguhkan berita semacam itu.

Berita yang diberi judul “Hoax or Not?  berharap semoga info ini tidak benar (Hoax), namun bagi penggiat atau pengawas pemilu baik dari Bawaslu dan masyarakat bisa mewaspadai 28 titik ini. Apa salahnya?

Berita soal kecurangan KPU, tak disebut KPU atau KPU RI. Saat mengkonfirmasi berita itu kepada Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, ia belum bisa dihubungi.

Membongkar soal rencana kecurangan KPU memenangkan Ahok: Berikut berita “Hoax or Not?“:

1. Sumber kami di KPU yang masih cinta NKRI, memberi bocoran rencana kecurangan yang akan dilakukan demi memenangkan Ahok alias Zhong Wanxue

2. Ada rencana penambahan jumlah TPS untuk wilayah Jakarta Utara, 8 TPS dan salah satunya adalah TPS untuk RS PIK

3. Dari penambahan 8 TPS, selain 1 TPS RS PIK, ada 3 TPS di rusun Marunda, permintaan siapa?

4. Tahu kah anda, ada 650.000 pemilih ganda pada Pilgub DKI 2017 ini? Dan itu ibarat senjata yang bisa dipakai oleh cagub petahana alias Ahok

5. Dan 650.000 pemilih ganda tersebut masih masuk dalam DPT 7,1 jt yang dikeluarkan oleh KPU

6. Belum lagi 2800 NIK ganda yang bermasalah di Jakarta Utara yang tidak ditindaklanjuti KPUD

7. Kami belum akan membahas data tersebut, yang akan kami bahas adalah TPS tambahan ‘aspal’ yang akan dipakai para pekerja proyek reklamasi

8. Kemana suara pemilih dari puluhan ribu pekerja proyek reklamasi tersebut?

9. Puluhan ribu? Tidak, bahkan sumber kami katakan datanya mendekati ratusan ribu, pekerja ‘siluman’ proyek reklamasi

10. Dan tebak, suara mereka para pekerja proyek reklamasi akan difasilitasi dengan keberadaan TPS-TPS tambahan

11. Akan terjadi mobilisasi besar besaran yang sistematis dengan menggunakan fasilitas TPS tambahan yg disetujui KPU

12. Apakah Anda yakin data DPT 7,1 pemilih adalah data akurat?, Bukan data +1 data siluman (aspal, ganda dan sebagainya) ingat 650.000 itu

13. KPU pusat telah mengintervensi data KPUD Jakarta untuk DPT 7,1 serta desakan penambahan TPS pada kantong suara Ahok

14. Bahkan sumber kami mengatakan ada arahan dari Kebagusan serta Medan merdeka kepada KPU pusat untuk bantu segala cara menangkan Ahok

15. Yang perlu Anda ingat adalah, orangnya masih sama, pengatur rencana kecurangan pada pilpres 2014, PDIP dan KPU

16. Pekerja proyek reklamasi akan memberikan suaranya di TPS-TPS tambahan dengan ketua TPS dan saksi saksi yang sudah disiapkan

17. Timses calon gubernur lain akan fokus pada jumlah TPS yang sudah diberitahukan sebelumnya tanpa mengetahui adanya TPS Tambahan ‘aspal’

18. Mungkin banyak pihak yang mempertanyakan data yang kami berikan, tetapi banyak pihak lupa pilpres 2014 adalah pilpres penuh kecurangan

19. Pilpres 2014 banyak yg mengatakan disiapkan dengan matang penuh kejujuran serta akuntabel, tetapi kenyataannya?

20. Ingat skandal sate Senayan yg terang benderang, KPU-PDIP-Polri

21. Lalu apakah semua yg dulu pernah dlakukan pada pilpres 2014 tidak akan terjadi pada Pilgub 2017? Jangan naif dan mau dibodohi lagi kawan

22. Orangnya masih sama, lembaganya masih sama, bahkan salah satunya kini menjadi kepala badan intelejen negara

23. Dan satu catatan utama, mereka sekarang berada dalam satu kubu, kubu Zhong Wanxue alias Ahok

24. Ingatlah, kecurangan adalah kita (Surya Paloh, Megawati, dan yang lainnya)

25. Lembaran pembongkaran kebusukan kali ini tentang TPS-TPS tambahan, setelah lembaran tentang 25 ahli IT asal China kami bahas sebelumnya

26. Berpikir dengan akal sehat, mengapa KPUD memutuskan menambah 3 TPS di rusun Marunda?

27. Serta satu TPS untuk TPS RS PIK, dimana semua mengetahui berapa jumlah pasien dan kepedulian orang Chinese untuk memberi suara?

28. Semua demi mengakomodir dan memfasilitasi kantong kantong suara Ahok, karena akan ada mobilisasi besar besaran

Negeri ini menangis melihat pengkhianat yang dibiarkan bekerja tanpa diwaspadai, apakah kalian kini hanya bisa berdiam diri?

Terkait Dugaan Penyadapan, PDIP Rela Kehilangan Akal Sehat dan Bohongi Publik Demi Ahok

[PORTAL-ISLAM]  Pernyataan Junimart Girsang terkait skandal penyadapan percakapan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua MUI K.H. Ma'ruf Amin, sangatlah menyedihkan.

 Junimart menyebut tidak ada masalah dengan penyadapan. Penyadapan tidak dapat disebut illegal selama tidak digunakan untuk kejahatan.

Sebagai anggota Komisi III DPR yang melingkup bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan; kita patut kecewa. Pasalnya, hukum tegas-tegas menetapkan hanya penyidik yang berwenang untuk menyadap. Wewenang itu pun dibatasi, harus dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIII/2015 kian menegaskan hal ini. Penyadapan harus hati-hati agar hak privasi warga negara yang dijamin UUD 1945 tidak dilanggar. Jika diperlukan, penyadapan harus seizin pengadilan agar ada lembaga yang mengontrol dan mengawasi sehingga tindakan itu tidak sewenang-wenang.

Jika mekanisme penyadapan oleh aparat saja sudah amat ketat, mustahil ada wewenang  penyadapan oleh pribadi, untuk kepentingan pribadi. Penyadapan pribadi bukan hanya ditolak secara hukum, tetapi merupakan kejahatan melawan hukum. Pelakunya bisa disanksi pidana.

UU ITE dan UU Telekomunikasi dengan jelas mengatur sanksi bagi pelaku penyadapan illegal. Sesuai UU ITE pasal 31 adalah penjara 10 tahun dan/ atau denda maksimal Rp 800 juta. Sementara pasal 56 UU Telekomunikasi menegaskan pelaku penyadapan illegal dipidana dengan penjara maksimal 15 tahun.  Bahkan penyelenggara jasa telekomunikasi yang secara illegal membocorkan informasi pelanggannya dapat disanksi penjara 2 tahun atau denda maksimal Rp 200 juta.

Beratnya sanksi ini menggambarkan betapa bangsa Indonesia memandang penyadapan illegal sebagai kejahatan yang serius. Bayangkan jika setiap orang punya hak untuk menyadap, betapa kacaunya privasi kita. Betapa cemasnya kita untuk berkomunikasi, karena tidak ada lagi privasi. Setiap saat dan oleh setiap orang, privasi kita bisa diinjak-injak. Apa itu yang Junimart inginkan?

Lantas, mengapa Junimart malah berlagak buta hukum? Terang ini terkait dengan posisinya sebagai Kepala Badan Bantuan Hukum PDIP. Junimart melakukan kebohongan publik demi menyelamatkan jagoan PDIP dalam pilkada DKI Jakarta. Dia rela merobek martabatnya sebagai wakil rakyat demi membela arogansi Basuki Tjahya Purnama dalam persidangan penodaan agama tempo hari. Inikah sosok wakil rakyat yang kita banggakan?

Pernyataan Junimart hanya manuver untuk mencegah aparat keamanan membongkar skandal SBY dan K.H. Ma'ruf Amin. Karena berbasiskan UU ITE, penyadapan ini bukan delik aduan. Polisi harus mengusut dari mana Ahok dan kuasa hukumnya memiliki rekaman percakapan itu.

Fokusnya bukan perihal konten penyadapan, tetapi proses. Apakah Ahok dan kuasa hukumnya benar-benar mendapatkan konten itu dengan cara yang legal. Jika tidak dapat membuktikan legalitas itu, maka Ahok dan kuasa hukumnya terancam sanksi pidana.

Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu pilar penjaga hukum adalah Komisi III DPR RI. Sayangnya, Junimart lupa akan hal ini. Demi parpol, ia menggadaikan amanat rakyat di pundaknya. Junimart melakukan kebohongan publik demi membela terdakwa penista agama, penghardik ulama.

Miris!

Penulis: Bagas Sanjaya

Editor: Tim Portal-Islam.id

Subhanallah... Kehidupan Rocker Beken Ini Berubah 180 Derajat Usai Tunaikan Ibadah Umrah

[PORTAL-ISLAM]  Anda yang lahir di tahun 70 an pasti pernah mendangar lagu Isabela. Ya, lagu ini dinyanyikan oleh grup rock asal Malaysia, ‘Search’. Pada zamannya, lagu ini amat terkenal. Lalu, apakabar dengan vokalis pelantun Isabela saat ini?

Ami ‘Search’ yang memiliki nama lengkap Suhaimi Abdul Rahman, kini sudah tak lagi berkutat di dunia entertaint. Ia sudah merubah jalan hidupnya dan memperdalam ilmu agama. Kini Ami dikabarkan memiliki sekolah tahfidz.

Awal perubahan penyanyi Isabela itu terlihat usai melaksanakan umroh pada tahun 2007. Saat itu ia tengah sukses dalam karir musiknya. Sepulang dari tanah suci, perlahan ia mengubah cara hidupnya. Ami juga mulai membuka restoran halal masakan cina ‘Cheng Ho’.

Ami juga mulai menggaet penyanyi religi dalam karirnya. Ia bekerja sama membuat album religi bersama salah satu grup di Malaysia.

Kini Ami tengah mewujudkan mimpinya membangun sekolah Tahfidz. Ia sangat bersyukur saat pesantren yang ia rintis telah memiliki izin dari pemerintah Malaysia.

“Alhamdulillah, saya sendiri tidak sangka yang kini saya memiliki sebuah sekolah tahfiz, perkara yang saya idam-idamkan selama ini,” ujarnya.

MUI Sayangkan Persidangan Malah Sudutkan Saksi Seperti Terdakwa

JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi, menyesalkan proses persidangan terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok yang terjadi. Ia merasa, persidangan yang sangat terhormat malah memperlakukan KH Ma'ruf Amin yang merupakan saksi dengan sangat tidak terhormat.

"Kami sangat menyesalkan proses persidangan yang terjadi kemarin, majelis persidangan yang sangat terhormat tersebut, memperlakukan beliau (KH Ma'ruf Amin) dengan sangat tidak terhormat dan tidak manusiawi," kata Zainut, Rabu (1/2).

Ia menegaskan, kehadiran KH Ma'ruf Amin sebagai saksi malah diperlakukan seolah-olah terdakwa, dicecar pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dengan bahasa yang sarkastik, tendensius dan menjurus kepada fitnah. Zainut melihat, selama lebih dari tujuh jam, KH Ma'ruf Amin diadili layaknya seorang terpidana.

Bahkan, Zainut mengatakan, Ahok sebagai terdakwa dengan sombong dan congkak berniat mempolisikan Kiai Ma'ruf Amin, karena tuduhan memberikan keterangan palsu. Dia mengatakan, sebagai saksi seharusnya Kiai Ma'ruf Amin diperlakukan terhormat, karena beliau sudah ikut membantu jalannya proses hukum di persidangan. "Hal tersebut merupakan bentuk intimidasi dan fitnah yang sangat keji," ujar Zainut.

Tanpa bermaksud campuri proses hukum yang sedang berjalan, dia mengatakan MUI akan mengevaluasi semua proses persidangan yang berlangsung, dan akan memberikan sikap atas perlakuan yang tidak terpuji kepada Ketua Umum MUI. Tapi, MUI tetap mengimbau umat Islam tetap tenang tidak terprovokasi dan terpancing hasutan dan ajakan melanggar hukum. "Tetap kedepankan semangat ukhuwah Islamiyah dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," kata Zainut.

Ia menambahkan, kehadiran Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin sebagai saksi di persidangan kasus dugaan penodaan agama oleh Ahok adalah bukti ketaatan dan penghormatan terhadap proses hukum di Indonesia. Zainut menekankan, KH Ma'ruf Amin dari awal berketetapan hati mendorong penyelesaian kasus ke jalur hukum.

KH Ma'ruf Amin menilai, jalur hukum adalah pilihan jalan yang paling terhormat dan bermartabat, serta dapat meminimalisir konflik yang mungkin akan terjadi di masyarakat. Menurut Zainut, itu dikarenakan kasus Ahok merupakan murni kasus hukum, bukan kasus-kasus pertentangan ras.

"Karena kasus ini adalah murni kasus hukum, bukan kasus politik, bukan kasus pertentangan etnis maupun kasus pertentangan golongan dan agama," ujar Zainut.

Sumber: Republika

JLEB! Rumah Jokowi: Ahok, You Are Nothing But A Loser

[PORTAL-ISLAM]  Perkembangan politik terkini telah membuat hati prihatin. Untuk itu, kecerdasan kedewasaan dalam politik harus dikedepankan dalam berbangsa dan bernegara.

Begitu kicau akun Twitter @RumahJokowi yang dalam biografinya menyebut diri sebagai kumpulan para pendukung Presiden Jokowi atau Projo, Rabu, 1 Februari 2017.

“Terutama untuk Pilkada DKI Jakarta, diharapkan semua paslon dapat menahan diri,” kicaunya.

Rumah Jokowi menilai calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlalu jumawa dalam menghadapi pilgub ini. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Ahok selalu menyalahkan orang lain.

Terakhir, Ahok bahkan mengancam akan melaporkan Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin yang ditudingnya memberikan keterangan palsu.

“Ini bukan (tentang) anda Pak Ahok, ini bukan tentang kami, ini bukan tentang mereka. Tapi ini tentang kita semua, stabilitas politik ekonomi harus kita jaga bersama untuk bangsa,” sambung akun jejaring sosial para pendukung Jokowi itu.

Ditegaskan bahwa kepentingan bangsa dan negara tidak dapat dikalahkan hanya untuk ego dan obsesi Ahok yang ingin jabat gubernur lagi.

“Ahok jadi atau tidak, negeri akan tetap kokoh. Untuk itu dalam setiap pemimpin harus disertai kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari bangsa Indonesia yang besar ini. Nggak bisa mengedepankan ego dan obsesi saja,” lanjut akun tersebut.

Dengan mengikuti alur sidang Ahok yang terakhir, Rumah Jokowi menyimpulkan bahwa Ahok sudah tamat.

“(Ahok) sudah tidak masuk dalam kancah politik Indonesia, akibat ulahnya sendiri. Selamat tinggal ahok, you are nothing but a loser,” pungkasnya.

Selamat tinggal ahok, you are nothing but a loser

— Rumah Jokowi (@RumahJokowi) February 1, 2017