Tampilkan postingan dengan label CATATAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label CATATAN. Tampilkan semua postingan

Rabu, 08 Februari 2017

Gara-gara Dukung AHY, Puluhan SANTRI Demo Sekjen PBNU DICOPOT dari Jabatannya


[PORTAL-ISLAM] Belum genap seminggu sejak demonstrasi aneh di depan rumah Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, rupanya kejadian itu harus terulang lagi, namun kali ini dengan sasaran dan tujuan yang berbeda.

Siang tadi, Rabu 8 Februari 2017, puluhan orang yang mengaku berasal dari Aliansi Santri Indonesia berunjuk rasa di depan Kantor Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Senen, Jakarta Pusat.

Dalam aksi yang digelar pukul 11.00 WIB, massa meminta PBNU memecat Helmy Faishal Zaini dari jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PBNU.

Permintaan itu disuarakan pendemo, karena menilai mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu telah mencederai nama baik PBNU, dengan terang-terangan mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni di Pilkada DKI 2017.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Isfah Abidal Azis menilai, massa yang berunjuk rasa di depan kantor PBNU adalah massa bayaran, karena mereka tidak bisa menjawab ketika ditanya berasal dari pesantren mana.

"Saya kira seperti itu (massa bayaran). Saya rasa mereka bukan santri dan tidak pernah di pesantren. Karena tidak bisa menyebutkan mereka dari pesantren mana, kami tanyakan beberapa prinsip terkait santri tidak bisa menjawab, akhirnya kami simpulkan mereka bukan santri. Yang putri juga begitu. Berkerudung, waktu kita tanya hal-hal yang sifarnya mendasar, mereka gak bisa jawab," ujarnya.

Karena itulah, sejumlah massa akhirnya diamankan petugas Kepolisian ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan seputar aksi itu.

"Ditanya dari santri mana? Enggak tahu mereka, jadi kita amankan ke Polres untuk dilakukan pendataan. Ada lima orang," kata Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Asep Guntur.

Paparan di Jambore Mahasiswa: Kejahatan Ekonomi SBY, Kok BLBI dan PROYEK MONOREL?


[PORTAL-ISLAM] Gambar di atas adalah capture salah satu slide paparan pada acara Jambore Nasional Mahasiswa di Cibubur 4-6 Februari 2017, yang dibuka oleh menteri Kabinet Jokowi dan dihadiri Kepala Staf Kepresidenen Teten Masduki, politisi PDIP Adian Napitupulu, juga Fadjroel Rahman relawan Jokowi yang sekarang dapat kursi komisaris BUMN.

Jambore ini berujung pada demo di rumah mantan Presiden SBY.

Kita soroti tentang paparan "Kejahatan Ekonomi SBY" yang disampaikan dihadapan mahasiswa (entah siapa yang presentasi). Paparan ini bisa dibilang lucu, bodoh, hoax atau fitnah.

Kok BLBI dan PROYEK MONOREL malah dituduhkan ke SBY?

(1) Kasus BLBI itu terjadi di jaman Presiden Megawati

Silahkan googling, anda akan menemukan puluhan terkait BLBI dan Megawati.

Salah satunya berita di merdeka.com ini:


Megawati dan Skandal Korupsi Ratusan Triliun
[Selasa, 1 Desember 2015]

Sedikitnya 48 bank mendapat kucuran dana segar senilai Rp 164 triliun dari Bank Indonesia yang disetujui oleh Soeharto. Namun sayang, dana pinjaman yang dikucurkan pemerintah justru tidak dilakukan untuk penyehatan bank dan menyelamatkan dana nasabah yang tersimpan.

Audit BPK menemukan fakta bahwa 95,78 persen atau senilai Rp 144,54 triliun berpotensi merugikan negara karena sulit dipertanggung-jawabkan. Tidak hanya itu, para bank yang menerima pinjaman juga tidak mau mengembalikan uang itu ke pemerintah. Kasus ini terus bergulir di Kejaksaan hingga satu dekade lebih.

Lalu di mana peran Megawati?

Mega saat itu juga dipusingkan dengan persoalan kasus hukum BLBI di Kejaksaan Agung yang sudah masuk dalam tahap penyidikan. Beberapa nama beken di bidang perbankan seperti Sjamsul Nursalim, David Nusawijaya, Samandikun Hartono, Jusup Kartadibrata dan Setiawan Harjono dicekal bahkan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka BLBI.

Namun konglomerat ini mendapatkan angin segar pada tahun 2002. Mereka diampuni setelah diduga merampok duit rakyat triliunan rupiah oleh Kejaksaan Agung. Utang mereka dianggap lunas oleh negara.

Adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengeluarkan Surat Keterangan Lunas para bankir yang mendapat kucuran dana BLBI. Bukan tanpa alasan BPPN keluarkan SKL, karena hal ini merujuk pada Surat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Megawati agar BPPN keluarkan SKL.

Berdasarkan Inpres Megawati yang juga Ketua Umum PDIP ini, para debitor tersebut tak perlu melunasi utangnya lagi. Dengan demikian, Kejaksaan Agung pun mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi pihak-pihak yang menerima dana BLBI. Padahal menurut BPK, hanya lima persen dana BLBI yang digunakan untuk kepentingan penyehatan perbankan.

Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan memperoleh SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintahan Megawati. Para Penerima SKL BLBI berdasarkan penandatangan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) di antaranya adalah Anthony Salim dari Salim Grup (mantan bos Bank BCA) yang nilai utangnya kepada pemerintah mencapai Rp 52,727 triliun.

Sedangkan Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, menerima kucuran BLBI sebesar Rp 27,4 triliun. Mohammad 'Bob' Hasan, pemilik Bank Umum Nasional dengan utang Rp 5,34 triliun juga menerima SKL.

KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad juga pernah menelisik keterlibatan pemerintahan Megawati dalam penerbitan SKL di skandal BLBI. Namun setelah Samad ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen oleh Polri, kasus ini menguap.

Link: https://www.merdeka.com/khas/megawati-terjerat-skandal-korupsi-ratusan-triliun.html

(2) PROYEK MONOREL

Proyek Monorel itu tiang pancang pertamanya diresmikan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 14 Juni 2004.

Silahkan baca: http://www.beritasatu.com/megapolitan/167169-lagi-proyek-monorel-terancam-mangkrak-karena-kekurangan-modal.html

Bahkan pada hari Rabu, 16 Oktober 2013, Gubernur DKI Jakarta "MELANJUTKAN" proyek tersebut dengan melakukan "peletakan batu pertama proyek monorel" di jembatan Tugu 66, Kuningan, Jakarta Selatan.

Siapa Gubernur DKI, waktu itu? pinteerrrr... iya Pak Jokowi :)

Baca ini:
Ngebor Tiang Pancang, Jokowi Resmikan Pembangunan Monorel
http://news.liputan6.com/read/721069/ngebor-tiang-pancang-jokowi-resmikan-pembangunan-monorel


Proyek Monorel yang diresmikian Jokowi inipun mangkrak lagi.

[Kompas]
Nasib Proyek-proyek Mangkrak yang Ditinggalkan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Selama dua tahun pemerintahan Gubernur Joko Widodo di DKI Jakarta, beberapa proyek tercatat tidak dilanjutkan alias mangkrak. Proyek tersebut antara lain pembangunan monorel dan stadion di Taman BMW, Sunter, Jakarta Utara. Pembangunan dua proyek tersebut diresmikan langsung oleh Jokowi.


Link: http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/16/08170091/Nasib.Proyek-proyek.Mangkrak.yang.Ditinggalkan.Jokowi


LALU, bagaimana dengan judul paparan "Kejahatan Ekonomi SBY"?!

"Karena itu paparan adalah diperuntukkan mahasiswa, ya mestinya yang proporsional dong ah... buat juga paparan dengan judul yang sama untuk (mantan) Presiden lainnya... termasuk yang menjual INDOSAT dan Kapal Tanker VLCC - Pertamina...," kata aktivis sosial media Tara Palasara.

Mantan Staf SBY: KTP Ganda Bukan Hoax, Itu Hasil Penangkapan Bea Cukai dari Kiriman FedEx


[PORTAL-ISLAM] Akhir pekan lalu publik heboh dengan KTP ganda yang beredar di sosial media jelang Pilkada DKI Jakarta.

Viral di internet, gambar tiga e-KTP berjajar namun memuat foto wajah dari satu orang yang sama. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan foto ini adalah palsu.

"Berdasarkan hasil pelacakan Tim monitoring Pilkada Dirjen DukCapil, Ketiga foto ini #palsu krn menggunakan data milik orang lain," kata Tjahjo lewat akun Twitter @tjahjo_kumolo, Sabtu (4/2/2017) pukul 20.08 WIB.

Namun mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Arief menyatakan KTP ganda yang beredar itu bukan hoax. Tapi nyata hasil penangkapan petugas Bea Cukai dan FedEx. KTP ganda itu dikirim dari Kamboja dengan tujuan alamat Jakarta.

"Ini bukti waktu penangkapan disaksikan Pegawai Fedex dan Bea cukai (lihat kanan bawah)," kata Andi Arief di akun twitternya, Selasa (7/2/2017).

Andi memperlihatkan foto KTP-KTP ganda yang berjejer.

Andi Arief menyatakan informasi terbongkarnya kiriman KTP ganda dari Kamboja diperoleh dari kawannya di FedEx.

Seperti diketahui Andi Arief pernah menjabat Komisari PT Pos Indonesia (2 Januari 2006 - 17 Juni 2009).

"Saya dulu komisaris PT Post. Kawan saya banyak. Mereka menunjukkan bukti kiriman FedEx dari kamboja isinya KTP/NPWP palsu," kata Andi.

Lebih lanjut Andi Arief mengatakan:

"Menurut Pegawai Fedex, kiriman KTP dari kamboja ditangkap petugas Bea cukai Jumat (3/2/2017) dinihari lalu, tujuan pengiriman juga jelas."

"KTP #banyak yang beredar di media itu hasil tangkapan kiriman melalui  FedEx berasal dari kamboja, tujuan pengiriman warga di Jakut."

"Kalau depdagri, bawaslu, KPU tidak  menindaklanjuti KTP #banyak ini, tugas rakyat dalam pilkada nanti Awasi penggunaan E KTP etnis tertentu."

"Saya perjelas, ini bukti pengiriman melalui FedEx KTP #banyak berasal dari kamboja, tujuan jakarta."

Andi Arief menunjukan form pengiriman. Disitu tertera:
Pengirim: ROBIN Phnom Penh Cambodia.
Penerima: LEO Jl. Taman Surya Kel. Pegadungan Jakarta 11830.


"Saya menyarankan Depdagri, KPU dan Bawaslu segera temui pihak Fedex dan bea cukai bandara. Gampang lakukan penyelidikan."

"Para wartawan harus membantu Depdagri, Bawaslu dan KPU. kirim reporter ke bea Cukai dan Fedex."

"Untuk kepentingan negara, Depdagri, KPU dn Bawaslu jangan malu menganulir pernyataan KTP ganda adalah Hoax. selidiki ke bandara, gampang."

"Dimana barang bukti KTP #banyak? Menurut kawan saya di Fedex, diserahkan ke Kasi  Penindakan Bea Cukai Soekarno Hatta..Bapak Said namanya."

"KTP yang beredar kemarin terlalu gegabah dibilang editan, Ayo depdagri, KPU, Bawaslu bergerak, selamatkan Pilkada."

"Pilkada DKI 15 februari 2017 bisa  terancam kecurangan akibat satu orang miliki banyak KTP dari etnis tertentu."

"Saya mendengar mendagri sudah mendapatkan info valid bahwa KTP #banyak yang beredar beberapa hari ini memang ada, bukan hoax. Alhamdulillah."

"Kita harus memberi penghargaan pada petugas di Bandara soekarno Hatta yang sudah menemukan bukti pengiriman KTP ganda utk etnis tertentu."

"Buat yang sudah mengesampingkan info dari saya soal KTP #banyak tidak perlu malu. Belajarlah untuk mempertajam keingintahuan dan kepedulian."

"Karena KTP #banyak faktanya ada dan faktanya dari Kamboja, tentu ini haris diantisipasi di pilkada atau kepentingan lain di luar pilkada."

"Penggunaan E KTP pada Pilkada harus betul-betul diawasi, tidak bisa KPU dan Bawaslu mengabaikan fakta kuat di lapangan yg ditemukan."

"Saya paham betul dan mengerti konsekuensi hukum apa jika saya menyebar hoax. Kapan saja polisi bisa menciduk saya jika saya menyebar hoax."

"Data yang benar tak mungkin bisa dikalahkan," tutup Andi Arief.


Pesan Buat Pak Beye, Jangan Lagi Berdiri di Tengah Jalan Pak


JANGAN LAGI BERDIRI DI TENGAH JALAN, PAK.

Pak Beye,

Sewaktu bapak dan rombongan memutuskan berdiri di tengah jalan depan istana (tak ikut koalisi A/B), jalanan belum seramai sekarang. Mungkin saat itu pilihan yang tepat. Tidak ikut rombongan ke istana, tidak pula ikut rombongan seberang istana.

Bapak aman di tengah jalan. Tidak terusik kegaduhan rombongan seberang istana yang sibuk jungkir balik keluar masuk lorong pengadilan yang melelahkan. Invisible hand tidak tertarik menggelitik, mengusap, menampar, menonjok, menyeret rombongan yang berdiri di tengah jalan.

Saat tangan-tangan halus menarik rombongan sebarang jalan itu masuk ke dalam istana melewati rombongan bapak, bapak hanya memandang dengan tatapan biasa saja. Bapak masih merasa nyaman berada di tengah jalan. Bapak barangkali hanya prihatin melihat rombongan seberang istana yang hanya tersisa dua.

Jangan salah,Pak. Walaupun cuma tersisa dua rombongan tapi ternyata sangat diperhitungkan. Sebelum berpotensi menjadi ancaman, raja datang mengelus-elus kepala rombongan seberang istana. Bapak dilewati begitu saja. Walaupun secara teritorial tengah jalan lebih dekat dengan istana dibanding seberang istana, sikap netral bapak tidak dianggap sebagai ancaman

Tapi semakin lama bercokol di tengah jalan tentu tidak baik buat pemandangan. Jadi kalau mulai ada selebaran tak bertanggung jawab bukan karena bapak berbuat, tapi karena berdiri di tengah jalan menggangu pemandangan.

Gangguan mulai datang saat bapak mengelus jagoan yang tak lebih dan tak kurang anak biologis bapak. Sewaktu bapak bilang bukan cuma anak biologis tapi juga idiologis, justru itu ancamannya. Kalau cuma sekedar biologis tentu dianggap cuma anak ingusan. Begitu mulai naik di puncak, barulah mulai pada kegerahan.

Bapak minta diterima datang ke istana, buat apa? Bapak teralu keren buat mengemis seperti itu. Bapak minta bertemu raja, yang datang malah mahasiswa menghadiahkan sejumlah nasi bungkus. Makanya, maap maap kata nih. Bapak itu gagah, ganteng, berwibawa, makanya nggak heran kalau ada yang iri. Ganteng itu juga ancaman,Pak. Jangankan bapak, saya yang gantengnya cuma sebatas kamar tidur saja banyak yang iri.

Daripada berkeluh kesah di tengah jalan mending bapak pilih. Masuk ke dalam istana yang ramai dan sumpek itu atau ikut rombongan seberang istana yang walaupun jumlahnya tak banyak tapi masih bisa menghirup udara segar?

Sekarang jalanan depan istana sudah mulai ramai. Kemarin bapak kesenggol cuma lecet, itu baru permulaan. Akan banyak lagi kendaraan lewat dengan bobot yang lebih besar. Bapak kan sudah pernah lama berada dalam istana, ayo nyeberang ke seberang istana saja! Bukankah bapak kemarin mengeluh, mengatakan ditinggal sendirian? Di seberang jalan depan istana ada teman, walaupun tak banyak tapi keren, lebih dekat dengan rakyat. Cepat ambil keputusan.

Maap maap kata nih. Bukan ngomporin. Kalau masih juga ragu, sampai lebaran kuda bapak akan terus mengeluh.

08/02/2017

(Balya Nur)


Selasa, 07 Februari 2017

Misteri Heli AW-101, Siapa yang Beli?


[PORTAL-ISLAM]  Rencana pembelian helikopter Kepresidenan untuk Presiden Jokowi ramai setahun lalu. TNI AU mengusulkan AgustaWestland AW-101 versi VVIP, alasannya untuk menggantikan Helikopter Super Puma yang dinilai sudah uzur.

Rencana TNI AU tersebut menimbulkan polemik. Sejumlah pihak menanyakan kenapa tidak menggunakan helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia saja? Toh, PT DI punya Helikopter EC-725 yang antipeluru dan bisa dimodif untuk mengangkut VVIP.

Presiden Jokowi pun merespons polemik yang beredar. Dia menolak membeli helikopter kepresidenan baru dan memilih tetap menggunakan yang lama.

“Dengan mempertimbangkan dan masukan, presiden memutuskan untuk tidak menyetujui AW-101. Kedua, kondisi keuangan saat ini pembelian heli dianggap tinggi. Presiden masih menggunakan heli yang ada” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat itu.

Setelah lama tak terdengar kabarnya, tiba-tiba pembelian Heli AW101 ini mencuat kembali. Puncaknya saat Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengaku mendapat laporan kedatangan pesawat tersebut sekitar 5 hari lalu. Helikopter buatan Inggris-Italia itu kini sudah berada di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Komisi I DPR menanyakan masalah ini saat rapat dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menhan Ryamizard Ryacudu.

Jawaban Panglima TNI cukup mengejutkan. Gatot mengaku tidak tahu menahu soal pengadaan helikopter ini. Dia malah mengungkap soal peraturan Menhan No 28 tahun 2015 yang membatasi kewenangan Panglima TNI.

Aturan ini menghapus kewenangan Panglima TNI untuk memantau alur perencanaan pembelanjaan alutsista di masing-masing matra. Saat ini TNI AD, TNI AL, TNI AU langsung berkordinasi di bawah Kemhan.

“Kita pernah mengalami bagaimana (masalah pembelian) Helikopter AW-101. Sama sekali TNI tidak tahu. Mohon maaf bila ini kurang berkenan,” kata Gatot.

Namun Menhan Ryamizard juga membantah tahu soal pengadaan alutsista baru ini. Dia berkilah, awalnya rencana pengajuan pembelian pesawat AW 101 berasal dari Sekretaris Negara. Pesawat AW 101 ini diperuntukkan untuk pesawat Kepresidenan. Setelah ditolak, kini datang helikopter ke TNI AU dengan peruntukan sebagai helikopter angkut berat.

Menurut Ryamizard, anggaran pembelian pesawat itu telah dibayarkan oleh Kemenkeu untuk memfasilitasi rencana pengadaan pesawat VVIP Kepresidenan dari Setneg. Untuk itu, Ryamizard membantah anggaran yang dikeluarkan Kemenkeu atas nama Kementerian Pertahanan.

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengaku telah membentuk tim investigasi pengadaan helikopter AgustaWestland 101. TNI AU berjanji akan mengusut tuntas pengadaan helikopter ini.

“Saya melaporkan bahwa saya akan melaksanakan investigasi yang sudah saya bentuk terhadap pengadaan AW-101. Jadi investigasi terdiri dari mulai dari perencanaan, pengadaan sampai dengan pengadaan itu mekanismenya bagaimana. Itu pun saya seizin Panglima TNI,” kata Hadi di Kantor Sekretaris Negara, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017.

Hadi membantah anggaran pengadaan helikopter itu digelontorkan Sekretaris Negara. Dia menjelaskan sumbernya anggaran Kemenkeu untuk TNI AU lewat Kementerian Pertahanan. TNI AU pun memastikan helikopter AW-101 akan digunakan untuk angkut berat bukan heli kepresidenan.

Menurut Hadi, kendati mendapat dukungan administrasi, Kementerian Pertahanan tidak mengetahui pengadaan helikopter AW-101. Kala itu, Kemhan hanya mendukung pengadaan pesawat VVIP.

“Jadi Kementerian Pertahanan tidak tahu kalau akan diadakan untuk pesawat angkut. Nah akhirnya ini (helikopter AW-101) menjadi pesawat angkut,” jelasnya.

Hadi menambahkan, hingga saat ini helikopter AW-101 belum digunakan. Dia juga memastikan, belum ada serah terima helikopter tersebut.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai, lemahnya koordinasi sehingga timbul kesalahpahaman di antara pihak terkait.

“Berarti koordinasinya perlu ditingkatkan lagi. Koordinasi antara di kementerian, di eksekutif ini saya kira perlu ditingkatkan lagi lah. Sehingga jangan sampai muncul ada miss perception, ada miss understanding antara satu dengan yang lain,” kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017.

NGERI! Jambore Nasional Mahasiswa Dicekoki Materi Yang Menyudutkan Umat Islam dan Aksi Bela Islam


[PORTAL-ISLAM] Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia yang digelar di Cibubur, Jakarta Timur, 4-6 Februari 2017, berakhir tidak menyenangkan. Sebagian pihak mahasiswa dari beberapa Universitas diusir dari forum yang dibuka dua Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK Amran Sulaiman (mentan) dan Rudiantara (menkominfo) itu.

Kordinator Aliasi Mahasiswa Indonesia, Zainuddin Arsyad, mengatakan, ada beberapa mahasiswa dari UMY, UIJ, UBK, dan Universitas Ibnu Khaldun Jakarta yang diusir dari forum tersebut. "Alasanya karena mereka mengkritisi kinerja pemerintah saat ini," katanya saat menyampaikan sikap di Kantor MUI, Senin (6/2), seperti dikutip Republika.

Pada Senin (6/2), sebagai hari akhir dari kegiatan tersebut ada ratusan mahasiswa dari Aceh, Sulawesi, Lampung, Padang, dan beberapa kota lainnya terpaksa harus walk out. Mereka melihat kegiatan tersebut banyak kejanggalan dan sarat dengan kepentingan politik tertentu.

Zainuddin pun menjelaskan satu per satu. Kejanggalan pertama, bendera nasional tidak disediakan panitia dan tidak dipasang. Akibatnya, peserta membawa bendera dan naik ke panggung.

(Peserta pasang sendiri bendera Merah Putih)

Kemudian, tidak ada logo Pancasila, pembukaan acara tidak diakhiri pembacaan doa dan kitab suci Alquran. Kejanggalan lain, ada peserta yang tidak membawa undangan resmi, isi materi banyak menyudutkan ormas Islam dan presiden keenam RI, dan pengusiran mahasiswa dari ruangan acara karena kritis terhadap pemerintah dan salah satu pemateri mengatakan komunisme di Indonesia sudah tidak ada.

Zainuddin mengatakan, dalam forum yang dihadiri tersebut telah banyak pengkhianatan yang dilakukan panitia terhadap bendera, agama, dan juga Pancasila.

Kegiatan Jambore Nasional Mahasiswa ini juga dihadiri politisi PDIP Adian Napitupulu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan relawan Jokowi yang kini dapat jatah jabatan BUMN Fadjroel Rahman.

Usai jambore ratusan peserta menggeruduk dan menggelar aksi di depan rumah mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Mega Kuningan.

Di media sosial juga beredar slide isi materi yang disampaikan pada Jambore tersebut yang menyudutkan Umat Islam dan mendiskreditkan Aksi Bela Islam.

Berikut beberapa slide isi materi jambore:


(Di Cibubur, mahasiswa di brainwash dengan isu-isu menyudutkan Umat Islam. Termasuk isu politisasi agama yg dikaitkan dengan Cikeas. Ampuun)

(Publik jadi curiga siapa yang bermain dalam kasus esek-esek Fitnah terhadap Habib Rizieq)





Rumah SBY Digeruduk Ratusan Mahasiswa, Prof. Romli: STOP Politisasi Mahasiswa


[PORTAL-ISLAM]  Demonstrasi mahasiswa di depan rumah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 6 Februari 2017 menuai kritik.

Mahasiswa dinilai tidak pantas melakukan aksi demonstrasi seperti itu dengan alasan apapun, kecuali jika Presiden terlibat kasus korupsi.

"Para mahasiswa harapan dan calon pemimpin bangsa, anda tidak pantas dan tidak patut mendemo mantan presiden dengan alasan apapun kecuali presiden korupsi," tulis Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita melalui akun Twitternya @rajasundawiwaha, Selasa, 7 Februari 2017.
Romli mengimbau mahasiswa agar tidak diperalat oleh politikus.

"Mahasiswa jangan mau diperalat oleh oknum-oknum politisi yang tidak bertanggung jawab hanya demi kepentingan politik sesaat. Stop politisasi mahasiswa," cuit Romli.
Menurut dia, setiap aksi demonstrasi harus melapor dan diketahui Polri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.

Dia menegaskan mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa, bukan pemimpin jalanan.

"Ingat petuah orang tuamu dengan guru/dosenmu!" tulis Romli.

Demo mahasiswa di depan rumah SBY mencuat ke publik terjadi pada Senin 6 Februari 2017. Aksi tersebut mencuat ke publik setelah SBY menginformasikan aksi tersebut melalui akun Twitternya.

"Saudara-saudaraku yang mencintai hukum dan keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan "digeruduk" ratusan orang. Mereka berteriak-teriak," tulis SBY melalui akun @SBYudhoyono, Senin 6 Februari 2017.

"PARA MANTAN" Yang Mengkritik Rezim Penguasa, Dari Bung Hatta Hingga SBY


Tulisan Dandhy Dwi Laksono tentang "PARA MANTAN (Pejabat)" yang tetap kritis terhadap Penguasa.

[PARA MANTAN]

Tahun 1960, Bung Hatta yang sudah menjadi mantan wakil presiden sejak 1956, menulis artikel yang cukup pedas di majalah Panji Masyarakat. Judulnya: "Demokrasi Kita". Isinya mengugat keras Demokrasi Terpimpin yang dijalankan Sukarno, terutama sejak Dekrit 5 Juli 1959.

Majalah Panji dibredel Sukarno gara-gara artikel ini. Rumah Bung Hatta di Jalan Proklamasi 57, Menteng, Jakarta Pusat, disatroni intel untuk memantau siapa saja tamu-tamu beliau. Terutama para diplomat asing.

Setelah Pemilu 1977, Bung Hatta juga mengkritik Soeharto dengan mengingatkan pelaksanaan UUD 1945 tentang masa jabatan presiden selama lima tahun dan "sesudahnya dapat dipilih kembali". Sebagai proklamator, Bunga Hatta punya tafsir bahwa masa jabatan presiden cukup dua kali, bukan berarti "sesudahnya dapat dipilih kembali" secara terus-menerus. Setelah reformasi, amandemen UUD 1945 barulah membatasi secara tegas masa jabatan presiden.

Kritik Hatta terhadap Soeharto ini melahirkan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi yang menurut almarhum Siner Key Timu, menjadi cikal bakal Petisi 50.

Apa itu Petisi 50?

Gerakan para mantan yang dibentuk awal 1980. Ada mantan kepala Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Sjafruddin Prawiranegara --yang oleh sebagian pihak disebut sebagai "presiden kedua" Republik Indonesia. Ada mantan Kapolri Hoegeng atau mantan Gubernur DKI Ali Sadikin.

Para mantan dan pensiunan ini dicekal dan disabot mata pencahariannya. Universitas Atmajaya ditekan agar memecat Siner Key Timu. Ali Sadikin dicekal dan tak bisa mengantar istrinya yang sakit dan hendak berobat ke Singapura.

Ke mana arah status ini?

Pertama, tidak benar kalau dalam sejarah Indonesia, "para mantan" tidak ada yang mengkritik penerusnya secara terbuka. Bahwa ada yang memilih diam seperti Habibie dan berfoto mesra dengan yang sedang berkuasa, itu hal lain dan soal pilihan. Bahwa mantan seperti SBY berlebihan atau "lebay" itu juga benar dan soal lain.

Kedua, ini yang penting: bila ada rezim yang sudah mulai paranoia dengan "para pensiunan", seperti menjerat kakek-kakek dan nenek-nenek dengan pasal makar atau para aktivisnya lebih suka mendemo bekas pejabat ---sementara di sisi lain mereka duduk manis makan siang dengan kekuasaan sambil membicarakan pembagian beasiswa-- ingatlah, bahwa kita juga pernah punya rezim-rezim yang seperti ini.

Dan semuanya berakhir tragis, diinjak sejarah.

__
Sumber: fb


Senin, 06 Februari 2017

BEM Se-Indonesia Prihatin Dengan Kondisi Bangsa, Tagar #JokowiKalangKabut Puncaki Trending Topik di Twitter


[PORTAL-ISLAM]  Kondisi bangsa yang dinilai sudah semakin parah ternyata mampu membangkitkan semangat nasionalisme para mahasiswa di Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh organisasi BEM Se-Indonesia (BEM SI), Senin 6 Februari 2017 malam melalui akun twitter mereka @bem_indonesia.

Dalam cuitannya, BEM SI mengutarakan keresahan mereka sebagai mahasiswa melihat keadaan Indonesia saat ini, khususnya melihat kepemimpinan Jokowi.

Mereka menilai, sebagai presiden, seharusnya Jokowi yang memiliki otoritas tertinggi di ranah eksekutif memiliki peran yang lebih dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

"Seharusnya Bapak @jokowi selaku Presiden Republik Indonesia yang memiliki otoritas tertinggi diranah eksekutif memiliki peran lebih dalam menyelesaikan persoalan bangsanya #JokowiKalangKabut," tulis mereka.

Selain itu, BEM SI juga mengajak rakyat meramaikan tagar #JokowiKalangKabut untuk menyuarakan kegelisahan hati mereka.

PARAH! Rumah SBY Diserbu Demonstran, Pesanan Siapa?


[PORTAL-ISLAM]  Sore ini, Senin 6 Februari 2017, lini massa Twitter kembali dihebohkan dengan cuitan dari Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Melalui akun twitternya @SBYudhoyono, ia menuliskan tentang aksi demo yang dilakukan ratusan orang di depan rumahnya di Kuningan, Jakarta Selatan.

"Saudara-saudaraku yang mencintai hukum & keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan "digrudug" ratusan orang. Mereka berteriak-teriak," tulisnya
Tak hanya hari ini, pada Ahad, 5 Februari 2017 kemarin, SBY juga mengaku mendengar ada provokasi terhadap mahasiswa untuk menangkap dirinya. Hal itu dilakukan di Kompleks Pramuka Cibubur.

"Kecuali negara sudah berubah, Undang-Undang tak bolehkan unjuk rasa di rumah pribadi. Polisi juga tidak memberitahu saya. Saya bertanya kepada Bapak Presiden & Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri, dengan hak asasi yang saya miliki?" tulis SBY lagi.

SBY mengatakan, dirinya hanya meminta keadilan.

"Saya hanya meminta keadilan. Soal keselamatan jiwa saya, sepenuhnya saya serahkan kepada Allah Swt," tulisnya lagi.
Jika benar ada skenario besar untuk menghasut mahasiswa berdemo menuntut penangkapan SBY, apa tujuannya? Atas pesanan siapa sebenarnya demo tersebut?

Metro TV HOAX Lagi, Ketua Umum PBNU Said Aqil Bantah Hadiri Istigotsah Kubu Ahok


[PORTAL-ISLAM] Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj membantah berita melalui running text yang disiarkan Metro TV yang ditampilkan Ahad sore (5/2). Di berita itu menyebutkan bahwa Kiai Said akan menghadiri istighotsah oleh salah satu calon gubernur DKI Jakarta.

“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, menyikapi berita yang disiarkan running text di Metro TV, bahwa istighotsah pada tanggal 5 malam, yaitu malam ini, Minggu malam, di rumah Pak Djan Faridz, Jalan Talang dihadiri oleh Ahok dan Ketua Umum PBNU; berita itu sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar!” jelasnya kepada NU Online di kediamannya di kompleks Pondok Pesantren Al-Tsaqofah, Ciganjur, Jakarta, Ahad (5/2).


Ini berita resmi dari situs resmi NU. Silakan dibuka linknya:
http://www.nu.or.id/post/read/75205/kiai-said-bantah-hadiri-istigotsah-kubu-ahok-malam-ini

SETELAH Ahok melecehkan Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin di persidangan kasus penistaan agama dengan menyebut KH Ma'ruf Amin berbohong dan menuduh saksi palsu, Ahok dan kubunya kelimpungan setelah reaksi Umat Islam dan khususnya warga NU yang marah.

Bahkan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat wawancara di MetroTV secara tegas menyatakan Ahok akan rugi sendiri.

(Baca: Kelar deh Hok! MetroTV "Kebobolan", Wawancara Ketua Umum PBNU Said Aqil Tegaskan: Yang Akan Rugi Ahok Sendiri)

Dalam kepanikannya, kubu Ahok malah bikin blunder lagi. Mengadakan istighosah dengan mencatut logo NU dan MetroTV secara tak tau malu menyatakan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj akan menghadiri istighosah bersama Ahok dan akan menyampaikan Tausiah.

YANG TERNYATA ITU SEMUA HOAX. Cuma Tipu-tipu. Pantas publik menjulukinya MetroTipu.

Mungkin urat malu mereka sudah putus. Yang penting sudah disiarkan keseluruh penjuru oleh MetroTV bahwa Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj akan menghadiri istighosah bersama Ahok yang seakan menunjukan sebagai restu kepada Ahok.

Mereka ingin menipu bahwa NU bersama mereka, padahal mereka telah menghinakan tokoh utama NU, Rais Aam NU KH Ma'ruf Amin.

Mereka benar-benar menghalalkan segala cara demi untuk berkuasa.

Sungguh Allah akan membalas tipu daya mereka.

[Simak rekaman video tipu-tipu MetroTV]

Ahok Anti-Korupsi? Mari Baca FAKTA


1. Ahok, gubernur yg korupsi atau gubernur yg bodoh?

2. Napa gua ngetwit dengan kalimat awal yg kontroversial dan menimbulkan persepsi negatif ini?

3. Karena gua liat betapa pembodohan dilakukan sedemikian rupa ttg ahok.

4. Citra antikorupsi yg sebenernya bertolak belakang ame fakta2 yg gua ketahui dr berbagai media.

5. Bener ahok antikorupsi? Mari kita simak ulasan sederhana di bawah ini.

6. Loe pasti udah tau bbrp perkara korupsi yg terjadi di DKI selama ahok menjadi gubernur.

7. Diantaranya yg udah msk pelaporannya ke KPK adalah kasus RS sumber waras, kasus tanah cengkareng dan kasus reklamasi.

8. Kasus sumber waras ini sampe skrg msh berjalan. Kagak pernah KPK menghentikan penyelidikan kasus ini

Link: https://news.detik.com/berita/d-3359666/ketua-kpk-saya-dapat-info-baru-kasus-sumber-waras-bpk-ajak-ketemu

9. Pasca hebohnya kasus sumber waras, muncul perkara baru yg lbh anyep tp sebenernya lbh merugikan negara. (Kasus Cengkareng)

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/21/11331221/menurut.sekda.ahok.disposisi.pembelian.lahan.cengkareng.barat.langsung.ke.bpkad.dan.dinas.perumahan

10. Anehnya kasus yg merugikan duit negara senilai 668 M ini kagak seheboh kasus SW padahal jauh lbh merugikan

11. Simpelnya Pemprov DKI beli lahan sendiri yaitu milik pemprov senilai 600an M yg direncanakan utk pembangunan rusun di cengkareng

12. Ini kejadian kedua dimana kebijakan ahok merugikan duit negara senilai 668 M setelah sebelumnya BPK blg kasus RSSW negara rugi 191 M.

13. Lalu utk ketiga kalinya ahok bikin kesalahan yg sama yaitu berencana beli tanah eks kedubes Inggris

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/09/06315911/.ngototnya.ahok.beli.lahan.eks.kedubes.inggris.yang.ternyata.milik.pemerintah.pusat

14. Ahok berencana beli tanah eks kedubes inggris dgn harga yg bukan main. Dia menganggarkan harga 100jt/m buat beli lahan eks kedutaan inggris

15. uwow bangetkan? Iya di sekitar HI, tp kagak segitunya jg.

16. Ngotot beli tanah eks kedubes inggris, ahok sampe mecat kepala dinas pertamanan yg dia anggap kagak becus melakukan pembelian.

17. belakangan ternyata diketahui via sumarsono bhw tanah itu milik pemerintah pusat yg dipinjemin ke kedubes inggris.

18. Bayangin gmn andai itu kepala dinas pertamanan yg dipecat itu & DPRD begitu aja manut ame ahok.

19. Pasti pemprov udah merugi utk ke sekian kalinya senilai 500 M.

20. Beruntung DPRD menolak dan kepala dinas ame jajarannya kagak seceroboh ahok. Dan herannya ahok inilah yg maksa banget utk beli.

21. Pd tiap pembelian tanah ini, ahok menabrak berbagai prosedur pengadaan lahan dan selalu membeli dgn harga yg sangat tinggi

22. Paling mencolok pd tiap pembelian lahan, ahok selalu terburu2 & melompati berbagai prosedur yg mestinya dilalui dgn disposisi yg dia berikan

23. Artinya semua pembelian lahan perkara2 di atas emang merupakan gagasan ahok sebagai gubernur DKI

24. RSSW merugikan APBD 191 M. Tanah cengkareng merugikan duit negara senilai 668 M, tanah eks kedubes 480 M (Gak jd krn keburu ketahuan).

25. Dari ketiga cara ahok membeli tanah yg polanya terus berulang yaitu beli cepat, beli mahal dan nabrak prosedur mencurigakan ape kagak?

26. Gua pribadi sih curiga banget bhw ini dilatar belakangi oleh niat jahat dan tujuan2 tertentu.

27. Klopun ahok kagak berniat jahat (korupsi), maka pola kesalahan yg dilakukan oleh ahok secara konsisten dan repetitif (berulang) ini bs gua sebut bodoh.

28. Karena dr tindakan2 tsb jelas berimplikasi pada hilangnya duit APBD atau kita sebut merugikan keuangan negara.

29. Gua emang kagak bahas secara detil berbagai penyimpangan yg ahok lakukan dlm proses pembelian bbrp lahan tsb.

30. Tp otak gua msh cukup baik utk mengingat dan nyimpen berbagai penyimpangan selama proses pembelian lahan2 itu dilakukan

31. Belon lagi kasus reklamasi yg menyisakan banyak pertanyaan.

32. Pembelaan ahok thd pengembang yg luar biasa, pembiaran ahok thd mrk yg membangun tanpa IMB yg jelas2 melanggar hukun dan.....

33. Atu lagi yg jd catetan gua yaitu isu masuknya duit 30 M ke teman ahok via si hasan yg menurut gua ini relevan utk dikaitkan ame ahok

34. Bagi gua, semua itu menyisakan tanda tanya besar

35. Kemungkinan yg terjadi memang ahok melakukan tindak pidana korupsi, menurut gua.

36. atau ahok sekedar bertindak kurang cermat, ceroboh dan dilakukan berulang. Kesalahan berulang udah umum disebut bodoh.

37. Maka dr cara berpikir seperti ini, menurut loe ahok ini melakukan korupsi atau ahok ini sekedar org bodoh yg berulang2 melakukan kesalahan?

38. Menerima bully dan pembantaian.. sekian.

(by @dulatips)

__
Sumber: https://twitter.com/dulatips


Berkedok Blusukan, Ahok Sering Kampanye Tanpa Izin?


[PORTAL-ISLAM]  Jelang masa tenang kampanye,  Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok sering melakukan kampanye tanpa izin atau melaporkan terlebih dahulu ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) baik di tingkat kota, kecamatan ataupun petugas lapangan.

Kampanye blusukan tanpa izin itu pernah dilakukan di Semper Barat Jakarta Utara beberapa pekan lalu, Lubang Buaya Jakarta Timur pada Jumat, 3 Februari 2017, dan terakhir Kalideres Jakarta Barat pada Ahad, 5 Februari 2017.  Saat ditanyakan ihwal kampanye yang tak berizin tersebut,  pejawat itu selalu menegaskan bahwa dirinya tidak berkampanye. Menurut Ahok, ia hanya melakukan blusukan untuk mengetahui permasalahan warga.

"Tadi aku kampanye enggak? Saya aja bilang sama Pak RT, kalau memang enggak pilih saya, enggak apa-apa kok," kata Ahok, di saat blusukan di Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, Senin, 6 Februari 2017.

Padahal, setiap blusukan Ahok tampak menggunakan atribut Pilkada yakni mengenakan kemeja kotak-kotak. Bahkan, tim kampanye Ahok juga membagi-bagikan kartu nama dan buku berjudul A Man Called Ahok.

Pejawat itu juga selalu  mempromosikan program Pemprov DKI Jakarta untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi tanah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga normalisasi sungai ataupun program memberi vaksin kepada balita.

Namun, Ahok selalu menolak ketika penyampaian program merupakan kampanye.

"Program apa? Ini diskusi," tegas Ahok.

Sementara itu, Sekretaris Tim Sukses Pemenangan Ahok-Djarot Ace Hasan Syadzily mengatakan,  Calon nomor urut 2 di Pilgub DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat makin meningkatkan intensitas blusukan dan berjumpa dengan pendukungnya di berbagai titik di DKI Jakarta menjelang minggu tenang, Ahad, 12 Februari 2017.

Minggu, 05 Februari 2017

Buah Simalakama Jurus Djan Faridz Cs


[PORTAL-ISLAM]  Lebih dari dua tahun lamanya, semenjak Pilpres 2014 konflik di tubuh PPP antara Kubu Djan Faridz dan Kubu Romahurmuziy belum juga usai. Di awal tahun 2016 tensi konflik tersebut sempat menurun dengan diselenggarakannya Muktamar Islah di Pondok Gede Jakarta dengan terpilihnya Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP.

Muktamar Islah ini diselenggarakan secara bersama oleh kedua kubu yang bertikai yaitu antara kubu Romy maupun Suryadharma Ali (SDA). Awal mula konflik terjadi akibat perselisihan antara Romi dengan SDA yang di dalamnya terdapat Djan Faridz. Mereka secara bulat menyepakati untuk mengakhiri konflik dan ingin bersatu kembali di bawah satu kepengurusan. Tetapi, secara personal, Djan yang semenjak awal tidak menyetujui adanya kesepakatan “damai” mempertegas sikapnya dengan tidak menghadiri Muktamar Ishlah tersebut.

Pasca Muktamar Islah, boleh dikatakan dukungan pengurus PPP pimpinan Djan berkurang drastis. Apalagi SK Kemenkumham hanya mensahkan kepengurusan hasil Muktamar Islah.  Mantan menteri di era SBY ini, sejatinya bukan kader dan pengurus PPP baik dari jenjang level paling bawah maupun pusat. Djan dikenal secara tiba-tiba tatkala SDA (Ketum PPP sebelumnya) menjagokannya untuk menggantikan dirinya menduduki kursi Ketua Umum. Jadi sangat wajar jika Djan tidak mendapatkan dukungan kuat dari konstituen maupun pengurus PPP mulai dari cabang sampai pusat.

Walaupun demikian, Djan tidak langsung menyerah begitu saja. Beberapakali dirinya melakukan manuver menyerang kepengurusan hasil Muktamar Islah. Pertama, ia melayangkan gugatan dan memenangkannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas SK Kemenkumhan yang mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Islah pimpinan Romahurmuziy di Pondok Gede. Namun hal itu, tak berlaku karena kemudian Kemenkumham mengajukan banding.

Kedua, keinginan Djan berbeda sikap dengan DPP PPP Romy yang mendukung pasangan Agus-Silvy dalam Pilkada DKI. Sebaliknya ia mendukung dan mengkampanyekan pasangan Ahok-Djarot. Padahal dirinya tidak mengantongi SK pengesahan sebagai pengurus partai alias illegal. Dengan kata lain ia menunggangi nama PPP.

Manuver ini dilakukan Djan dengan tujuan mendapatkan perhatian serta dukungan dari Megawati dan Jokowi. Alih-alih mendapatkan dukungan dari Megawati dan Jokowi, yang didapatkan pihak Djan justru malah dijauhi oleh konstituennya termasuk Lulung Lunggana (Mantan Ketua DPW PPP DKI) yang selama ini mendukung penuh dirinya. Hal ini karena pihak Djan mendukung calon gubernur yang tidak sesuai dengan asas Islam yang selama ini dipegang PPP.

Ketiga, keseriusan untuk mendapatkan hati Megawati dan Jokowi dibuktikannya secara serius dengan pembelaan buta terhadap Ahok sebagai tersangka kasus penistaan al-Qur’an. Humphrey Djemat ditunjuk oleh Djan menjadi kuasa hukum Ahok di pengadilan. Ada hal yang menarik tentang posisi Humphrey Djemat ini, dimana ia ternyata berstatus sebagai Waketum PPP versi Djan. Padahal Humphrey Djemat (seperti halnya Djan Faridz) sebelumnya tidak pernah dikenal dalam internal PPP. Dia juga belum pernah menjadi anggota PPP maupun Pengurus PPP di semua tingkatan.

Keempat, perlakuan tidak sopan dan arogan yang dilakukan oleh Humphrey Djemat-Ahok kepada KH. Ma’ruf Amien akhirnya menjadi blunder yang berbuntut panjang. Kecaman keras dari masyarakat terjadi diberbagai daerah. Terutama kalangan Nahdhiyyin dan Pengurus PBNU yang merasa pimpinannya dilecehkan.

Secara tidak langung akhirnya sebagian masyarakat mengkaitkannya dengan partai PPP, karena Humphrey Djemat tercatat sebagai Waketum PPP pihak Djan. Padahal, kepengurusan PPP yang disahkan oleh pemerintah adalah PPP pimpinan Romahurmuziy yang mendukung pasangan Agus-Silvy. Akibat dari manuver Humphrey di pengadilan, nama besar Partai PPP merasa dirugikan.

Kelima, menyadari kemarahan Nahdhiyyin, bahkan dikatakan oleh Luhut B Panjaitan bahwa Presiden Jokowi juga sempat marah atas sikap Humphrey Djemat-Ahok terhadap KH. Ma’ruf Amien. Pihak Djan akhirnya berinisiatif untuk menemui langsung KH. Ma’ruf Amien di rumahnya, namun KH. Ma’ruf Amien tidak bisa menerima rombongan Djan dengan alasan menghadiri kegiatan lain di gedung PBNU yang tidak bisa ditinggalkan. Perlu diketahui, bahwa di kalangan NU (menghindar) menunjukkan sikap keengganan Kyai Ma’ruf untuk menemui Djan.

Keenam, pihak Djan tetap melakukan manuver dengan ingin menunjukkan kedekatan dengan kalangan NU. Ini ia tunjukkan dengan menggelar Istighasah Kubro mengatasnamakan PBNU yang mendatangkan Ahok di halaman rumahnya. Sekali lagi, stategi Djan di sini gagal.

Alih-alih ingin mendapatkan dukungan kembali dari warga NU, sebaliknya pihak PBNU memprotes keras penyelanggarakan Istighasah tersebut yang dinilai politis. Apalagi ditambah statement KH. Said Aqil Siradj yang mengatakan bahwa PBNU dan KH. Ma’ruf Amien telah memafkan mereka, tetapi kaum Nahdhiyyin DKI tidak akan memilih Ahok karena kesalahan dia sendiri.

Dari narasi tersebut, kian menguatkan bahwa strategi politik yang dilakukan Djan justru menjadi buah simalakama. Ini adalah blunder politik terbesar Djan. Baik di mata konstituen maupun penguasa.

Penulis: Mj. Jafar Shodiq

WASPADAI Perangkap Hutang RRC


[PORTAL-ISLAM]  Dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa cepat selama puluhan tahun belakangan, Republik Rakyat Cina (RRC) berhasil menumpuk devisa dalam jumlah sangat besar. Pada akhir 2016, cadangan valuta asing negara itu mencapai 3 triliun dollar (tiga ribu miliar dollar). Sebagai perbandingan, cadangan devisa Indonesia berada pada angka 116 (seratus enam belas) miliar dollar. Cadangan devisa Amerika Serikat, jauh di bawah itu; lebih kurang sama dengan cadangan devisa Indonesia.

Pada tingkat 3 triliun dollar, sebetulnya jumlah cadangan devisa RRC itu merupakan yang terendah sejak 2011, tetapi tetap sebagai jumlah cadangan devisa tertinggi dibanding negara mana pun di dunia. Jepang punya 1.24 triliun dollar.

Nah, apa perlunya angka-angka ini saya tuliskan?

Untuk memberikan gambaran bahwa RRC sedang banyak duit. Selanjutnya untuk memberikan perspektif bahwa tumpukan duit yang sangat besar itulah yang membuat Beijing merambah ke segala penjuru untuk menawarkan pinjaman dan investasi termasuk ke Indonesia. Mereka pergi ke negara-negara lemah ekonomi di Asia, Afrika dan Amerika Latin, Eropa Timur, bahkan masuk juga ke negara-negara kaya.

Indonesia mengundang RRC untuk tanam modal di berbagai proyek raksasa, terutama di sektor energi dan infrastruktur, selain juga memberikan kesempatan yang sangat luas untuk berinvestasi membuat macam-macam pabrik. Tentu tidak ada yang salah dengan itu. Karena kita memang selalu memerlukan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Kita sedang perlu memperbanyak lapangan kerja.

Tetapi kita wajib mengingatkan kepada pemerintah agar waspada terhadap "misi tak tertulis" RRC dalam memberikan pinjaman dan melakukan investasi, baik itu melalui jalur G to G maupun B to B. Pemerintah harus awas terhadap perangkap hutang RRC, terhadap modus yang mereka terapkan.

Profesor Brahma Chellaney, seorang guru besar Studi Strategis di Centre for Policy Research and Fellow yang berpusat di New Delhi menyimpulkan bahwa RRC memberikan pinjaman besar kepada negara-negara yang berposisi strategis secara geopolitik, bukan bertujuan untuk mengangkat perekonomian kawasan itu melainkan untuk mengincar sumberdaya alam. Selain itu, juga bertujuan untuk menjual barang-barang murah(an) produksi RRC.

Chellaney mengatakan lagi, dalam banyak kasus RRC mengirimkan tenaga kerja mereka untuk mengerjakan proyek-proyek yang dimodalinya.

"Memperkecil penciptaan lapangan kerja bagi penduduk lokal," kata Chellaney.

Sri Lanka adalah salah satu korban jebakan hutang RRC. Mereka memodali dan mengerjakan bandara internasional Mattala Rajapksa di dekat kota kecil, Hambantota. Bandara ini kosong melompong karena salah perencanaan. Kemudian ada pelabuhan laut besar tak jauh dari situ yang dibuat dengan dana pinjaman dari RRC sebesar 1.4 miliar dollar. Pelabuhan ini juga tidak berfungsi. Tetapi Sri Lanka harus bayar bunga sebesar 17 juta dollar per tahun untuk pinjaman sebesar 4.8 miliar dollar, pinjaman yang digunakan pula untuk pembanguna prasarana dan sarana pendukung.

RRC santai-santai saja melihat proyek besar yang gagal ini. Mereka rupanya mengerahkan dua kapal perang ke pelabuhan laut yang kosong ini dengan alasan untuk menjaga keamanannya. Sementara itu, dua kapal selam tempur RRC dibolehkan kelua-masuk sejumlah pelabuhan di Sri Lanka. Ternyata, skenario yang telah disiapkan RRC adalah bahwa Sri Lanka akan dijadikannya sebagai "pangkalan" untuk mengamankan "Jalur Sutera" gaya baru. Pemerintah Kolombo tidak bisa menolak karena hutang kepada RRC lumayan besar. Beginilah Cina menebar perangkap hutang. Dengan kemampuan yang terbatas untuk membayar pinjaman, Sri Lanka sekarang menjadi "anak buah" RRC.

Sri Lanka bukan korban satu-satunya. Kamboja, Laos, Myanmar dan Thailand pun sekarang "dikendalikan" oleh RRC lewat misi perangkap hutang. Keempat negara ini didikte oleh Beijing untuk menggagalkan resolusi ASEAN yang menentang ambisi teritoral RRC di Laut Cina Selatan.

RRC sangat licik. Kalau negara-negara yang berhutang ingin meminta rescheduling (penjadwalan ulang) hutang mereka, boleh-boleh saja. Tetapi ada syaratnya: mereka harus kasih kontrak-kontrak baru kepada Cina. Contoh, akhir 2016 RRC menghapuskan hutang Kamboja sebesar 90 juta dollar. Sebagai imbalannya Cina mendapat proyek-proyek besar yang baru dengan modal Cina, dengan jeratan hutang baru, dan Cina meraup keuntungan yang lebih besar lagi.

Akankah Indonesia masuk perangkap hutang RRC? Kalau Presiden Joko Widodo "terlalu dekat" dengan Beijing dan mempersilakan Cina membangun proyek-proyek besar dengan syarat yang mereka tentukan, bisa jadi kita juga terjerat. Di Nepal, RRC memaksa kepemilikan 75% atas proyek-proyek yang mereka modali. Sejumlah negara Afrika juga ikut terkena perangkap hutang yang membuat mereka tergiring secara ekonomi dan terbelenggu secara politis.

Terus, apakah Indonesia sebegitu perlunya ambil hutangan dari Cina? Saya katakan, tidak perlu. Sebab, masih ada banyak negara lain yang bersedia memberikan pinjaman atau investasi untuk proyek-proyek besar. Memang lebih mahal sedikit, tetapi mereka tidak membawa tenaga kerja sendiri sampai ke tingkat buruh kasar sekalipun seperti yang dilakukan RRC.

Sebenarnya, sekarang pun banyak proyek atau industri Cina di Indonesia yang mempekerjakan buruh dari RRC, bahkan banyak yang ilegal. Coba saja Anda ikuti berita-berita tentang penggerebekan pekerja ilegal RRC di berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, awal tahun lalu mengeluhkan bahwa investasi RRC membawa sebanyak mungkin tenaga kerja mereka. Ada pabrik baja yang 35% pekerjanya orang RRC.

Kita berharap, sebelum terlambat dan sebelum Indonesia semakin jauh perangkap hutang RRC dan kemudian dikendalikan oleh Beijing, segeralah cari alternatif investasi asing; batalkan syarat yang ditetapkan oleh RRC yang mengharuskan Indonesia menerima tenaga kerja dari mereka.

Kita tidak tahu, bisa saja nanti RRC memberikan pinjaman dan investasi dengan syarat PKI harus dibolehkan hidup lagi di Indonesia; para pembina PKI harus didatangkan dari RRC; dan MUI harus dibubarkan, dlsb. Sesuatu yang rasanya tidak mungkin, namun bukan mustahil.

Wallahu a'lam.

Penulis: Asyari Usman
Editor: Tim Portal Islam
Editor: Tip Portal

Subhanallah Kok Pas Banget? Allah Sebutkan Di Al-Quran "9 Orang" Perusak Negeri


[PORTAL-ISLAM] Subhanallah, lagi-lagi kita dibuat takjub dengan mukjizat Al-Quran yang abadi.

Allah SWT telah menyebutkan tentang 9 (sembilan) orang perusak negeri.

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

"Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan."(QS An-Naml [27] : 48)

Kisah ini tentang kaum Tsamud yang dihadapi Nabi Soleh, yang pada akhirnya Allah hancurkan mereka.

Perhatikan ayat-ayat selanjutnya...

"Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya Kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu [terdapat] pelajaran bagi kaum yang mengetahui. (QS An-Naml: 51-52) 

Kok yo pas banget kitab yang berabad-abad lalu diturunkan dengan kondisi kekinian.

Ini mengingatkan apa yang dulu pernah disampaikan Kwik Kian Gie di acara ILC TvOne tentang "9 Naga".

[Video Kwik Kian Gie -- perhatikan mulai menit 7:50]

WADUH! Megawati Main Klaim Yang Bikin Provinsi Banten, Padahal Itu Era Presiden Gus Dur


[PORTAL-ISLAM] Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengenang saat menjabat sebagai Presiden Indonesia kelima. Saat itu, dia merestui berdirinya Provinsi Banten.

"Saya Presiden Indonesia, saya yang membuat Provinsi Banten ini," kata Megawati saat menjadi jurkamnas Rano Karno-Embay Mulya Syarief di Sunbrust, Tangsel, Sabtu, 4 Februari 2017.

Link: http://politik.news.viva.co.id/news/read/879018-megawati-saya-yang-buat-provinsi-banten

***

Waduh! Klaim Bu Mega ini lupa sejarah sepertinya.

Jelas-jelas bahwa UU No. 23 Tahun 2000 Tentang PEMBENTUKAN PROPINSI BANTEN ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 17 Oktober 2000.

Silahkan download link-nya di sini :
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17497/node/541/uu-no-23-tahun-2000-pembentukan-propinsi-banten

SEDANGKAN...
Sedangkan Gus Dur dimakzulkan dan diganti oleh Megawati pada tanggal 23 Juli 2001.

Monggo Bu Mega baca wikipedia kapan ibu mulai menjabat Presiden RI menggantikan Gus Dur: https://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri


JADI...

JANGAN MAIN KLAIM, apalagi sama orang yang sudah meninggal dunia.

Nah, kalo yang JUAL INDOSAT tuh baru... era sampeyan jadi Presiden.


Ahok dan 'Cheerleadernya': Ketika Balada 'Killing The Messenger' Menjadi 'Killing Himself'


[PORTAL-ISLAM]  Kill the messenger (membunuh si pembawa pesan) sejatinya sebuah trik kuno. Jauh sebelum teknologi berkembang pesat, akses informasi hanya bisa didapat dari seorang pembawa pesan (messenger). Messenger kerap membawa pesan yang tidak ingin didengar si penerima. Saat seorang penguasa dan pendukungnya tak suka atau tak ingin mendengar pesan dari sang pembawa pesan, cara paling mudah adalah dengan membunuhnya.

Kill the messenger telah terjadi sejak abad pertama sebelum masehi. Kisahnya terjadi saat perseteruan antara Romawi dan Kerajaan Armenia. Adalah pembawa pesan dari pemimpin pasukan Romawi, Lucullus, yang mendatangi raja Armenia, Tigranes.

Pihak Romawi mengirim pesan lewat sang messenger yang menyatakan seruan agar Tigranes menyerahkan musuh Romawi yang mengungsi ke tanah Armenia. Karena tak suka dengan pesan itu, pasukan Tigranes lantas memenggal kepala sang messenger Romawi.

Di era saat ini, kill the messenger sudah menjadi frasa metafora. Tapi substansinya masih sama, yakni reaksi atas ketidaknyamanan dan ketidaksukaan atas sebuah informasi yang diucapkan oleh si pembawa informasi. Karena tidak suka dengan isi informasi, maka si pembawa informasi dihabisi.

Strategi kill the messenger sedang menjadi pembicaraan di dunia olahraga pekan ini. Ini bermula dari perseteruan antara bintang Cleveland Cavaliers, LeBron James dengan Charles Barkley. LeBron yang kini bermain untuk Cleveland Cavaliers berang dengan pernyataan legenda basket 1990-an yang kini menjadi analis di NBA TV itu.

Barkley mengkritisi sikap LeBron yang dinilai cengeng karena selalu menuntut tim untuk melayaninya. Ini tak terlepas ucapan LeBron yang menganggap timnya perlu tambahan seorang playmaker.

"Di atas itu, semua tindakan LeBron (meminta tim mendatangkan playmaker) adalah tidak pantas dan cengeng," ucap Barkley, seperti dilansir ESPN.

Kuping LeBron panas dengan ucapan legenda Phonix Suns tersebut. LeBron pun melakukan serangan balik pada Barkley.

"Saya bukan seorang yang pernah melempar seseorang dari jendela. Saya tak pernah meludahi anak kecil. Saya tak pernah berhutang di Las Vegas. Saya tak pernah bilang saya contoh, tapi saya pun tak pernah tak muncul di laga All Star karena sedang pesta sepanjang pekan di Vegas," ucap LeBron menyindir balik masa lalu Barkley.

Ucapan eks pemain Miami Heat memicu kontroversi publik. LeBron dinilai mencoba menghabisi karakter Barkley yang sejatinya menjalankan tugas sebagai seorang analis basket.

Bukan substansi kritik yang dijawab. LeBron malah coba mengaburkan isu dengan menghabisi karakter si pengkritik, Barkley.

Tapi Barkley cukup cerdas untuk merespons segala tudingan itu. "Saya tidak membawa persoalan ini menjadi personal dengannya. Dia masih kecil saat saya bermain. Jadi mungkin dia meng-google saya, dan saya apresiasi itu," balas Barkley saat diwawancara ESPN.

Barkley pun menilai segala tudingan persoalan masa lalu kepadanya tidaklah penting. Sebab persoalan yang terjadi masa kini adalah LeBron bukan lagi Barkley yang sudah pensiun.

"Jadi saat anda tak suka dengan sebuah pesan maka yang anda lakukan adalah membunuh si pembawa pesan (kill the messenger)," kata Barkey.

Dia melanjutkan perkataannya, "Beberapa yang LeBron sampaikan terkait (masa lalu) saya ada benarnya, tapi itu tak membuat pesan yang saya sampaikan (saat ini) menjadi salah," kata Barkley tegas.

Perkataan Barkley itu merupakan jawaban telak atas strategi kill the messenger yang dimainkan LeBron. Strategi yang sejatinya sering dimainkan oleh politikus ketimbang olahragawan.

Dan di dunia politik di Indonesia, strategi kill the messenger kini menjadi senjata bagi pihak-pihak yang tidak bisa mengelak dari kritik. Karena tak bisa menjawab kritik, maka yang dibunuh adalah si penyampai kritik.

Dalam kontentasi politik di Indonesia yang begitu dinamis, kill the messenger jamak dilakukan sebagai strategi counter-attack. Terlebih sekarang adalah eranya sewa menyewa konsultan di sosial media, bahasa kerennya buzzer.

Ya, tak hanya bertahan untuk mengelak dari kritikan yang tak bisa dijawab, tapi kill the messenger juga dilakukan para buzzer untuk menghancurkan lawan. Konon, bayaran buzzer untuk menghancurkan lawan lebih besar ketimbang bayaran untuk pencitraan positif sang klien.

Saya ingin merujuk strategi kill the messenger yang kerap ditujukan pada pihak-pihak yang selama ini mengkritisi atau berseberangan dengan penguasa.

Pihak yang mengkritisi atau mengambil posisi berseberangan dengan penguasa memang kerap mendapat serangan. Sayangnya, sayangnya tak melulu serangan balik itu terkait substansi untuk menjawab kritikan si pengkritik. Tapi melebar ke personal kritikus.

Salah satu contohnya menimpa akademisi UI, Rocky Gerung. Rocky yang kerap melontarkan kritik pada pemerintah jadi sasaran serangan balik. Sejumlah tudingan personal mampir kepada Dosen Filsafat UI itu.

Ini seperti tudingan dia dekat dengan kalangan politik tertentu. Tapi, tak ada yang berani menjawab substansi kritikan dari pengajar filsafat politik Universitas Indonesia itu.

Ini seperti kritikan terbaru Rocky soal yang menyebut penguasa adalah pembuat hoax terbaik. Pernyataan yang membuat merah para penjilat kekuasaan.

Pernyataan Rocky ini sejatinya didukung fakta soal hoax yang ditebar para penguasa setiap lima tahun sekali dalam pemilu. Jika rakyat bisa dituntut menyebar hoax, maka mengapa pemimpin yang berjanji tidak akan bagi-bagi jabatan saat kampanye itu tak juga terjerat kasus hoax?

Substansi kritik tajam itulah yang membuat pihak-pihak yang tak senang melancarkan strategi kill the messenger. Cara paling mudahnya adalah dengan menyebar kabar terkait persona sang tokoh.

Terkait Rocky, dia dituding merupakan pengamat yang merapat ke salah satu poros kekuasaan. Saya pribadi tidak tahu apakah tudingan itu betul atau murni fitnah. Tapi satu hal yang jelas, tudingan tak menggugurkan bobot kritik Rocky yang hingga kini tak bisa dijawab oleh penguasa atau para 'cheerleadernya'.

Strategi kill the messenger juga dilakukan para pendukung Ahok yang kerap membully lawan politiknya di Twitter. Strategi ini juga menjadi senjata untuk meredam gugatan kelompok massa dalam kasus penistaan agama yang menjerat Ahok.

Ini seperti saat awal terjadinya demonstrasi pada akhir Oktober 2016. Strategi kill the messenger yang dilakukan Ahooker adalah dengan memotret segelintir massa yang beraksi dengan menginjak rumput kala itu. Meski tak terverifikasi apakah itu sekadar settingan, cara itu coba menghancurkan simpati publik pada peserta aksi.

Namun sayangnya, aksi ini bisa dilawan balik oleh kubu anti-Ahok yang menunjukkan sejumlah bukti bahwa tanaman yang rusak hanya sebatas settingan. Malah simpati pada aksi semakin besar dengan munculnya aksi bela Islam 4 November 2016 (411).

Kubu pro Ahok tak tinggal diam. Mereka balas merespons aksi 411 itu dengan melabeli gerakan itu anti-Bineka. Kembali strategi kill the messenger untuk memadamkan gejolak. Tapi lagi-lagi strategi para buzzer itu hanya gaduh di sosial media tanpa efek di dunia nyata.

Sebab buktinya rancangan aksi tandingan yang mereka lakukan hanya dihadiri massa dengan jumlah yang begitu minim.

Malah aksi ketiga massa anti-Ahok makin besar yakin pada 2 Desember 2016 (212). Namun kali ini, para buzzer masih belum kapok. Mereka menggunakan usaha kill the messenger dengan mengaitkan 212 dengan sejumlah aktivis yang ditangkap. Mereka mengaitkan aksi makar guna 'membunuh pesan' dari 212.

Strategi kill the messenger juga dilakukan Ahok dan kubunya dalam sidang. Caranya adalah dengan menghabisi persona saksi atau pelapor dalam sidang kasus penistaan agama. Korban utamanya adalah Novel Bamukmin yang dibully habis usai insiden di BAP-nya yang menyebut kata 'fitsa hats'.

Strategi berhasil dengan manis. Ahok di atas angin, sementara saksi habis dibully habis-habisan. Saksi lain, Irene Handono pun juga tak ketinggalan coba dihabisi karakternya. Dia dituding berbohong soal riwayat pendidikan. "Ketika saya di pengadilan, duduk sebagai saksi hampir lima jam, yang ditanyakan penasihat hukum Ahok menyimpang dari persoalan penodaan agama. Dan cenderung pembunuhan karakter," ujar Irene, Kamis (2/2).

Benar atau tidak tudingan itu tidaklah penting. Yang penting si pembawa pesan terbunuh karakternya. Sedangkan pesan yang coba disampaikan terkait substansi kasus jadi kabur.

Irene bukan orang terakhir. Ketua MUI dan juga Rois Aam NU, Ma'ruf Amin menjadi saksi lain yang coba 'dihabisi' oleh kubu Ahok. Berbagai serangan personal dilakukan. Mulai dari tudingan menutupi riwayat, merapat ke salah satu kandidat, hingga yang paling utama telepon antara sang Rois Aam PBNU itu dengan SBY menyangkut order fatwa.

Usai sidang strategi membunuh karakter Kiai Ma'ruf terus dilancarkan. Sejumlah Ahooker di sosial media tak ragu menghujat kiai Ma'ruf. Seperti Denny Siregar yang menyebut Kiai Ma'ruf menjual agama demi dunia. Strategi kill the messenger terhadap kiai Ma'ruf terlihat begitu rapih.

Hingga malam usai sidang, yakni Selasa (31/1) sekitar pukul 24.00 WIB, lini masa di sosial media masih banyak yang menyerang Kiai Ma'ruf.

Namun para buzzer hingga cheerleader itu tak sadar bahwa yang dia coba hancurkan karakternya itu adalah seorang ulama karismatik. Saya pribadi percaya para ulama punya keistimewaan dan kemuliaannya tersendiri.

Direndahkan, derajat sang ulama malah akan semakin tinggi. Sekalipun pelaku yang coba menyerang punya banyak kuasa, tapi bisa hancur begitu saja bila yang dihadapi ulama. Ini terjadi dalam usaha kill the messenger terkait Kiai Ma'ruf.

Hingga akhirnya arus perlawanan bak tsunami datang menghantam para pembully sang kiai. Dia yang coba melecehkan kiai Ma'ruf di dalam sidang atau di media sosial kini tunggang-langgang.

Ini setelah umat utamanya NU merapatkan barisan demi membela sang kiai karismatik. Sehari usai sidang, atau Rabu (1/2) bola berbalik arah. Ahok, kuasa hukum, hingga pendukungnya di sosial media buru-buru 'menjilat ludah'.

Ahok meminta maaf. Sang kuasa hukum sibuk merevisi perkataannya di media. Sedangkan buzzer-buzzer sibuk mengapus unggahannya.

Tapi semua sudah terlambat. Massa sudah lanjur marah. Terlebih ini bukan usaha pertama yang dilakukan untuk menyerang kiai Ma'ruf. Sebelumnya, kiai Ma'ruf juga pernah diserang dengan sebaran foto antara dia dengan seorang wanita. Serangan itu datang beberapa saat setelah MUI mengeluarkan fatwa terkait Ahok.

Serangan dilakukan aktivis Twitter pro Ahok bernama Mas Teddy Bayupatti. Dalam foto yang dia unggah, 'selebtweet' pro Ahok ini malah menggunakan kata-kata yang kurang sopan kepada Kiai Maruf.

"Hebat nih Pak Maruf Amin Umur 73 tahun k***y sama wanita muda umur 30 tahun," ujarnya yang menanggapi salah satu berita media online dan menampilkan foto Ma'ruf Amin dan istrinya di laman Twitter.

Usaha itu pun tak manjur. Sebab kemuliaan kiai terlalu tinggi untuk sekadar dinodai para buzzer. Sebab emas tetaplah emas sekalipun coba dimasukkan ke dalam kubangan. Sedangkan bangkai tetaplah busuk sekalipun ditutupi permadani.

Walhasil kini strategi kill the messenger malah berubah menjadi killing himself alias bunuh diri.

"Anda Berbohong" Catatan Tere Liye Atas Tuduhan Terhadap Kiai Ma'ruf Amin


"Anda Berbohong"

by Tere Liye

Saya menunggu beberapa hari hingga akhirnya menulis catatan ini. Setelah saya mendapatkan transkrip dan rekaman langsung apa yang terjadi dari sidang penistaan agama, yang berujung ancaman kepada Kiai, barulah sy confident sekali menuliskannya. Berikut saya tuliskan percakapan pada bagian yang menjadi ‘masalah serius’ itu:

“Saudara saksi, apakah pada hari Kamis, ada telepon dari Pak SBY jam 10.16 menit yang menyatakan adalah: Pertama, mohon diatur supaya Agus dan Sylvi bisa diterima di kantor PBNU. Kedua, Pak SBY minta segera dikeluarkan fatwa penistaan agama yang dilakukan terdakwa.”

Pak Kiai: “Tidak ada.”

“Sekali lagi kami tanyakan. Ada atau tidak?”

Pak Kiai: “Tidak ada.”

Clear sekali ini pertanyaan dan jawaban. Coba baca pertanyaan tersebut? Mereka sedang bluffing, menjebak Kiai dengan pertanyaan yg jelas jawabannya ‘Tidak ada’, lantas mengggoyang isunya: Kiai berbohong soal menerima telepon.

Coba baca sekali lagi, Kiai ditanya apakah SBY minta segera dikeluarkan fatwa penistaan agama? Jawabannya tidak ada. Coba kalau pertanyaan pengacara jadi begini: “Apakah Kiai menerima telepon dari SBY hari Kamis 6 Oktober 2016?” (tidak ada embel2 lain soal SBY), kalau Kiai jawabnya ‘Tidak ada’, baru bisa kena pasal berbohong. Tapi kenapa pengacara tidak bertanya lurus begitu? Mereka jagonya bikin skenario. Ini framing tingkat tinggi.

Nah, kalau yang diributkan bahwa Kiai bohong dia pernah menerima telepon SBY. Hello, situ kemana saja? 7 Oktober 2016, Pak Kiai sudah dari dulu bilang dia memang ditelepon oleh SBY, dia bilang ke wartawan. Ada beritanya di website liputan6. Semua yg baca berita itu juga sudah tahu. Sy juga bingung sekali awalnya saat mengetahui soal ini, bukankah memang itu nyatanya? Baiklah, sy menunggu mendapatkan rekaman sidang, biar clear sekali apa sih sebenarnya yg terjadi.

Nah, sekarang yang menjadi serius adalah, pengacara menuduh Kiai berbohong atas apa dulu? Bahwa Kiai berbohong karena SBY minta dia mengeluarkan fatwa? Kalau yang ini, silahkan pengacara buktikan dengan transkrip dan rekaman dari telepon SBY ke Kiai. Maka kita akan sama2 tahu apakah Kiai berbohong atau tidak. Atau pengacara terdakwa cuma jago bluffing doang. Tapi kalau situ cuma fokus pada Kiai bohong, tidak mau mengaku soal telepon tersebut, situ sih cuma bersilat lidah. 4 bulan lalu, di berita, Kiai juga sudah bilang.

Sayangnya, jebakan betmen ini gagal total, gatot. Kenapa? Karena ada yang emosi banget. Marah2, mengancam pula. Sementara yang diancam cuma tersenyum.

Baiklah, sebagai penutup, dalam sebuah kisah, saya pernah ditanya, “Saudara Tere Liye, apakah Anda pernah menulis Hafalan Shalat Delisa yang ceritanya bersetting-kan di Kalimantan?” Maka jika saya jawab, “Tidak ada.” Lantas yang nanya ngotot, “Anda bohong, Tere Liye, Anda jelas2 menulis Hafalan Shalat Delisa.” Duuh, kalian yang pernah baca dan nonton film itu pasti tahu sekali, saya tidak sedang berbohong, bukan? Sejak jaman jebot saya juga sudah bilang, saya-lah penulis novel Hafalan Shalat Delisa. Tapi sorry, dek, kalau situ maksa bahwa settingnya di Kalimantan. Maksa banget sy harus mengakuinya. Jawabannya: Tidak.

Paham sekarang?

(Tere Liye)

NB:
*jika kalian menemukan akun medsos di luar sana yg masih cengengesan menuduh Kiai bohong, suruh dia baca postingan ini. atau minta dia cari rekaman sidang tersebut.
**silahkan repos, share, tulisan ini kemana2, tidak perlu lagi minta ijin.

Sumber: Fb Tere Liye

*Anda Berbohong, Tere Liye Saya menunggu beberapa hari hingga akhirnya menulis catatan ini. Setelah saya mendapatkan...
Dikirim oleh Tere Liye pada 3 Februari 2017

JAKARTA TANPA AHOK


JAKARTA TANPA AHOK

SADARKAH ANDA bahwa ternyata Jakarta sudah “ditinggalkan” Pak Ahok lebih dari tiga bulan? Tepatnya ketika posisi beliau digantikan sementara oleh Pak Sony sejak akhir Oktober 2016 silam?

Dan apakah yang dirasakan Jakarta tanpa kehadiran Pak Ahok?

Ternyata JAKARTA BAIK-BAIK SAJA.

Suasana tetap stabil, tidak ada kekacauan. Tidak ada kerusakan akibat salah manajemen. Jakarta tetap mampu mengatur dirinya sendiri.

Tiga bulan tanpa Pak Ahok Jakarta tetap bisa dikelola dengan baik. Semua tugas terlaksana dan birokrasi berjalan seperti biasanya.

Tiga bulan tanpa Pak Ahok Jakarta terasa lebih tenteram dan damai. Tidak ada bising dan hiruk pikuk dalam berita. Tidak ada teriak tangis korban penggusuran, tidak ada yang syok akibat dibentak-bentak. Tidak ada caci maki di televisi. Tidak ada pertikaian dan pertengkaran.

Tentu saja selalu ada keributan di media massa. Tapi keributan dan kekacauan itu tidak mengikuti Jakarta, melainkan mengikuti Pak Ahok. Jakarta tetap baik-baik saja. Dan ternyata Pak Sony menjalankan tugasnya dengan cara yang baik.

Artinya, ada atau tidak adanya Pak Ahok, Jakarta akan mampu menapaki masa depannya sendiri. Jakarta dipenuhi oleh ribuan orang pintar, jenius, bertanggung jawab dan kapabel dalam urusan pemerintahan.

Jakarta bukan tipe tempat yang “kalau saya tinggal maka akan hancur”.

Jakarta adalah tempat di mana “mati satu tumbuh seribu. Esa hilang dua berbilang”.

Anda boleh membela Pak Ahok mati-matian seandainya ketiadaan beliau membuat Jakarta ini hancur lebur. Tapi nyatanya tiga bulan ini Jakarta tetap berjalan dalam alur yang baik dan stabil.

Mudah-mudahan sih menjadi semakin baik lagi.

Bahkan, seandainya Pilkada ditunda sampai 2019 saja, rasa-rasanya Pak Sony ini bisa memegang tampuk pemerintahan di DKI dengan aman dan terkendali.

Sebaliknya, apa yang akan terjadi seandainya Pak Ahok kembali ke tampuk kekuasaan?

Mari berpikir jernih.

Dua tahun terakhir ini kita sudah merasakannya sendiri. Semua kegaduhan ini mengikuti beliau terus menerus. Tak perlu saya rinci satu persatu karena semua jejak media bisa Anda baca dengan sangat jelasnya.

Ada satu dua hasil yang beliau capai atas usahanya. Tapi apakah itu cukup mengobati semua luka yang beliau ciptakan untuk warga Jakarta?

Jangan pernah menafikannya, karena Anda mampu mencari puluhan bukti hanya dalam waktu satu jam mencari datanya. Abaikan tuduhan-tuduhan. Fokus pada fakta dan data. Jika Anda masih punya nurani, maka akan Anda akui bahwa Pak Ahok memang bermasalah.

Yang terakhir ini tentu saja kasus beliau dengan KH. Ma’ruf Amin. Tidak perlu tengok sana sini. Cukup tonton semua ucapan Pak Ahok dari mulai awal menghujat sampai meminta maaf. Kurang gamblangkah bukti itu di hadapan Anda?

KH. Ma’ruf Amin yang rekam jejaknya sangat-sangat baik sampai detik terakhir saya menyelesaikan tulisan ini silakan Anda bandingkan dengan rekam jejak Pak Ahok dua tahun terakhir!

Siapakah yang jujur dan siapakah yang bermasalah di antara keduanya?

Tiga bulan ini Jakarta tidak dipimpin oleh Pak Ahok. Dan JAKARTA TETAP BAIK-BAIK SAJA.

Maka saya kira tidak akan ada masalah jika lima tahun ke depan Pak Ahok tidak memimpin Jakarta lagi.

Mari kita berikan kesempatan buat Pak Ahok menyelesaikan semua urusan pidana yang sedang membelitnya. Biarkan beliau fokus pada urusan itu. Beri kesempatan beliau untuk memperbaiki diri, melatih menjaga lisan dan perilaku. Kalau ternyata beliau masih punya ide dan gagasan tentang membenahi Jakarta, kita beri kesempatan beliau untuk mencalonkan diri lagi di 2022 nanti.

Tidakkah kita ingin citarasa yang lain dari Jakarta? Sentuhan dari orang-orang baru? Dari tangan yang berbeda…??

Karena Jakarta itu memiliki ribuan orang jenius, santun, jujur, bertanggung jawab dan kapabel dalam mengurusi pemerintahan. Tidak akan habis seperti air laut di Teluk Jakarta.

Semoga Allâh menjadikan Jakarta lebih baik lagi… Menjadi kota yang diberkahi....

(AQ)