Gara-gara Dukung AHY, Puluhan SANTRI Demo Sekjen PBNU DICOPOT dari Jabatannya

[PORTAL-ISLAM] Belum genap seminggu sejak demonstrasi aneh di depan rumah Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, rupanya kejadian itu harus terulang lagi, namun kali ini dengan sasaran dan tujuan yang berbeda.

Siang tadi, Rabu 8 Februari 2017, puluhan orang yang mengaku berasal dari Aliansi Santri Indonesia berunjuk rasa di depan Kantor Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Senen, Jakarta Pusat.

Dalam aksi yang digelar pukul 11.00 WIB, massa meminta PBNU memecat Helmy Faishal Zaini dari jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PBNU.

Permintaan itu disuarakan pendemo, karena menilai mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu telah mencederai nama baik PBNU, dengan terang-terangan mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni di Pilkada DKI 2017.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Isfah Abidal Azis menilai, massa yang berunjuk rasa di depan kantor PBNU adalah massa bayaran, karena mereka tidak bisa menjawab ketika ditanya berasal dari pesantren mana.

"Saya kira seperti itu (massa bayaran). Saya rasa mereka bukan santri dan tidak pernah di pesantren. Karena tidak bisa menyebutkan mereka dari pesantren mana, kami tanyakan beberapa prinsip terkait santri tidak bisa menjawab, akhirnya kami simpulkan mereka bukan santri. Yang putri juga begitu. Berkerudung, waktu kita tanya hal-hal yang sifarnya mendasar, mereka gak bisa jawab," ujarnya.

Karena itulah, sejumlah massa akhirnya diamankan petugas Kepolisian ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan seputar aksi itu.

"Ditanya dari santri mana? Enggak tahu mereka, jadi kita amankan ke Polres untuk dilakukan pendataan. Ada lima orang," kata Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Asep Guntur.

Seorang Ahoker Penyebar Buku 7 Dalil Memilih Gubernur Ditangkap Dipukuli dan Diserahkan Pihak Berwajib

[PORTAL-ISLAM] Seorang pendukung pasangan Basuki Tjahja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat ditangkap warga Jakarta saat membagikan buku saku berwarna hijau berjudul "7 Dalil Umat Islam DKI dalam Memilih Gubernur" yang berisi bolehnya memilih pemimpin kafir.

Buku tersebut nampak dibagikan di tengah agenda blusukan Ahok --sapaan Basuki-- di kawasan Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin, 6 Februari 2017.

Tim pemenangan membagikan buku tersebut secara acak di lapangan. Mulai dari kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, hingga anak-anak.

Seorang netizen membagikan rekaman video saat salah seorang pendukung Ahok ditangkap warga Jakarta saat membagikan buku 7 dalil dan diserahkan ke pihak yang berwajib. Seorang warga yang marah sempat menghadiahi bogem mentah saat Ahoker itu digelandang polisi.

Buku 7 Dalil Umat Islam DKI dalam Memilih Gubernur diterbitkan Relawan Nusantara (RelaNU) dengan mencatut nama Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomudin (Gus Ishom).

Sebelumnya Gus Ishom menegaskan namanya dicatut dalam buku tersebut tanpa seizinnya.

[Berikut video saat Ahoker pembagi buku 7 Dalil ditangkap warga Jakarta]

Seorang Ahokers Pelaku Penyebar Buku 7 Dalil Boleh Memilih Pemimpin ditangkap dan diserahkan pihak berwajib...😂😂😂 pic.twitter.com/CcgQSdTgUm

— spardaxyz (@spardaxyz) 6 Februari 2017

WOW! Tanpa Konser-konseran, Kampanye Anies-Sandi PECAHHH

[PORTAL-ISLAM] Hari ini, Ahad (5/2/2017), kampanye paslon nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno yang diusung Gerindra-PKS benar-benar pecahhh membludak! Padahal gak pakai konser-konseran.

Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto, mengapresiasi puluhan ribu kader partai pengusung dan relawan Anies-Sandi serta warga Jakarta yang memadati lokasi Kampanye Akbar Anies-Sandi, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Ahad (5/2).

Pasalnya, tanpa ada paksaan, mereka bersedia menghadiri kampanye paslon nomor 3 di akhir pekan.

"Kalian bisa tinggal di rumah, karena ini adalah waktu liburan. Seharusnya kalian bisa berekreasi. Tapi kalian justru ke sini," ujarnya saat memberikan orasi politik di Kampanye Akbar Anies-Sandi.

Menurut Prabowo, warga datang ke kampanye akbar itu, semata-mata menginginkan perubahan nyata di Jakarta.

"Saya memahami kenapa kalian datang ke sini. Kalian ke sini karena menginginkan perubahan. Kalian ke sini karena kalian sudah capek dibohong-bohongi terus," tegasnya yang disambut teriakan meriah.

Sebab, sambung mantan danjen Kopassus ini, hingga kini banyak fenomena dengan pemimpin yang gemar memaki-maki, tidak menghormati ulama, dan guru-guru dihina.

Prabowo mengingatkan, bangsa Indonesia tidak bisa dibeli dengan uang.

"Kalian ke sini karena ingin menyatakan, bahwa rakyat Indonesia tidak ingin dibohongi. Rakyat berhak punya pemimpin yang jujur, berakhlak, rendah hati, tidak menipu rakyat terus menerus," tegasnya.

[VIDEO NYA NIH... BENAR-BENAR PECAHHHHHH. Video loading agak lama]

Ini KENYATAAN LOH HARI INI di LAPANGAN BANTENG (KAMPANYE BUKAN KONSER GRATIS dgn IMING2 NASI BUNGKUS :D ), Bukan bermaksud MELECEHKAN SLANKER... krn ini ASLI WARGA JAKARTA mrk para Pendukung Loyal Anis.... jadi bukan Warga Slanker Pekalongan dan cirebon hahahaha...
Dikirim oleh Wawat Kurniawan pada 5 Februari 2017

Sumber: Indopos
Foto: @PKSJakarta
Video: Wawat Kurniawan

***

Sementara itu... yg pake konser2an dihadiri JUTAAN rumput hijau.. *LOL

Pertimbangan Manajemen Bisnis dalam Memilih Agus, Ahok atau Anies

by Yodhia Antariksa*
(Pengelola Blog Strategi + Manajemen, Blog Bisnis Terbaik No. 1 se-Indonesia)

Pilkada DKI akan segera dilaksanakan tanggal 15 Februari 2017, tinggal beberapa hari lagi.

Ekonomi bisnis Jakarta tak pelak merupakan urat nadi negeri ini. Sekitar 70% peredaran uang ada di kota Jakarta. Maka proses pemilihan top leader ini mungkin memberikan impak yang signifikan bagi roda ekonomi bisnis bangsa ini.

Jadi siapa top leader Jakarta yang layak dipilih?

Dalam perspektif human capital management, memilih leader yang tepat amat krusial dampaknya.

Saat Anda memilih leader yang tidak kompeten, atau juga the right man on the wrong place, maka hidden cost-nya amat mahal.

Ya benar – biaya akibat memilih leader yang tidak kompeten amat mahal harganya. Dan ini merupakan problem yang serius di negeri ini.

Problem birokrasi di negeri ini ada dua : korupsi dan aparat yang tidak kapabel.

Benar biaya korupsi memang mahal. Namun memilih top leader yang tidak kapabel sebenarnya menimbulkan “hidden cost” yang jauh lebih mahal – bisa puluhan kali lipat lebih costly daripada sekedar biaya korupsi.

Hidden cost ini misal muncul dalam projek yang terlambat, pelayanan publik yang buruk, tidak punya langkah terobosan yang inovatif dan value added, dst, dst. Kalau dikuantifikasikan, ongkos ini akan amat mahal.

Namun memang hidden cost leader yang inkompeten tidak begitu “mencolok” dan “kalah heorik” dibanding korupsi. Padahal implikasinya jauh lebih serius.

Itulah kenapa kita memerlukan lebih banyak top leader yang kapabel seperti Ridwan Kamil, Risma (Surabaya) atau Anas (Banyuwangi).

Itulah pandangan dari sisi human capital management tentang top leader competency.

Sekarang dari tiga kandidat yang ada : Agus, Ahok dan Anies, siapa yang paling layak dipilih?

Agus Harimurti Yodhoyono. Figur ini sejatinya sosok perwira muda yang cemerlang (lulusan terbaik Akademi Militer 2000 – dan kelak layak menjadi Panglima TNI).

Ia juga sosok yang hobi membaca dan pernah mengenyam pendidikan pasca sarja di Harvard – sekolah top dunia. Ia mungkin bisa menjadi figur milter intelektual yang bagus.

Namun performanya dalam Debat 1 dan 2 agaknya kurang meyakinkan. Jawabannya cenderung terlalu mengawang-awang dan terlalu banyak jargon yang tidak konkret. Sayang sekali.

Padahal Agus tampaknya punya talenta untuk lebih cekatan dibanding ayahnya yang dulu tergolong terlalu hati-hati dalam make decisions. Agus lebih trengginas – mungkin lebih meniru gaya ibunya yang cekatan.

AHOK. Kinerja dia dalam mengelola Jakarat sebenarnya relatif memuaskan (seperti yang terlihat dalam berbagai survei kepuasan publik).

Sungai-sungai menjadi lebih bersih, pasukan Oranye menjadi legenda, dan Kalijodo disulap menjadi taman yang amazing. Fakta berbicara dengan cukup meyakinkan.

Langkah terobosan Ahok juga beragam dan dia cepat dalam make decision and action (sebuah tindakan yang amat dibutuhkan untuk mengelola Jakarta yang penuh bottlenecks).

Namun sayang, gaya komunikasi dia cenderung frontal dan kurang elegan. Sejumlah blunder krusial dia lakukan; dan implikasinya mungkin bisa fatal.

Sejumlah kalangan Muslim juga menolak Ahok dengan penuh heroisme dan vokal. Resistensi ini kelak bisa terus memunculkan instabilitas politik dan keamanan – sebuah petaka bagi kalangan pebisnis yang merindukan ketenangan.

Resistensi yang menyebabkan kegaduhan politik ini bisa sangat merugikan iklim investasi. Dan sudah pasti, kalau ada demo yang rame dan gaduh, omzet bisnis penjualan cenderung anjlok.

Kecuali omzet bakul ketoprak dan pedagang asongan yang selalu rame pas jualan ditengah demo. Makin sering demo, makin senang para pedagang kecil ini  :) :)

Anies Baswedan. Sosok ini dikenal sebagai figur yang cukup santun, punya integritas, bersih dan dikenal sebagai “orang baik – good man”.

Anies memang kaya akan gagasan dan pemikiran. He is a good thinker. Mudah-mudahan figur Sandi sebagai wakilnya bisa menjadi komplemen yang cekatan melakukan aksi nyata (dan bukan hanya sekedar membangun wacana filosofis khas pemikir).

Disclosure: Anies ini dulu teman seperjuangan saat kami masih sama-sama mahasiswa kere (tapi penuh idealisme). Beberapa kali satu panggung, saat kami bersama memberikan orasi saat dulu melawan keganasan Rezim Soeharto.

DEMIKIANLAH sekilas analisanya.

Dari sisi manajemen kinerja, mungkin Ahok pilihan yang reasonable. Namun dari sisi risk management, pilihan ini memunculkan risiko ancaman gejolak dan instabilitas keamanan yang merugikan iklim bisnis.

Pilihan Anies dan Agus mungkin akan membuat laju terobosan kinerja di Jakarta akan sedikit melambat; namun punya potensi untuk membuat Jakarta yang relatif lebih tenang dan jauh dari kegaduhan publik.

Jadi kalau diminta untuk memilih, apa preferensi pilihan saya?

Saya termasuk golongan “undecided voters” (swing voters). Karena masih swing, saya mungkin bisa lebih netral dan berimbang dalam memberikan penilaian – bukan seperti mereka yang fanatik terhadap satu calon, dan karenanya mudah terjebak dalam “confirmation bias trap” yang acap penuh emosi.

Apa Ahok layak dijadikan pilihan? Kinerja dia mengesankan. Ia juga dikenal anti-korupsi, bersih, tegas dan penuh action (sejumlah elemen krusial untuk memimpin Jakarta).

Namun sayangnya, resistensi yang menggelora ditambah gaya komunikasi dia yang cenderung frontal dan tidak sensitif, rentan memunculkan komplikasi dan kegaduhan publik yang tidak produktif. Komplikasi ini bisa amat menganggu iklim bisnis dan investasi. Dari perspektif bisnis, ini adalah pilihan yang kurang menguntungkan.

Karena itu, pak Ahok is not my choice, but I will be missing him so much.

Apakah Agus layak jadi pilihan? Sejatinya Agus ini menjanjikan potensi leadership yang cekatan dan tegas.

Dari obersvasi psikologis, Agus lebih mewarisi gabungan gen kakeknya, Jendral Legendaris Sarwo Edi yang tegas dan ibunya yang cepat bertindak. Menurut saya, leadership capabilities Agus lebih solid dibanding ayahnya.

Karena itu, Agus ini merupakan pilihan yang cukup menjanjikan.

Bagaimana dengan Anies? Sekali lagi, he is a good man dan punya integritas.

Anies mungkin akan lebih menyentuh sisi humanisme dalam membangun Jakarta (mungkin akan lebih fokus pada harmoni sosial, pergerakan komunitas dan beragam festival kebudayaan).

Jika disertai dengan implementation skills yang solid, Anies sangat berpotensi menjadi leader yang menginspirasi warganya untuk ikut bergerak. Ia memang piawai dalam membangun “dimensi manusia” dalam proses pembangunan bangsanya.

Ia punya potensi untuk menjadi “little Soekarno” yang mampu menghipnotis segenap warganya untuk optimis bergerak dan membangun masa depan.

Lebih karena alasan yang bersifat personal, saya memang cenderung akan lebih memilih Anies sebagai CEO Jakarta. Namun saya tetap menaruh respek mendalam terhadap pak Ahok, dan juga mengapresiasi potensi leadership mas Agus.

Terlepas dari pilihan saya yang mungkin salah dan tidak ideal, saya memprediksi Anies Baswedan yang akan terpilih menjadi Gubernur DKI baru.

*Sumber: http://strategimanajemen.net/2017/02/06/pertimbangan-manajemen-bisnis-dalam-memilih-agus-ahok-atau-anies/

Berkedok Blusukan, Ahok Sering Kampanye Tanpa Izin?

[PORTAL-ISLAM]  Jelang masa tenang kampanye,  Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok sering melakukan kampanye tanpa izin atau melaporkan terlebih dahulu ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) baik di tingkat kota, kecamatan ataupun petugas lapangan.

Kampanye blusukan tanpa izin itu pernah dilakukan di Semper Barat Jakarta Utara beberapa pekan lalu, Lubang Buaya Jakarta Timur pada Jumat, 3 Februari 2017, dan terakhir Kalideres Jakarta Barat pada Ahad, 5 Februari 2017.  Saat ditanyakan ihwal kampanye yang tak berizin tersebut,  pejawat itu selalu menegaskan bahwa dirinya tidak berkampanye. Menurut Ahok, ia hanya melakukan blusukan untuk mengetahui permasalahan warga.

"Tadi aku kampanye enggak? Saya aja bilang sama Pak RT, kalau memang enggak pilih saya, enggak apa-apa kok," kata Ahok, di saat blusukan di Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, Senin, 6 Februari 2017.

Padahal, setiap blusukan Ahok tampak menggunakan atribut Pilkada yakni mengenakan kemeja kotak-kotak. Bahkan, tim kampanye Ahok juga membagi-bagikan kartu nama dan buku berjudul A Man Called Ahok.

Pejawat itu juga selalu  mempromosikan program Pemprov DKI Jakarta untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi tanah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga normalisasi sungai ataupun program memberi vaksin kepada balita.

Namun, Ahok selalu menolak ketika penyampaian program merupakan kampanye.

"Program apa? Ini diskusi," tegas Ahok.

Sementara itu, Sekretaris Tim Sukses Pemenangan Ahok-Djarot Ace Hasan Syadzily mengatakan,  Calon nomor urut 2 di Pilgub DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat makin meningkatkan intensitas blusukan dan berjumpa dengan pendukungnya di berbagai titik di DKI Jakarta menjelang minggu tenang, Ahad, 12 Februari 2017.

Kecurangan di Pilkada DKI

Kecurangan di Pilkada DKI

Oleh Denny JA

Kehadiran KH Makruf Amin dan penghinaan padanya telah memunculkan fakta yang selama ini disembunyikan oleh Ahok. Yaitu bahwa ada kegiatan khusus yang memberikan informasi kredibel pada Ahok mengenai hubungan antara KH Makruf Amin dengan SBY. Kita bisa berdebat apakah benar ada penyadapan tetapi fakta bahwa Ahok percaya informasi itu menggambarkan sebuah fakta yang jauh lebih mengerikan, yaitu bahwa ada kegiatan khusus untuk membantu Ahok dan tak pelak dugaan paling masuk akal pemerintahan Jokowi berpihak dan bekerja untuk kemenangan Ahok.

Segera setelah kasus penghinaan MA meruyak, Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim berkunjung ke KH Makruf Amin bersama Kapolda dan Pangdam Jaya. Seiring dengan itu, kita bisa merangkai dengan fakta-fakta lain: Sylvi diperiksa untuk kasus 2010 dan ada demo melaporkan Anies di depan KPK. FPI ditelisik dalam dan disibukkan dengan berbagai kasus yang terjadi jauh sebelum ini. Buku, media online dan banyak media publik dikekang dengan berbagai teknik; di antaranya ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik (kasus buku Jokowi) serta ditutup dengan tuduhan penyebar hoax.

Fakta-fakta itu membuat kita pantas merenungkan dugaan lebih jauh. Apakah seorang Ahok mampu mengorkrestasi serangkaian aksi politik ini? Siapakah yang mampu dan punya kepentingan untuk memastikan Ahok menang di Pilkada DKI ini? Lalu bila memang demikian, apa kepentingan mereka ini?

Tudingan paling mudah muncul tentu ke arah Luhut Binsar Panjaitan. Tentara, Batak, Kristen, punya bisnis banyak dan jaringan dekat termasuk dengan taipan-taipan besar. Kita tahu ia punya hubungan baik dengan para taipan khususnya sejak menjadi duta besar Singapura di mana sebagian besar taipan Indonesia memang ‘warga negara itu’. Warga negara artinya mereka juga punya KTP Indonesia namun –lihat saja apakah James Riyadi sebagai contoh– kalau masuk Singapura lewat pintu imigrasi biasa untuk WNI. Dan jadi bukan rahasia juga kalau sebagian taipan itu tidak punya NPWP pribadi seperti disebut dalam berita beberapa waktu lalu.

Tetapi siapalah LBP tanpa Ki Lurah. Lurah, bukan Pak Lurah mantan. Dan Anda pasti langsung paham alasan mengapa Ahok harus menang di Pilkada ini, yaitu menjadi pengaman reklamasi dan berbagai masalah Ki Lurah saat menjabat kala itu. Kita juga tahu kalau reklamasi memang menjadi sumber pendanaan untuk pemilu 2019.

Dengan bukti, fakta dan kepentingan sebesar itu maka tak heran energi seluruh tim Ki Lurah sedang difokuskan pada pemenangan Ahok ini. Dan melihat indikasi sejauh ini maka cara-cara busuk pun akan ditempuh pada rangkaian pemungutan suara nanti.

Jadi penting bagi semua pendukung Agus-Sylvi dan seluruh warga untuk mengawasi TPS serta seluruh proses yang melibatkan KPUD. Hati-hati karena segala cara akan ditempuh oleh mereka.

Waspadalah. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat si jahat tetapi juga karena ada kesempatan. Jangan biarkan mereka mewujudkan niat busuknya. (mc)

Sumber: Nusantarakini

Beredar Foto KTP DKI Ganda Sebagai Pemilih, Ini Klarifikasi KPU DKI

[PORTAL-ISLAM]  Komisioner KPU DKI Jakarta pokja pemutakhiran data pemilih Moch Sidik menanggapi beredarnya gambar E-KTP di media sosial dengan NIK dan alamat yang berbeda namun memiliki foto orang yang sama.

Dari tiga e-KTP yang ada dalam gambar tersebut, tertulis nama Mada, Saidi, dan Sukarno. NIK dalam ketiga e-KTP tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2017. Sidik membenarkan bahwa ketiga NIK tersebut terdaftar dalam DPT. Namun, foto dalam gambar E-KTP yang beredar itu dipalsukan menggunakan foto orang yang sama.

"Misalnya Pak Mada, itu fisiknya ada, orangnya ada Pak Mada itu dengan KTP-nya, cuma yang di-share itu fotonya berbeda. Jadi foto Pak Mada-nya ditutup oleh foto orang yang enggak bertanggung jawab itu," ujar Sidik saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 4 Februari 2017.

Sidik menuturkan, ketiga NIK dalam DPT yang telah ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta itu benar dan terverifikasi. Sidik telah memastikannya dengan mengecek database yang dimiliki KPU DKI.

"Jadi yang tiga itu palsu (fotonya), yang asli adalah yang masuk di DPT itu. NIK itu bener, orangnya berbeda. Orangnya beda dan fisiknya beda," kata dia.

Dalam menyusun DPT, lanjut Sidik, KPU DKI Jakarta melakukan pemutakhiran (pencocokan dan penelitian/coklit) data pemilih dengan mendatangi langsung calon pemilih.

Petugas pemutakhiran data pemilih juga meminta fotokopi E-KTP calon pemilih untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memang warga Jakarta yang memenuhi syarat sebagai pemilih.

"DPT enggak bermasalah. Kami cek E-KTP-nya, KK-nya, kan kami coklit selama sebulan, menemui orang-orang yang ada di tiap rumah itu. Jadi ini saya kira modus yang memang harus diantisipasi," ucap Sidik.

Dia pun mengirimkan gambar berisi identitas ketiga orang yang fotonya dipalsukan tersebut kepada Kompas.com. Dari tiga gambar yang dikirimkan, tercantum tiga NIK dalam E-KTP yang foto orangnya dipalsukan tersebut. Foto ketiga orang di setiap NIK tersebut memang berbeda, bukan foto orang yang ada dalam gambar E-KTP yang beredar.

Akibat Hina KH Ma'ruf Amin, Tempo: Pamor Ahok Jeblok, Bila Pilkada Digelar Hari Ini Ahok Kalah

[PORTAL-ISLAM] Dua pekan jelang hari H pencoblosan Pilkada DKI Jakarta, calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) malah pamornya jeblok.

Hal ini pasca Ahok menghina Ketua Umum MUI sekaligus Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin dalam persidangan ke-8 kasus penodaan agama pada Selasa (31/1/17) lalu.

"Sehari setelah melontarkan pernyataan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma`ruf Amin, citra pasangan kandidat gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat di media sosial terus melorot. Berdasarkan pemantauan Tempo.co dan Politicawave skor keterpilihan kandidat, khususnya Net Sentiment, skor Ahok-Djarot pekan lalu sekitar minus 5.000. Tapi, pada Rabu siang 1 Februari, skor Net Sentiment Ahok-Djarot minus 57.6788 pada 1 Januari 2017 dan terus turun menjadi minus 117 ribu pada 2 Januari 2017," tulis Tempo, Kamis (2/2/17).

Lebih lanjut Tempo menyebut sentimen negatif terhadap Ahok yang sangat tinggi ini bisa membuat Ahok kalah, hal ini merujuk pada Pilkada 2012.

"Skor ini mirip dengan saat terjadinya aksi menuntut Ahok diadili pada  aksi 411 (4 November 2016) dan aksi 212 (2 Desember 2016). Sebulan setelah aksi, saat suasana mereda, skor Net Sentiment Ahok sebenarnya sempat naik ke minus 5.000. Jumlah pesan di Twitter dan Facebook yang menyebut Ahok memang tetap paling banyak. Namun, sentimen pesan itu negatif. Berkaca dalam kasus Pilkada DKI Jakarta 2012 skor keterpilihan kandidat dan net sentiment, selaras dengan hasil pilkada. Artinya, bila pemilihan dilakukan saat ini Ahok bisa kalah."

Sumber: https://m.tempo.co/read/news/2017/02/02/348842085/pamor-ahok-di-media-sosial-jeblok-setelah-serang-ma-ruf-amin

[Fact or Hoax] MEMBONGKAR 28 Rencana KPU Untuk Menangkan Ahok

[PORTAL-ISLAM]  Menjamurnya media sosial telah ikut menyuburkan beragam informasi, baik yang valid maupun hoax.

Akhir-akhir ini ada saja orang membuat berita fitnah atau hoax di media sosial (medsos) seperti WhatsApp, Facebook, Twitter dan sebagainya. Hampir tiap saat kita disuguhkan berita semacam itu.

Berita yang diberi judul “Hoax or Not?  berharap semoga info ini tidak benar (Hoax), namun bagi penggiat atau pengawas pemilu baik dari Bawaslu dan masyarakat bisa mewaspadai 28 titik ini. Apa salahnya?

Berita soal kecurangan KPU, tak disebut KPU atau KPU RI. Saat mengkonfirmasi berita itu kepada Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, ia belum bisa dihubungi.

Membongkar soal rencana kecurangan KPU memenangkan Ahok: Berikut berita “Hoax or Not?“:

1. Sumber kami di KPU yang masih cinta NKRI, memberi bocoran rencana kecurangan yang akan dilakukan demi memenangkan Ahok alias Zhong Wanxue

2. Ada rencana penambahan jumlah TPS untuk wilayah Jakarta Utara, 8 TPS dan salah satunya adalah TPS untuk RS PIK

3. Dari penambahan 8 TPS, selain 1 TPS RS PIK, ada 3 TPS di rusun Marunda, permintaan siapa?

4. Tahu kah anda, ada 650.000 pemilih ganda pada Pilgub DKI 2017 ini? Dan itu ibarat senjata yang bisa dipakai oleh cagub petahana alias Ahok

5. Dan 650.000 pemilih ganda tersebut masih masuk dalam DPT 7,1 jt yang dikeluarkan oleh KPU

6. Belum lagi 2800 NIK ganda yang bermasalah di Jakarta Utara yang tidak ditindaklanjuti KPUD

7. Kami belum akan membahas data tersebut, yang akan kami bahas adalah TPS tambahan ‘aspal’ yang akan dipakai para pekerja proyek reklamasi

8. Kemana suara pemilih dari puluhan ribu pekerja proyek reklamasi tersebut?

9. Puluhan ribu? Tidak, bahkan sumber kami katakan datanya mendekati ratusan ribu, pekerja ‘siluman’ proyek reklamasi

10. Dan tebak, suara mereka para pekerja proyek reklamasi akan difasilitasi dengan keberadaan TPS-TPS tambahan

11. Akan terjadi mobilisasi besar besaran yang sistematis dengan menggunakan fasilitas TPS tambahan yg disetujui KPU

12. Apakah Anda yakin data DPT 7,1 pemilih adalah data akurat?, Bukan data +1 data siluman (aspal, ganda dan sebagainya) ingat 650.000 itu

13. KPU pusat telah mengintervensi data KPUD Jakarta untuk DPT 7,1 serta desakan penambahan TPS pada kantong suara Ahok

14. Bahkan sumber kami mengatakan ada arahan dari Kebagusan serta Medan merdeka kepada KPU pusat untuk bantu segala cara menangkan Ahok

15. Yang perlu Anda ingat adalah, orangnya masih sama, pengatur rencana kecurangan pada pilpres 2014, PDIP dan KPU

16. Pekerja proyek reklamasi akan memberikan suaranya di TPS-TPS tambahan dengan ketua TPS dan saksi saksi yang sudah disiapkan

17. Timses calon gubernur lain akan fokus pada jumlah TPS yang sudah diberitahukan sebelumnya tanpa mengetahui adanya TPS Tambahan ‘aspal’

18. Mungkin banyak pihak yang mempertanyakan data yang kami berikan, tetapi banyak pihak lupa pilpres 2014 adalah pilpres penuh kecurangan

19. Pilpres 2014 banyak yg mengatakan disiapkan dengan matang penuh kejujuran serta akuntabel, tetapi kenyataannya?

20. Ingat skandal sate Senayan yg terang benderang, KPU-PDIP-Polri

21. Lalu apakah semua yg dulu pernah dlakukan pada pilpres 2014 tidak akan terjadi pada Pilgub 2017? Jangan naif dan mau dibodohi lagi kawan

22. Orangnya masih sama, lembaganya masih sama, bahkan salah satunya kini menjadi kepala badan intelejen negara

23. Dan satu catatan utama, mereka sekarang berada dalam satu kubu, kubu Zhong Wanxue alias Ahok

24. Ingatlah, kecurangan adalah kita (Surya Paloh, Megawati, dan yang lainnya)

25. Lembaran pembongkaran kebusukan kali ini tentang TPS-TPS tambahan, setelah lembaran tentang 25 ahli IT asal China kami bahas sebelumnya

26. Berpikir dengan akal sehat, mengapa KPUD memutuskan menambah 3 TPS di rusun Marunda?

27. Serta satu TPS untuk TPS RS PIK, dimana semua mengetahui berapa jumlah pasien dan kepedulian orang Chinese untuk memberi suara?

28. Semua demi mengakomodir dan memfasilitasi kantong kantong suara Ahok, karena akan ada mobilisasi besar besaran

Negeri ini menangis melihat pengkhianat yang dibiarkan bekerja tanpa diwaspadai, apakah kalian kini hanya bisa berdiam diri?