5 Pukulan Telak Ketua MUI Terhadap Ahok dan Tim Hukumnya

[PORTAL-ISLAM] Pada sidang lanjutan perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama yang digelar pada Selasa (31/1/2017), Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin hadir menjadi saksi ahli.

Berikut 5 pukulan telak yang disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin saat menjadi saksi di persidangan kasus penistaan Ahok.

1. Ahok Telah Menghina Al-Quran dan Ulama

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengatakan, sebagai seorang non-muslim tidak etis Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidatonya di Kepulauan Seribu. "Seharusnya Pak Basuki tidak bicara Surat Al-Maidah karena bukan Muslim, tidak etis dan tidak proporsional," kata KH Ma'ruf saat memberikan kesaksian dalam lanjutan sidang Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (31/1).

KH Ma'ruf pun menggarisbawahi bahwa Ahok telah menghina Alquran dan ulama terkait ucapannya tersebut. "Itu substansinya, yaitu kata-kata "dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51", tidak ada korelasinya dengan isi seluruh pidato," kata Ma'ruf.

"Menurut pendapat yang kita bahas (di MUI), terdakwa memposisikan Alquran sebagai alat kebohongan, memposisikan Alquran rendah. Yang sampaikan alat itu adalah para ulama, maka kesimpulannya (Ahok) melakukan penghinaan pada Alquran dan ulama," tegas KH Ma'ruf.

2. Perlu Ada Tindakan Hukum Atas Penghinaan Agama

Ketua Umum MU KH Ma'ruf Amin mengatakan ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51 merupakan isu nasional sehingga perlu ada tindakan hukum untuk memprosesnya.

Hal itu terkait kuasa hukum Ahok yang mempertanyakan sikap MUI DKI Jakarta yang menyebutkan telah menegur Ahok untuk tidak mengeluarkan ujaran kebencian dan pernyataan yang meresahkan umat Islam di DKI Jakarta. Jadi karena Ahok sudah ditegur maka tidak perlu proses hukum.

"Ini sudah isu nasional, bukan lagi masalah daerah di mana berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat," kata KH Ma'ruf saat memberikan kesaksian dalam lanjutan sidang Ahok.

3. Teguran Belum Jawab Tuntutan Masyarakat

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin pun menyatakan tidak ada pertentangan antara teguran dari MUI DKI Jakarta dengan sikap dan pendapat keagamaan MUI terhadap ucapan Ahok.

"Karena teguran itu belum menjawab tuntutan masyarakat. Masyarakat juga berharap bisa ditindaklanjuti ucapan terdakwa ini kepada penegak hukum sehingga dianggap cukup," ucap KH Ma'ruf.

KH Ma'ruf menyatakan sikap dan pendapat keagamaan terkait penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dibahas oleh empat komisi di dalam MUI.

"Empat komisi yang terdiri dari komisi fatwa, undang-undang, pengkajian, dan informasi melakukan penelitian dan investigasi di lapangan kemudian melakukan pembahasan," tuturnya.

Setelah dilakukan pembahasan di empat komisi itu, kata KH Ma'ruf, hasilnya dilaporkan kepada pengurus harian.

"Kemudian dibahas lagi di pengurus harian termasuk saya. Pengurus harian itu ada ketua umum, wakil ketua, dan sekretaris-sekretaris. Pengurus harian inti ada sekitar 20 orang," katanya.

KH Ma'ruf menyatakan setelah pembahasan dalam pengurus harian kemudian lahir sikap dan pendapat keagamaan MUI yang menyimpulkan bahwa ucapan Ahok yang mengatakan "dibohongi pakai Surat Al-Maidah ayat 51" itu merupakan penghinaan terhadap agama dan ulama.

4. Kasus Penghinaan Al-Quran Ini Bukan Terkait Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 51

KH Ma'aruf Amin menegaskan kasus penghinaan Al-Quran dan Ulama yang dilakukan Ahok bukan terkait dengan tafisr (perbedaan tafsir) atas surat Al-Maidah ayat 51 pada kata auliya. Hal ini menanggapi permintaan tim penasihat hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut, khususnya terkait 'auliya' dalam surat al-Maidah ayat 51.

"Apakah makna dari kata 'auliya' dari al-Maidah 51? Apakah maksudnya teman dekat‎ dan menganggap proteksi dan saling pelindung?" ujar salah seorang penasehat hukum Ahok dalam persidangan.

KH Ma'ruf menjelaskan bahwa tafsir al-Maidah ayat 51 tidak menjadi objek dalam pembahasan fatwa MUI ‎yang menyatakan terdakwa Ahok telah menistakan agama Islam saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Seribu. Fatwa MUI dikeluarkan berdasarkan pernyataan Ahok yang menyampaikan al-Maidah ayat 51 kepada warga Pulau Seribu.

"Tafsir Almaidah tidak menjadi objek pembahasan. Karena yang menjadi objek pembahasan adalah pernyataan Ahok di Kepuluan Seribu (kalimat "dibohongi pakai Surat Al-Maidah ayat 51")," kata Kyai Ma'aruf.

5. Pertanyaan Tim Hukum Ahok Tidak Relevan 

Pengacara Ahok bertanya tentang kepemimpinan Donald Trump di Amerika saat ini yang baru saja mengelurkan kebijakan kontroversial dan mengaitkannya dengan pernyataan KH Ma'ruf.

"Di Amerika, Donald trump mengeluarkan kebijakan imigran yang kontroversial, gimana dikaitkan dengan pernyataan anda?" tuturnya.

Mendapati pertanyaan itu, KH Ma'ruf menyatakan pertanyaan itu tak ada kaitannya dengan pokok perkara. Sehingga, dia enggan memberikan jawaban. "Sudah tak relevan, sudah ke mana-mana pertanyannya. Bukan porsi saya," tegas KH Ma'ruf.

Gus Sholah Minta Kubu Ahok Buktikan Pembicaraan SBY-KH Ma'ruf Amin

JAKARTA -- Pengasuh Pondok Pesantren Tebuiren Jombang, Jawa Timur, KH Solahuddin Wahid mempertanyakan bukti percakapan via telepon antara mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, seperti yang disampaikan tim pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut pria yang akrab disapa Gus Sholah itu, jika memang benar apa yang ditudingkan kepada Kiai Ma'ruf itu artinya mereka melakukan penyadapan. Padahal, penyadapan hanya boleh dikakukan oleh aparat penegak hukum.

"Dari mana dapat informasi, menyadap tanpa izin kan melanggar hukum," kata Gus Sholah, Rabu (1/2).

Karena itu, Gus Sholah tak mempersoalkan jika Ahok dan kuasa hukumnya akan melaporkan Kiai Ma'ruf ke polisi. Namun, Ahok justru bisa dilaporkan balik atas kegiatan penyadapan. Gus Sholah meminta Ahok dan tim kuasa hukumnya tidak menuduh sembarangan.

Gus Sholah menegaskan, mereka harus menjelaskan darimana percakapan tersebut didapatkan. "Nuduh-nuduh dari mana buktinya?" ujarnya.

Sebelumnya, nama SBY muncul saat kuasa hukum Ahok melontarkan pertanyaan kepada saksi Kiai Ma'ruf. "Apakah sebelum pertemuan hari Jumat, Kamisnya ada telpon dari SBY sekitar pukul 10:16 WIB supaya diatur pertemuan dengan paslon satu agar diterima di PBNU dan SBY juga minta segera dikeluarkan fatwa soal penodaan agama," kata kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat kepada Kiai Ma'ruf.

Sumber: Republika

Ust. Arifin Ilham UNGKAP Alasan Mengapa Ada Kaum Muslim yang Tidak Tersinggung Saat Ahok Hina KH. Ma'ruf Amin

[PORTAL-ISLAM]  Pendiri sekaligus Pemimpin Majlis Az-Zikra KH Muhammad Arifin Ilham menegaskan pemihakan dan pembelaannya kepada Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin. Pemihakan tersebut merupakan salah satu bentuk pengamalan terhadap Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang mulia.

Allah menaqdirkan, para ulama adalah pewaris para Nabi. Penerus dakwah yang gigih menyampaikan kalimat-kalimat-Nya di berbagai belahan bumi. Sehingga, ulama wajib dihormati karena kemuliaan, ilmu, dakwah, dan kedekatannya kepada Allah Ta'ala serta kesungguhannya dalam menapaki sunnah Nabi yang mulia.

Alhasil, orang-orang beriman pasti memuliakan ulama. Dan orang-orang tanpa iman akan melecehkan ulama.

Namun, apa pasal yang bisa dikenakan kepada seorang Muslim yang tidak merasa tersinggung saat ulama dihina dan dinistakan?

"Sungguh begitu besar keutamaan ulama. Karena itulah, hanya orang tidak beriman yang melecehkannya. Dan ingat! Kalau tidak tersinggung saat ulama dihina, pasti ada penyakit di hatinya." tulis KH Muhammad Arifin Ilham dalam akun resmi facebooknya pada Rabu, 1 Februari 2017.

Selain menyampaikan hal tersebut, Kiyai Arifin juga menegaskan bahwa Ahok yang tidak memiliki adab karena menghina Al-Qur'an dan ulama, maka ia tidak layak menjadi pemimpin. Jangankan setingkat Gubernur, sekelas ketua rukun tetangga (RT) pun tidak layak.

Beliau juga mengingatkan, Ahok memiliki potensi bahaya yang besar bagi bangsa Indonesia. Jika Kalam Allah, Rasulullah, dan ulama saja dihina, bagaimana lagi dengan manusia biasa yang tidak berilmu?

 

Ahok Ancam KH. Ma'ruf Amin, Ini PERNYATAAN RESMI GP Ansor

[PORTAL-ISLAM] 

PERNYATAAN RESMI GP ANSOR

GP Ansor dengan ini menyatakan bahwa:

1. KH. Ma’ruf Amin adalah Rais ‘Aam PBNU, sekaligus pimpinan tertinggi dalam jam’iyah NU.

2. Dalam sidang kasus penistaan agama dengan Terdakwa Basuki Tjahja Purnama, KH. Ma’ruf Amin dihadirkan ke persidangan untuk memberikan Keterangan Ahli (vide: Pasal 1.28 jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 186 KUHAP).

3. KH. Ma’ruf Amin dalam hal ini, berdasarkan kompetensinya sebagai ahli hukum islam, maupun kapasitasnya sebagai Rais ‘Aam Syuriah PBNU - pimpinan tertinggi sekaligus yang memberikan arah gerak hukum (Islam) dalam tubuh NU, maupun sebagai Ketua Umum MUI, merupakan seseorang yang ahli dalam hal agama, dan sudah tepat untuk dihadirkan ke persidangan untuk dimintai sebagai Keterangan Ahli dalam hal kasus penistaan agama (Islam).

4. Keterangan yang diberikan oleh KH. Ma’ruf Amin, berdasarkan pengamatan kami, sudah sesuai dengan kompetensi maupun kapasitasnya sebagai Ahli Agama Islam, baik sebagai Fuqaha, Rais ‘Aam PBNU maupun sebagai Ketua Umum MUI.

5. GP Ansor menyayangkan sikap, perilaku maupun kata-kata dari Terdakwa maupun Tim Pengacaranya, dengan alih-alih menolak Keterangan Kyai Ma’ruf Amin sebagai Ahli justru memelintir situasi dan seolah-olah menempatkan Kyai Ma’ruf sebagai Terdakwa. Bahkan cecaran-cecaran pertanyaan maupun tuduhan serta kata-kata kasar yang ditujukan kepada Kyai Ma’ruf Amin lebih merupakan sikap yang menonontonkan Argumentum Ad Hominem - atau menyerang pribadi Kyai Ma’ruf daripada mematahkan argumen yang terkait keahlian beliau.

6. GP Ansor tidak akan tinggal diam dan dengan ini menyatakan siap mendampingi dan membela Kyai Ma’ruf Amin, sebagai pimpinan tertinggi kami, secara lahir dan batin dalam koridor hukum; dan menyerukan kepada seluruh kader Ansor dan Banser untuk siaga satu komando

Ketum PP GP Ansor 
Gus Yaqut Cholil Qoumas

SIMAK NIH! Ini Dia Ganjaran yang Akan Diterima Ahok Jika Ancamannya Terbukti dan Tidak Terbukti

[PORTAL-ISLAM]  Gubernur non-aktif DKI Jakarta yang juga pelaku penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Selasa 31 Januari 2017 kemarin, melakukan keberatan dengan keterangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin tentang pertemuan Kiai Ma'ruf dengan pasangan calon gubernur DKI nomor pemilihan satu, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, pada 7 Oktober.

Kiai Ma'ruf pada persidangan tersebut menjadi saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan kasus penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Selasa 31 Januari 2017.

Apakah pengacara Ahok akan berani melaporkan?

Pengamat politik nasional Irfan Noviandana menilai bahwa pengacara Ahok tidak akan berani melaporkan KH Ma'ruf Amin. Sebab, alasannya karena ancaman Ahok tersebut memberikan dua konsekuensi hukum yang berat untuk Ahok

"Pertama, jika terbukti. Jika pernyataan Ahok benar punya bukti telepon, maka Ahok terancam pasal penyadapan Pasal 56 UU Telekomunikasi ancaman penjara 15 tahun dan Pasal 47 UU ITE dengan ancaman penjara 10 tahun," kata Irfan, Rabu, 1 Februari 2017.

Akan tetapi, jika tidak terbukti, Ahok juga akan kena ancaman juga.

"Kedua, jika tidak terbukti. Jika pernyataan Ahok tidak terbukti maka terancam pasal pengaduan palsu kepada penguasa Pasal 317 KUHP ancaman penjara maksimal 4 tahun. Kami tunggu ancaman Ahok," pungkasnya.

[CATATAN] Zeng Wei Jian: Diary Verbal Ahok

[PORTAL-ISLAM]  Pepatah “keledai ta’kan jatuh dua kali di lobang yang sama” tidak berlaku bagi seorang Ahok.

Kemarin, 31 Januari 2017, di sidang ke 8 kasus penodaan agama, terdakwa Ahok (dibantu pengacaranya) kembali me-launching sikap arogan dan verbal attack sebagai offensive defend. Sasarannya KH Ma’ruf Amin. Pihak luar seperti SBY dan Partai Demokrat ikut kena.

Sebuah meim beredar, tulisannya: “kalau anda menzolimi saya, yang anda lawan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa.” Foto Ahok sedang menuding dipasang. Di sampingnya ada foto KH. Ma’ruf Amin.

Astagfirullahaladzim, Ahok is The God. Seorang teman berkata, “Ahok sakit.” Biasanya, penderita schizophrenia merasa diri sebagai Jesus, Mesias atau Tuhan itu sendiri.

Again and again, Ahok bikin hattrick di soal offensive behavior dan verbal abuse. Satu republik gusar. NU geram. DPW Ansor DKI dan Kalimantan merilis pernyataan keras. Yeni Wahid beri warning. Mahfud MD bilang Ahok tidak beradab. Prof Romli menyatakan Ahok bisa kena UU ITE.

Pasalnya, Ahok hendak memperkarakan KH Ma’ruf Amin dan menudingnya berkonspirasi dengan SBY memenangkan Agus-Sylvi.

Ahok lupa, “Sikap Keagamaan MUI” bukan kreasi KH Ma’ruf Amin. Melainkan hasil analisa dan musyawarah para sesepuh agama dalam Majelis Ulama. Posisi KH Ma’ruf Amin sebagai Saksi Ahli hanya kalah dari “Saksi Mahkota”. Ahok lupa bahwa KH Ma’ruf Amin adalah ulama sepuh yang sangat dihargai dan dihormati, bukan hanya oleh nahdliyin yang berjumlah 80 juta orang.

Lengkap sudah prestasi ofensive Ahok. Sempurna. Dia pernah merilis serangan verbal kepada ibu-ibu, rakyat gusuran, aktifis, LSM, anggota DPR, Menteri Kordinator, Amien Rais, partai politik, Agus, Sylvi, Anies, Sandiaga, sekarang Ketua MUI juga mau dia proses hukum.

Nyata, Ahok punya masalah kejiwaan. Haji Lulung bilang dia psikopat. Dia tidak paham sejarah dan sosiologis. Gus Dur, bila berposisi seperti KH Ma’ruf Amin pun mungkin bakal diserang Ahok. Padahal Gus Dur dan NU adalah pihak yang paling tegas melindungi kelompok minoritas seperti Tionghoa, Kristen, Budha, Konghucu dan lain sebagainya.

Segala tudingan, sarkasme dan verbal abuse terhadap KH. Ma’ruf Amin sama saja tidak menghargai warga NU dan umat Islam pada umumnya. Mau sampai kapan Ahok dibiarkan?

Penulis: Zeng Wei Jian
Penulis merupakan aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KOMTAK).

DPR Akan Panggil BIN Terkait Klaim Ahok Punya Rekaman Ma'ruf-SBY

JAKARTA - Klaim terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki bukti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menerima telefon dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 6 Oktober 2016  berbuntut panjang. Pasalnya, Komisi I DPR berencana memanggil Badan Intelijen Negara (BIN) terkait hal itu.

"Ini yang akan kita panggil BIN, kita tanyakan dari mana Ahok dapat rekaman," ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Sebab, lanjut dia, pihak yang merekam secara ilegal dapat dijerat dengan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).‎

"Ini tanggung jawab siapa kok orang bisa suka-suka menyadap, apalagi yang disadap itu Presiden Republik Indonesia ke enam," paparnya.

Menurut dia, pemerintah harus hadir meluruskan apa yang sebenarnya terjadi terkait klaim Ahok tersebut. Bagaimana bisa Ahok memiliki rekaman percakapan SBY dengan Kiai Ma'ruf Amin.

"Kok bisa itu dijadikan alat untuk mengancam Rais Aam PBNU ini kan organisasi umat Islam yang begitu besar dan bersejarah," ucapnya.

Adapun tindakan Ahok yang mengancam akan memproses hukum Ma'ruf Amin juga dikritiknya.‎

"Ahok merasa sakti sehingga dia mengumbar hawa nafsunya dan semua dilawan, dilecehkan tim penasihat hukumnya, harus bisa membedakan meskipun di pengadilan masih bisa berlaku sopan," pungkasnya.