K.H. Ma'ruf Amin: Ahok Menghina Al-Quran dan Ulama

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. DR. Ma'ruf Amin mengatakan bahwa perkataan Terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu tanggal 27 September 2016 telah menghina Al-Quran dan Ulama. Pernyataan ini disampaikan Kiai Ma'ruf Amin dalam lanjutan pemeriksaan saksi Kasus Penodaan Agama di Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan pada hari ini (31/1)

Koordinator Tim Advokasi GNPF MUI Nasrulloh Nasution mengungkapkan bahwa keterangan Ketua MUI di persidangan semakin menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Menurutnya, keterangan Kiai Ma'ruf Amin yang membenarkan bahwa MUI menerbitkan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tentang Pernyataan Basuki Tjahaya Purnama tanggal 11 Oktober 2016 sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Nasrulloh mengatakan bahwa Kiai Ma'ruf Amin dalam persidangan telah menyampaikan kembali isi Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI yang menyimpulkan bahwa Ahok telah menghina Al-Quran dan juga menghina Ulama yang menyampaikan Dalil Al-Quran.

"Kata Kiai, menghina Al-Quran maksudnya Al-Quran Surat Almaidah 51 dijadikan alat kebohongan. Sementara menghina ulama maksudnya ulama yang menyampaikan dalil Al-Quran Surat Almaidah 51 adalah pembohong", ujarnya.

Pakar Hukum Tim Advokasi GNPF MUI DR. M. Kapitra Ampera, S.H., M.H. turut berpendapat bahwa kehadiran Ketua MUI dalam persidangan kali ini urgensinya hanya membutuhkan penegasan perihal Pendapat dan Sikap Keagamaan yang telah diterbitkan MUI tanggal 11 Oktober 2016.

"Perkara ini kan korbannya kan agama, bukan orang perseorangan. Jadi dengan adanya Pendapat dan Sikap Keagamaan para Ulama dari berbagai organisasi yang berhimpun dalam MUI yang menyatakan perkataan Ahok telah menghina Al-Quran dan Ulama sudah sempurna konstruksi hukum Pasal Penodaan Agamanya", pungkasnya. (HA)

Sumber : Belaquran

Kedudukan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI Amat Penting untuk Menyelamatkan NKRI

Penasehat Hukum Terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok mempertanyakan kedudukan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertanyaan ini dilontarkan Penasehat Hukum Ahok kepada Ketua MUI K.H. DR. Ma'ruf Amin dalam lanjutan pemeriksaan saksi kasus penodaan agama di gedung Kementerian Pertanian (31/1).

Kiai Ma'ruf Amin menegaskan bahwa kedudukan Pendapat dan Sikap Keagamaan dalam kelembagaan MUI merupakan keputusan yang paling tinggi. Pendapat dan Sikap Keagamaan lebih tinggi kedudukannya dari Fatwa, dimana Fatwa ditetapkan atau diputuskan oleh Komisi Fatwa sementara Pendapat dan Sikap Keagamaan ditetapkan oleh Komisi-Komisi yang ada di MUI, termasuk Komisi Fatwa.

Menanggapi pertanyaan Penasehat Hukum Ahok, Kiai Ma'ruf Amin kembali menegaskan, baik Fatwa maupun Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI memang bukan produk peraturan perundangan-undangan. Namun demikian, banyak peraturan perundang-undangan bidang syariah yang lahir dari Fatwa-fatwa MUI.

Koordinator Tim Advokasi GNPF, Nasrulloh Nasution menerangkan bahwa pertanyaan-pertanyaan Penasehat Hukum Ahok seperti orang yang tidak faham hukum. Menurutnya, baik Fatwa maupun Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tidak pernah ada dalam hierarkis peraturan perundangan di Indonesia sehingga tidak mengikat kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI hanya mengikat bagi umat islam, tidak mengikat seluruh warga masyarakat Indonesia".

Namun demikian, menurut Nasrulloh kehadiran Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI ini sangat penting dalam kasus ini. Seperti disampaikan Kiai Ma'ruf Amin, adanya Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI ini terbukti sebagai jawaban dan penenang umat Islam atas kegaduhan yang dibuat oleh Ahok. Bayangkan kalau MUI tidak bersikap, Ahok bisa dihakimi sendiri oleh umat islam yang merasa terhina dengan ucapan ahok

"Justru terbukti sikap tegas ulama ini sebagai bukti ulama ingin menjaga keutuhan NKRI", pungkasnya. (HA)

Sumber : Belaquran

GP Ansor DKI : Ahok Tabuh Genderang Perang dengan NU

JAKARTA— Usai persidangan ke delapan, kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Selasa (1/2) kemarin berbuntut panjang.

Hal ini setelah pernyataan Ahok yang menyerang kepada Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin, bahkan mengancam akan balik melaporkan sosok yang juga menjabat sebagai Rais Aam Nahdlatul Ulama ini ke polisi.

Setelah sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama dan Badan Otonom Ikatan Pelajar NU (IPNU) Pusat angkat bicara, Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta pun mengecam tindakan Ahok tersebut.

Ketua Bidang Antarlembaga PW GP Ansor DKI Redim Okto Fudin, di sela-sela acara Harlah NU ke-91 di Jakarta, Selasa (31/1/) malam, menilai sikap dan  perlakuan Ahok dan Tim Pengacara Ahok terhadap Kiai Ma’ruf tersebut sangat kasar, sarkastik,  melecehkan, dan mengina marwah NU.

“Apalagi pengacara intimidatif. Kami tidak terima,” katanya.

Pengacara Ahok menuduh Kiai Ma'ruf menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Itu tuduhan yang sangat tendensius dan politis,” tutur dia.

Sejak awal,  kata dia, bio data kiai Ma’ruf menyebutkan hanya pekerjaan yang masih aktif, sebanyak 12 item.

Sementara posisi anggota Wantimpres, anggota DPR, Ketua Komisi VI DPR tidak dicantumkan karena memang sudah tidak menjabat.

“Tuduhan menyembunyikan itu tuduhan keji,” ujarnya.

Dia juga menilai tuduhan pengacara bahwa Kiai Makruf seolah didekte SBY untuk menerima Agus-Silvy di PBNU dan juga membuat fatwa adalah tudingan jahat.

Apalagi dengan menuduh kesaksian palsu dan mengeluarkan ancaman untuk memidanakan.

Dia menegaskan pengacara Ahok telah menabuh genderang perang dengan NU. Bagaimanapun sosok Kiai Ma’ruf adalah pimpinan tertinggi NU dengan puluhan juta pengikut.

“Ente jual ane beli. Kami akan catat ini sebagai pelecehan tak terkira pada warga NU,” kata dia dengan nada geram.

Dia menilai pernyataan Ahok juga sangat kasar menunjukkan kelasnya. Pihaknya akan berkonsolidasi dengan seluruh kader muda NU termasuk Banser GP Ansor.

“Kami hormat pada ulama kami. Kami akan buat perhitungan,” katanya.

Sumber: Republika

Rais Aam NU: Pilkada DKI 2017, Wajib Pilih Pemimpin Muslim

JAKARTA— Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ma’ruf Amin menyerukan segenap warga Nahdliyin dan umat Islam memilih pemimpin Muslim di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurut sosok yang juga menjabat sebagai Ketua Umum MUI ini, tidak ada alasan lagi untuk tidak memilih pemimpin Muslim di kontestasi Pilkada tersebut.

“Sepanjang ada calon yang Muslim dan insya Allah adil wajib hukumnya memilih calon pemimpin Muslim tersebut,” katanya Jakarta, Kamis (6/10).

Alumnus Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur ini menegaskan hasil keputusan Bahtsul Masa’il al-Diniyah al-Waqi’iyah Muktamar XXX NU di PP Lirboyo, Kediri, Jawa Timur tertanggal 21-27 Nopember 1999, justru menguatkan seruan memilih pemimpin Muslim.

Dalam konteks DKI Jakarta, setidaknya ada dua calon pemimpin yang beragama Islam.

“Jadi tak ada pengecualian darurat lagi seperti dalam keputusan muktamar itu,” katanya.

Pada pengujung pembicaraan, Dia berpesan kepada warga Nahdliyin terutama agar memilih calon yang sejalan dengan visi dan misi NU.  

Sumber Republika

CATAT! Inilah 5 Perlakuan Kurangajar Tim Ahok Kepada KH Ma'ruf Amin

[PORTAL-ISLAM]  Sidang ketujuh kasus dugaan penistaan agama oleh terdakwa Ahok digelar di Auditorium Kementerian Pertanian Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Selasa, 31 Januari 2017. Dalam sidang tersebut, ada sedikitnya lima perlakuan kurang manusiawi yang dilakukan oleh Tim Ahok kepada Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin yang dihadirkan sebagai saksi.

Kurang Manusiawi

Ketua Dewan Pembina MUI Prof. Din Syamsuddin menilai, waktu tujuh jam yang digunakan untuk meminta keterangan dari KH. Ma'ruf Amin merupakan tindakan kurang manusiawi. Apalagi, saksi-saksi lain hanya dimintai keterangan selama tiga sampai empat jam.

"Tanpa bermaksud mengintervensi proses peradilan, saya sangat menyayangkan perlakuan atas beliau (KH Ma’ruf Amin) yang menjadi saksi sampai tujuh jam. Pada hemat saya, hal itu kurang manusiawi. Apalagi, mengingat beliau kan orang tua," ujar Din Syamsuddin, Selasa, 31 Januari 2017.

Pertanyaan Berulang-Ulang

Prof. Din Syamsuddin juga menyesalkan pertanyaan berulang yang disampaikan oleh Tim Ahok kepada kiyai sepuh ini. Akibatnya, pertanyaan tersebut tidak menghasilkan substansi baru.

"Apalagi, pertanyaannya berputar-putar saja. Tidak mengangkat substansi baru," lanjut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Tekanan Psikologis

Selain kurang manusiawi dan berulang-ulang, lamanya waktu juga menimbulkan tekanan psikologis kepada KH. Ma'ruf Amin. Menurut Din, jika memang banyak pertanyaan yang disampaikan, Kiyai Ma'ruf bisa dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan berikutnya.

"Kalaupun kurang cukup waktunya, kan bisa diundang pada kesempatan lain. Ini terkesan ada tendensi memberikan tekanan psikologis atas Kiai Ma’ruf Amin." terang Din.

Tuduhan Bohong

Di dalam persidangan, Ahok bahkan mengatakan bahwa Kiyai Ma'ruf telah berbohong dan mengancam akan menuntutnya.

"Jadi jelas tanggal 7 Oktober saudara saksi saya berterima kasih ngotot bahwa saudara saksi tidak berbohong, tapi kalau berbohong kami akan proses secara hukum saudara saksi, untuk membuktikan bahwa kami memiliki bukti," tegas Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Selasa, 31 Januari 2017.

Kait-Kaitkan ke SBY

Secara terang-terangan, Ahok juga menyebutkan hubungan Kiyai Ma'ruf Amin saat menjadi Wantimpres dalam pemerintahan Presiden SBY.

"Saya juga keberatan saksi membantah tanggal 7 Oktober 2016 bertemu pasangan calon nomor urut satu, jelas-jelas saudara saksi menutupi riwayat pernah menjadi Watimpres Susilo Bambang Yudoyono (di tengah persidangan)," lanjut Ahok.

Ahok Ancam KH Ma'ruf Amin, Warga NU Sangat Marah

Sikap yang ditunjukkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin dalam persidangan kasus penistaan agama, kemarin, mendapat kecaman dari warga Nahdlatul Ulama (NU). Pasalnya, dia mengancam akan mempolisikan Ma'ruf.

"Sikap keras Ahok yang kasar, arogan, dan ngancam-ngancam Kyai Maruf saat persidangan menjadi sikap yang sangat blunder. Ahok kali ini membuat warga NU menjadi sangat marah," tegas Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan melalui pesan singkat, Rabu (1/2).

Kata dia, KH Ma'ruf merupakan sosok yang paling dihormati warga NU sebagai pimpinan tertinggi di PBNU saat ini. Organisasi yang berdiri sejak 31 Januari 1926 itu merupakan pelindung segenap komunitas dan selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan bangsa untuk selalu teduh dan damai.

"Ini menjadi hadiah yang sangat menyedihkan dari seorang Ahok kepada NU di hari ulang tahunnya yang ke-91," kesal Daniel.

Padahal, lanjut dia, NU dalam beberapa bulan ini pontang-panting dan pasang badan dalam menenangkan situasi yang panas akibat ulah dan ucapan Ahok. Bahkan mendapat kritikan keras dari dalam karena kasusnya itu.

Namun, NU tetap teguh demi menjaga persaudaraan kebangsaan, menjaga pemerintahan agar bisa membangun Indonesia dengan baik dengan suasana kondusif, tegar, dan sabar meyakinkan ke segenap umat agar paham dengan situasi tersebut. "Bukannya membantu kok sekarang malah ngancam-ngancam Kyai NU secara arogan," seru legislator asal Kalimantan Barat itu.

Daniel lantas mengatakan, Ahok menjadi  bupati sampai gubernur saat ini karena perjuangan tokoh NU sekaligus Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan warga nahdliyin. "Bahkan PKB bersama Banser dulu pasang badan buat Ahok," ulas pria keturunan etnis Tionghoa itu.

Karena itu, PKB secara tegas meminta Ahok segera menghadap Ma'ruf Amin dan meminta maaf untuk menenangkan amarah warga NU sekaligus meneduhkan suasana kebatinan bangsa. Jangan malah mempolitisir urusan hukum.

Daniel menturkan, Kyai Ma'ruf mau ditelpon atau menelpon siapa pun adalah haknya. Bahkan, secara pribadi mempunyai pilihan politik kepada siapa pun juga adalah hanya yang dilindungi UU. Dan itu, tidak ada urusannya dengan Ahok. "Ahok tidak berhak mengatur apalagi memvonis hak warga negara apalagi seorang Kyai besar seperti Kyai Maruf," pungkasnya.

Sebelumnya, pada persidangan kasus penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Selasa (31/1), Ahok merasa keberatan atas pertemuan  Ma'ruf dengan pasangan calon gubernur DKI nomor pemilihan satu, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, pada 7 Oktober.

Menurut dia, Ma'ruf yang kemarin menjadi saksi persidangan, menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang notabene ayah dari Agus. Ahok mengatakan, pengacaranya memiliki bukti tentang adanya telepon dari SBY kepada Ma'ruf agar Ma'ruf bertemu dengan Agus-Sylviana.

Karena Ma'ruf membantah adanya telepon itu, Ahok mengatakan akan memproses secara hukum ketua MUI tersebut. Lantas, Ahok juga mengatakan bahwa Ma'ruf tidak pantas menjadi saksi karena tidak obyektif.

Sumber Jawapos

Diimbau Polisi Tak Kerahkan Massa Saat Pemeriksaan Habib Rizieq, Ini Jawaban MENGEJUTKAN FPI

[PORTAL-ISLAM]  Gelombang besar umat yang hadir untuk mengawal jalannya pemeriksaan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab rupanya telah membuat gerah pihak tertentu.

Hal ini terbukti dengan keluarnya imbauan dari pihak kepolisian kepada FPI agar tidak mengerahkan massa saat pemeriksaan Habib Rizieq hari ini, Rabu 1 Februari 2017.

Seperti diketahui, Habib Rizieq akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan pemufakatan makar dengan tersangka Sri Bintang Pamungkas.

Hal ini segera mendapat tanggapan dari Juru Bicara FPI, Slamet Maarif.

Ia mengungkapkan bahwa FPI sendiri tak pernah mengundang massa untuk mengawal Habib Rizieq

"Umat yang akan kawal Habib (Rizieq) kita enggak pernah undang. Jumlah kita enggak tahu," ucapnya, Selasa, 31 Januari 2017.

Pihak kepolisian menyatakan, jika FPI tetap membawa massa, mereka telah menyiapkan lagkah pengamanan.

Menanggapi itu, Slamet kembali menegaskan, FPI tak pernah membawa massa. Ia justru menganjurkan polisi agar mengimbau umat.

"Habib enggak pernah bawa massa, umat yang niatan sendiri mau kawal Habib, jadi silakan polisi imbau umat jangan kawal ulama," ucap Slamet.

Selain Rizieq, Juru Bicara FPI Munarman dan Ketua GNPF Bachtiar Nasir juga akan diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Rabu, 1 Februari 2017.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengimbau agar mereka tidak mengerahkan massa saat pemeriksaan hari ini.