Masya Allah... SOGOKAN RP 1 TRILIUN TIDAK MEMPAN, PENJARA MENUNGGU HABIB RIZIEQ

RP 1 TRILIUN TIDAK MEMPAN, PENJARA MENUNGGU HABIB RIZIEQ

[PORTAL-ISLAM] Apa yang saya tulis ini bukan hoax, atau katanya, tapi ini langsung disampaikan HRS (Habib Rizieq Shihab) kepada saya dua hari lalu. Tadinya saya tidak akan tulis, karena HRS bilang tunggu sampai Senin.

Jadi ceritanya sebelum aksi 212, HRS diajak bertemu dengan pengusaha satu di antara 9 Naga, pengusaha tersebut meminta HRS mengurungkan aksi 212 dan aksi-aksi lainnya, dan menenangkan umat, untuk tidak menuntut si penista agama, dengan imbalan SATU TRILIUN RUPIAH.

Apa jawaban HRS waktu itu ke si pengusaha? HRS menolak tegas uang tersebut, sebaliknya HRS minta kaum konglomerat ini tidak mengaduk-aduk masalah perpolitikan di Indonesia.

"Berdagang sajalah kalian jangan terjun ke politik, kalau kalian terjun ke politik semua akan rusak, termasuk persatuan umat. Kalau kalian tarik diri dari politik maka umat tidak akan bergerak," tutur Habib.

Permintaan HRS agar mereka menarik dari kancah perpolitikan ternyata bukan dilakukan, yang ada kemudian justru berbagai rekayasa dilakukan untuk mengkriminalisasi HRS. Maklum mereka memiliki apa saja untuk membuat merah atau hitam seseorang.

Jangan dikira HRS itu tidak tau dia akan jadi tersangka. "Ya saya bisa kapan saya jadi tersangka, diadili atau dijadikan apa, ya suka-suka pemerintahlah, kan mereka yang punya kuasa," katanya enteng sambil tertawa.

Bahkan malam sebelum menjadi tersangka, HRS juga sudah menyampaikan ke para petinggi di FPI dan kawan-kawannya, bahwa dia ditargetkan sebelum tanggal 11 Februari sudah ditahan, agar aksi besar-besaran 112 (11-02-2017) BATAL dilakukan .

Siapapun mungkin lupa, ada atau tidak ada HRS umat tetap bergerak, dan bersatu. Kita berjuang bukan karena HRS, kita berjuang karena agama Islam. Lihat saja nanti HRS-HRS lainnya akan muncul dan memimpin pergerakan umat, hingga pemerintah adil terhadap AGAMA ISLAM. Lihat di Surabaya dan Lombok, tanpa kehadiran HRS, toh puluhan ribu dan ratusan ribu tumpah ruah untuk aksi BELA ISLAM.

Allahuakbar.. Allahukabar.. Allahuakbar...

(Nanik S. Deyang)

***

Habib Rizieq mengikuti jalan Nabi Yusuf alaihissalam, yang lebih memilih penjara daripada mengikuti ajakan/rayuan agar berpaling dari jalan yang benar.

قَالَ رَبِّ ٱلسِّجۡنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدۡعُونَنِىٓ إِلَيۡهِ‌ۖ وَإِلَّا تَصۡرِفۡ عَنِّى كَيۡدَهُنَّ أَصۡبُ إِلَيۡہِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلۡجَـٰهِلِينَ

Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk [memenuhi keinginan mereka] dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." [QS Yusuf: 33]

RP 1 TRILIUN TIDAK MEMPAN, PENJARA MENUNGGU HRS. Apa yg saya tulis ini bukan hoax, atau katanya, tapi ini langsung...
Dikirim oleh Nanik Sudaryati pada 30 Januari 2017

Lecehkan KH Ma'ruf Amin, GP Ansor Siap Berperang dengan Ahok

[PORTAL-ISLAM] Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengecam terdakwa penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kuasa hukumnya yang dinilai arogan dalam persidangan Selasa ini (31/1/17) di Jakarta Selatan. Ahok dan kuasa hukum dinilai merendahkan Rois Aam PBNU, KH Ma'ruf Amin, yang menjadi saksi dalam kasus tersebut.

Ketua Bidang Antarlembaga pengurus wilayah GP Ansor DKI Jakarta Redim Okto Fudin menilai selain arogan, Ahok sarkastik, kasar, melecehkan dan menghina marwah NU. Tim kuasa hukum Ahok juga berlaku intimidatif terhadap KH Ma'ruf Amin.

"Saya melihat sikap dan perlakuan Ahok dan tim kuasa hukum kepada KH Ma'ruf Amin di persidangan kasar, sarkastik,  melecehkan, dan menghina marwah NU. Mereka sangat intimidatif. Kami tidak terima," ujarnya di Jakarta, Selasa (31/1).

Dalam persidangan, kuasa hukun Ahok menuduh KH Ma'ruf Amin menyembunyikan fakta pernah menjadi anggota Wantimpres pada era Presiden SBY. Ma'ruf Amin hanya menyebutkan pekerjaan yang masih ia jalani saat ini dan tidak lagi menjadi anggota Wantimpres.

Kuasa hukum terdakwa kasus penistaan agama juga menuduh kyai sepuh itu didikte SBY. Antara lain dengan menerima Agus Harimurti - Sylviana Murni di PBNU dan membuat fatwa.

GP Ansor DKI Jakarta, sambungnya, akan membuat perhitungan dengan Ahok. Redem menyebut Ahok telah menabuh genderang perang dengan Gp Ansor.

"Pengacara Ahok menabuh genderang perang dengan NU. Kyai Ma'ruf pimpinan tertinggi NU, dengan puluhan juta pengikut. Kami akan catat ini sbg pelecehan tak terkira pada warga NU," ujarnya.

Sumber: GATRA

TIPS: MENJERAT HABIB RIZIEQ & MEMBUBARKAN FPI

Tanggal 19 Januari lalu, Kapolda Jabar mengundang seluruh warga Jabar untuk melakukan upacara ‘kebulatan tekad’ pembubaran FPI, yang datang hanya segelintir orang yang 99,9 persen adalah anggota GMBI.

Sebaliknya, di luar Aksi 212, setiap kedatangan Habib Rizieq di berbagai daerah, massa selalu tumplek tanpa diundang.

Kapolda hanya punya jabatan, dengan secuil kekuasaan. Habib punya kekuasaan tanpa jabatan.

Saya ingin membantu mereka – entah Anton, Tito, kelompok-kelompok sekuler -- yang menginginkan FPI dibubarkan – supaya tak terlalu berisik.

Pertama, anda harus punya alasan yang jelas dan masuk akal. Pernyataan yang anda kemukakan harus bisa diukur dan diverifikasi. Misalnya, FPI itu ‘meresahkan masyarakat’. Apa ukuran dan bukti ‘meresahkan’ dan ‘masyarakat’ yang mana? Sebab FPI juga masyarakat. Kalau yang resah cuma anda sendiri dan teman-teman sefaham anda, ya tidak bisa.

Kedua, harus ada bahan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan yang menunjukkan bahwa FPI melakukan pelanggaran hukum, kejahatan atau tindak pidana. Misalnya FPI terlibat dalam penyelundupan narkoba, melindungi tempat-tempat maksiat atau membantu memasukkan para pekerja pendatang haram. Kalau yang anda temukan malah aksi-aksi sosial-kemanusiaan FPI, kegiatan keagamaan, ya tidak bisa. Sebuah ormas tidak bisa dibubarkan hanya karena anda tidak suka.

Ketiga, kalau alasan dan bukti seperti itu sulit diperoleh, galanglah massa sebanyak-banyaknya, puluhan juta, bariskan ke Istana atau gedung DPR/MPR dan desakkan tuntutan FPI dibubarkan. Sekalian saya kasih tahu bunyi tuntutannya: “Pokoknya kami minta FPI dibubarkan. Kami tidak suka FPI. Titik.”

Tak usah pakai alasan ‘meresahkan masyarakat’ atau ‘anti-kebhinekaan’, karena nanti kalau diminta bukti anda kerepotan.

Gunakan alasan yang paling gampang didengar oleh penguasa, yaitu alasan ‘makar’. Tapi kalau ditanya apa definisi makar, jawab saja pakai kata yang suka digunakan anak-anak kita kalau menuntut sesuatu, yaitu kata ‘pokoknya’. Apa bukti bahwa FPI melakukan makar? Jawablah: “Pokoknya FPI makar.”

Kalau alasan dan bukti-bukti di atas sulit anda dapati, anda cari akal, cari cara lain, misalnya, bidik pemimpinnya Muhammad Rizieq Shihab. Selidikilah jangan-jangan dia main perempuan, minum arak, berjudi. Tapi fahami pula di Indonesia, semua perbuatan itu bukan pelanggaran hukum. Pelakunya tidak terhitung dan tidak dihukum. Dengan demikian tidak bisa pula dipakai alasan untuk menjerat Habib dan mbubarkan FPI.

Tapi bila anda penguasa, entah Presiden, Kapolri atau Kapolda, anda bisa membajak nama rakyat untuk membubarkan FPI. Misalnya dengan mengatakan ‘banyak permintaan masyarakat yang menginginkan FPI dibubarkan’. Anda tak perlu menujukkan seberapa banyak. Itu otoritas anda, yang bisa anda manfaatkan untuk berbohong dan berbuat aniaya.

Kalau mengatasnamakan rakyat atau masyarakat cukup berrisiko, sementara ketidaksukaan anda sudah memuncak, ya pake alasan yang ada saja, laporan apa saja yang masuk. Bila perlu minta seseorang untuk melaporkan. Dan bila kebetulan yang digugat adalah sebuah tesis ilmiah yang sudah lolos uji, ya terima saja bila anda jadi tampak tak berpendidikan.

Tapi saya jamin bila anda berhasil membubarkan FPI, ketidakpuasan dan ketidaksukaan anda tak akan hilang. FPI sebagai ormas memang bisa bubar, tapi kegiatan sosial-kemanusiaan, aksi amar-ma’ruf nahi munkar, aksi membela al-Qur’an dan perlawanan terhadap penistaan agama, tidak akan berhenti. Bahkan akan meningkat, meluas dan sulit dikendalikan. Tak peduli anda menamakannya makar.

Kepemimpinan Habib Rizieq makin besar. Kekuasaan anda makin kerdil.

(by KAFIL YAMIN)

__
sumber: fb

TANGGAPAN MUI Atas Pernyataan Pers TIM HUKUM AHOK

(Foto: Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin [11/10/2016] saat membacakan PENDAPAT DAN SIKAP KEAGAMAAN MUI terkait ucapan Ahok atas surat Al Maidah ayat 51)

TANGGAPAN MUI 

ATAS PERNYATAAN PERS 

TIM ADVOKASI BASUKI THAHAJA PURNAMA (BTP)

1. Bahwa KH Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI benar tidak melihat video secara langsung dalam proses penetapan sikap keagamaan MUI. Tetapi bukan berarti proses penetapan Pendapat dan Sikap Keagamaan ditetapkan tanpa melihat video. Komisi Pengkajian MUI mendalami secara serius, mulai dari telaah video, transkrip hingga validasi ke Kepulauan Seribu. Proses penetapan Pendapat dan Sikap Keagamaan dengan melibatkan empat komisi di MUI.

2. Dalam Pendapat dan Sikap Keagamaan, MUI memang tidak fokus membahas makna QS. al-Maidah 51 dan tafsirnya, akan tetapi membahas dan mengkaji pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang belakangan membikin gaduh masyarakat, apakah masuk kategori menghina al-Quran dan ulama atau tidak, dalam perspektif agama Islam.

Dengan demikian, tabayun yang dilakukan adalah untuk memastikan apakah rekaman ucapan itu benar apa tidak, yaitu dengan konfirmasi pada pihak-pihak yang bisa dimintai penjelasan. Karenanya, tim MUI juga konfirmasi ke Kepulauan Seribu, untuk tabayun terkait benar tidaknya rekaman ucapan itu disampaikan oleh BTP.

Setelah memperoleh konfirmasi kebenarannya, maka tim pengkajian memberikan data ke Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dalam perspektif agama. MUI fokus pada teks, tidak mengejar niat, karena dalam menetapkannya, MUI berpegang pada yang tersurat. "Nahnu nahkumu bi al-dhawahir, Wallaahu yatawalla al-sarair"

3. Benar, bahwa pada 9 Oktober 2016, MUI DKI mengeluarkan Surat Teguran pada BTP, dan pada 11 Oktober 2016, MUI Pusat mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan. Keduanya tidak bertentangan, bahkan paralel. Surat MUI DKI juga ditembuskan ke MUI Pusat, yang juga dijadikan masukan dalam penetapan Pendapat dan Sikap Keagamaan. Ketua Umum dan Sekum MUI DKI juga menjadi anggota Komisi Fatwa MUI Pusat.

Hal yangg perlu dipahami, proses pembahasan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI telah dimulai sejak awal Oktober 2016, sebelum MUI DKI mengeluarkan Surat Teguran. Dengan demikian, asumsi yang menggambarkan bahwa MUI Pusat menetapkan Sikap dan Pandangan Keagamaan secara mendadak, tiba-tiba atau tergesa-gesa, sangat tidak beralasan. Prosesnya cukup lama dan serius dilakukan, dengan melibatkan empat komisi (Komisi Pengkajian, Komisi Fatwa, Komisi Hukum, dan Komisi Infokom). Pembahasan diawali dengan penelitian oleh Komisi Pengkajian, dilanjutkan ke Komisi Fatwa, Hukum dan Infokom. Setelah itu dibawa ke Rapat Pimpinan Harian, setelah itu dirumuskan sebagai hasil dari Rapat Pimpinan.

4. Ada yang mempertanyakan soal kuorum rapat. Perlu dijelaskan, bahwa dalam Pedoman MUI, rapat komisi fatwa dapat dilaksanakan jika sudah mencapai jumlah anggota yang dianggap memadai oleh pimpinan. Dengan demikian, kuorum tidak terkait dengan jumlah minimal kehadiran. Walau demikian, dalam rapat-rapat pembahasan, peserta rapat dari sisi jumlah, bahkan lebih banyak dari rapat-rapat Komisi Fatwa pada kasus yang lain.

Pada rapat Komisi Fatwa membahas kasus BTP itu, hadir Ketua MUI yang membidangi Fatwa, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Komisi Fatwa, Sekretais dan wakil-wakil Sekretaris Komisi Fatwa, dan puluhan anggota Komisi Fatwa. Bahkan hadir dalam rapat tersebut lima guru besar dari berbagai bidang: fikih, ushul fikih, hukum, dan tafsir. Hadir pula akademisi dari berbagai kampus: UIN Jakarta, UI, IIQ (Institut Ilmu Al-Qu'ran) Jakarta, Uniat (Universitas At-Tahiriyah) Jakarta, UAD, PTIQ (Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran), dan lain-lain. Ada juga Rektor IIQ dan Direktur Pascasarjana IIQ. Mereka hadir dan ikut pembahasan.

5. Tuduhan penasehat hukum BTP kepada Ketua Umum MUI menyembunyikan sebagai mantan Wantimpres adalah tindakan yang sangat politis. Pekerjaan Kiai Ma'ruf yang disebutkan dalam BAP, sebanyak 12 item, adalah yang sedang dijalani. Sementara yang sudah tidak dijabat, tidak disebutkan, termasuk jabatan Anggota DPR RI dan Ketua Komisi VIII DPR.

Jakarta, 31 Januari 2016

Ketua MUI Bidang Infokom
KH. Masduki Baidlowi

Anies: Kita Ini Seperti tak Berada di Negara Berketuhanan Saja

JAKARTA -- Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali kegiatan keagamaan di Jakarta. Beberapa kegiatan yang sempat dilarang Pemprov DKI seperti takbir keliling akan kembali dibolehkan jika Anies-Sandi terpilih di Pilkada DKI 2017.

"Kita ini mau takbiran di jalan nggak boleh, kurban di sekolah nggak boleh," kata dia saat memberikan sambutan di acara Maulid Nabi Muhammad dan milad KH Syaifuddin Amsir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Selasa (31/1).

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu bahkan sampai merasa tidak sedang berada di sebuah negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal, kata dia, Pancasila sebagai dasar negara menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa di sila pertamanya.

"Kita ini seperti tidak berada di negara berketuhanan saja, sila pertama kita adalah Ketuhanan Yang Maha Esa," ujar Anies.

Cagub nomor urut tiga ini berjanji, jika diberi amanah untuk memimpin DKI, maka kegiatan keagamaan akan dihidupkan kembali. Nantinya semua batasan dan larangan itu akan dihapus oleh Anies-Sandi. Ia berjanji, semua kegiatan keagamaan akan dibuka selebar-lebarnya, dan Pemprov DKI akan memfasilitasinya.

Sumber : Republika

Habib Rizieq Akhirnya Ditetapkan Sebagai TERSANGKA Untuk Kasus 5 Tahun Lalu, UMAT DITARGET!

[PORTAL-ISLAM] Polda Jabar Tetapkan Rizieq Syihab Jadi Tersangka Penodaan Pancasila

Polda Jabar menetapkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menjadi tersangka kasus dugaan penodaan Pancasila. Penetapan Rizieq sebagai tersangka berdasarkan hasil rangkaian gelar perkara tahap penyidikan yang dilakukan tim penyidik Ditreskrimum Polda Jabar.

"Penyidik meningkatkan status Rizieq Syihab dari saksi terlapor menjadi tersangka," kata Kabidhumas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (30/1/2017).

Link: https://news.detik.com/berita/d-3409388/polda-jabar-tetapkan-rizieq-syihab-jadi-tersangka-penodaan-pancasila

Berita penetapan TERSANGKA Habib Rizieq ini, bagi Umat Islam sudah tidak kaget lagi...

Sebelumnya lima hari yang lalu Kapolda Jabar bahkan sudah koar-koar: "Habib Rizieq 99 Persen Jadi Tersangka Penghinaan Pancasila"
Link: http://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/25/kapolda-jabar-habib-rizieq-99-persen-akan-jadi-tersangka-penghinaan-pancasila

Kasus ini bermula dari laporan Sukmawati Soekarnoputri, anaknya Soekarno yang merupakan pendukung Ahok. Dasar pelaporan itu adalah sebuah video berisi ceramah Habib Rizieq pada tahun 2011 dihadapan anggota FPI (iya tahun 2011, alias ceramah 5 tahun yang lalu).

Dalam rekaman video yang diambil saat Habib Rizieq berceramah di Gasibu Kota Bandung Tahun 2011, hal yang dijadikan delik "Penghinaan Pancasila" adalah pernyataan Habib Rizieq yang menyebutkan bahwa "Pancasila Sukarno sila Ketuhanan ada di pantat (sila terakhir/sila kelima/urutan terakhir/ujung/paling bawah/), sedangkan Pancasila Piagam Jakarta Ketuhanan ada di kepala (urutan pertama/sila pertama)".

Jadi yang dipermasalahkan adalah kata "pantat", yang digunakan Habib Rizieq untuk menjelaskan secara mudah tentang urutan sila Ketuhanan Yang Maha Esa rumusan Pancasila versi Soekarno.

Seperti yang kita ketahui, urutan dan rumusan Pancasila yang berlaku dan ditetapkan adalah urutan Pancasila hasil rumusan Piagam Jakarta dengan perubahan sila pertama yang semula "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedang sila kedua sampai keempat sama persis dengan Piagam Jakarta.

Dengan ditetapkannya Habib Rizieq Shihab sebagai TERSANGKA untuk kasus/PERISTIWA 5 TAHUN YANG LALU INI...

Ini menunjukan sepertinya ada kejar target dan sangat mungkin bakal ada susulan pemeriksaan dan ATAU bahkan penetapan tersangka (di kasus-kasus yang lain) pada diri Habib Rizieq dan Figur-Figur Lain terutama tokoh-tokoh 212 yang telah "merusak/mengacaukan" skenario.

Bagaimana Umat menghadapi ini?

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"Hasbunallah wani'mal wakiil" (Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah sebaik-baik Sandaran)

Orang beriman tak pernah takut dengan apapun, orang yang bersandar pada Allah, orang yang berjuang di jalanNya yakin semua kejadian sudah diatur Yang Maha Kuasa, dan yakin ujung dari semuanya adalah KEMENANGAN.

وَمَڪَرُواْ وَمَڪَرَ ٱللَّهُ‌ۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَـٰكِرِينَ

"Mereka membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." (QS Ali Imran: 54)

Perhatikan, ayat nya masih sama: AYAT 54. Yang dinistakan si penista Al Maidah 54. Dan janji Allah mengalahkan tipu daya Ali Imran 54.

Sungguh dahsyat!!!

MAHA BENAR ALLAH DENGAN SEGALA FIRMAN-NYA.

Jadi Saksi, Ketua MUI Ma'ruf Amin Malah DIANCAM DIPOLISIKAN oleh Ahok

[PORTAL-ISLAM]  Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin mengatakan lembaganya mengeluarkan Pendapat dan Sikap Keagamaan terhadap dugaan penistaan agama terhadap Al Quran dan Ulama yang dilakukan Petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Keputusan tersebut adalah derajat yang paling tinggi yang dikeluarkan MUI dan baru kali ini pernah dikeluarkan sejak MUI berdiri.

Keterangan tersebut disampaikan Ketua MUI, KH Maruf Amin saat bersaksi dalam sidang lanjutan dugaan penitaan agama terdakwa Basuki Tjahaja Purnama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2017.

"Produknya keputusan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia," kata Maruf Amin.

Keputusan tersebut, kata Maruf, dihasilkan dari rapat empat terlebih dahulu. Empat komisi tersebut adalah Komisi Fatwa, Komisi Pengkajian, Komisi Hukum dan Perundangan serta Komisi Informasi dan Komunikasi. Rapat empat komisi tersebut melakukan penelitian investigasi di lapangan kemudian melakukan pembahasan dan menyimpulkan.

"Ucapannya itu mengandung penghinaan terhadap Al Quran dan Ulama," kata Maruf menjawab pertanyaan hakim.

Kemudian, hasil rapat empat komisi kemudian dibawa lagi untuk dibahas dalam rapat pengurus harian yang dihadiri oleh ketua umum, wakil ketua umum, serektaris dan wakil sekretaris. Dalam pembahasan tersebut, pihaknya hanya fokus pada ucapan Ahok yakni kalimat yang menyatakan 'dibohongi pakai Al Maidah 51'.

Maruf Amin mengatakan, pihaknya tidak perlu meminta klarifikasi dari Ahok karena sudah ada ucapan Ahok baik melalui tayangan video atau teks.

Keputusan Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tersebut kemudian ditujukan kepada penegak hukum untuk diproses lebih lanjut agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat dan tidak meimbulkan tindakan anarkis karena permasalahan tersebut berubah menjadi masalah nasional.

"Ditujukan kepada penegak hukum untuk diproses supaya kegaduhan masyarakat tidak menimbulkan tindakan anarkis tapi bisa terkanalisir sehingga bisa diproses pihak penegak hukum. Tentu pertama pihak kepolisian dan selanjutnya," kata dia.

Sementara itu, Kompas.com memberitakan, Ahok keberatan dengan keterangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin tentang pertemuan Ma'ruf dengan pasangan Calon Gubernur DKI nomor pemilihan satu, Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, pada 7 Oktober.

Ma'ruf Amin menjadi saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan kasus penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Selasa, 30 Januari 2017. Ahok menjadi terdakwa dalam persidangan itu.

Menurut Ahok, Ma'ruf menutupi latar belakangnya yang pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ahok mengatakan, pengacaranya memiliki bukti tentang adanya telepon dari SBY kepada Ma'ruf agar Ma'ruf bertemu dengan Agus-Sylviana. Namun, Ma'ruf membantah telepon itu.

"Saya berterima kasih, saudara saksi ngotot di depan hakim bahwa saksi tidak berbohong, kami akan proses secara hukum saksi untuk membuktikan bahwa kami memiliki data yang sangat lengkap," kata Ahok dalam persidangan itu.

Ahok mengatakan, Ma'ruf tidak pantas menjadi saksi karena tidak obyektif. Ma'ruf dinilai mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada DKI 2017.

Ahok sendiri merupakan salah satu calon pada Pilkada DKI. Ia berpasangan dengan wakilnya saat ini, yaitu Djarot Saiful Hidayat.

Ahok mengatakan, Ma'ruf sudah mempermainkan haknya.

"Percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Mahakuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu per satu dipermalukan. Terima kasih," ujar Ahok.

Ma'ruf Amin keberatan disebut telah mendukung pasangan Agus-Sylviana.

Menurut dia, pertemuannya dengan Agus-Sylviana bukan dalam rangka memberi dukungan.

"Ya tetap pada keterangan saya, saya keberatan dianggap mendukung pasangan nomor satu. Padahal, tidak ada kaitannya," kata Ma'ruf.