Giliran Ketua GNPF-MUI Ustadz Bachtiar Nasir Dibidik dengan Kasus Pencucian Uang

[PORTAL-ISLAM] Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Ustadz Bachtiar Nasir mendapat surat panggilan dari Bareskrim Polri untuk diperiksa hari ini, Rabu (8/22017), terkait TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).

Dalam surat panggilan bernomor S. PGK/368/ISI/2017/Dit Tipideksus yang ditandatangani oleh Kepala Subdirektorat III TPPU Komisarus Besar Roma Hutajulu disebutkan:

"Hadir menemui penyidik…. Untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan kekayaan Yayasan kepada pembina, pengurus dan pengawas baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan…."

Ustadz Bachtiar mewakilkan kepada Tim kuasa hukum GNPF-MUI hari ini Rabu, 8 Februari 2017, mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri. Mereka menanyakan seputar pemanggilan Ketua Umum GNPF MUI Bachtiar Nasir.

Menurut Kapitra Ampera, kuasa hukum GNPF MUI, Tim kuasa hukum belum tahu kasus itu secara jelas. Apalagi pemanggilan itu terkait dengan kasus dugaan pencucian uang.

Sementara itu Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya, belum bisa menyebutkan nama yayasan yang pernah dipimpin oleh Bachtiar Nasir terkait kasus ini.

Setelah Habib Rizieq Shihab dijadikan tersangka kasus penghinaan Pancasila oleh Polda Jawa Barat, menyusul kemudian Sekjen FPI Munarman telah ditetapkan sebagai tersangka penghinaan pengawal hukum adat Bali (pecalang) oleh Polda Bali, kini giliran Ketua GNPF-MUI ustadzuna Bachtiar Nasir.

ADA APAKAH SEMUA INI???

Hasbunallah wani'mal wakil... cukuplah Allah sebagai pelindung. Gusti Allah mboten sare.

SERUAN Kepada MUSLIM DKI Untuk MERAYAKAN HARI RAYA AL-MAIDAH 51 pada 15 FEBRUARI 2017

[PORTAL-ISLAM] Masya Allah... seruan yang luar biasa dari musisi Ahmad Dhani (Abu Al-Ghazali) kepada muslim DKI Jakarta untuk merayakan HARI RAYA AL-MAIDAH 51 tepat pada saat pencoblosan Pilkada DKI yang akan digelar pada Rabu 15 Februari 2017.

SERUAN ABU AL GHAZALI KEPADA MUSLIM DKI UNTUK MERAYAKAN HARI RAYA AL MAIDAH 51 PADA TANGGAL 15 FEBRUARI 2017

1. Sholat Subuh berjamaah di masjid

2. Berbusana layaknya Hari Raya Idul Fitri dengan busana putih putih.

3. Kumandangkan berbagai macam Sholawat di Masjid Masjid seluruh DKI.

4. Bagi yang mampu, membuat tenda di depan rumah untuk Hajatan Makan Pagi dan Makan Siang bagi anak anak Yatim Piatu.

5. Sholat Duha untuk Kemenangan ISLAM di DKI

6. Saling bersilaturahmi kepada Saudara Handai Tolan

7. Saling mengajak muslim untuk ke TPS dan coblos Gubernur Muslim

8. Sholat Dzuhur berjamaah

9. Berikan nasehat kepada Handai Tolan yang masih belum mendapat Hidayah Al Maidah 51

10. Jadikan Hari Tobat se DKI untuk Muslim yang masih Munafik

Ahmad Dhani, 8 Februari 2017

***

AYO UMAT ISLAM DKI, SAMBUT SERUAN MULIA INI.

ALLAHU KABAR!!!

(Sumber: fb)

SERUAN ABU AL GHAZALI KEPADA MUSLIM DKI UNTUK MERAYAKAN HARI RAYA AL MAIDAH 51 PADA TANGGAL 15 FEBRUARI 2017 1.Sholat...
Dikirim oleh Ahmad Dhani Prasetyo pada 7 Februari 2017

Gara-gara Dukung AHY, Puluhan SANTRI Demo Sekjen PBNU DICOPOT dari Jabatannya

[PORTAL-ISLAM] Belum genap seminggu sejak demonstrasi aneh di depan rumah Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, rupanya kejadian itu harus terulang lagi, namun kali ini dengan sasaran dan tujuan yang berbeda.

Siang tadi, Rabu 8 Februari 2017, puluhan orang yang mengaku berasal dari Aliansi Santri Indonesia berunjuk rasa di depan Kantor Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Senen, Jakarta Pusat.

Dalam aksi yang digelar pukul 11.00 WIB, massa meminta PBNU memecat Helmy Faishal Zaini dari jabatan sebagai Sekretaris Jenderal PBNU.

Permintaan itu disuarakan pendemo, karena menilai mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu telah mencederai nama baik PBNU, dengan terang-terangan mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni di Pilkada DKI 2017.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Isfah Abidal Azis menilai, massa yang berunjuk rasa di depan kantor PBNU adalah massa bayaran, karena mereka tidak bisa menjawab ketika ditanya berasal dari pesantren mana.

"Saya kira seperti itu (massa bayaran). Saya rasa mereka bukan santri dan tidak pernah di pesantren. Karena tidak bisa menyebutkan mereka dari pesantren mana, kami tanyakan beberapa prinsip terkait santri tidak bisa menjawab, akhirnya kami simpulkan mereka bukan santri. Yang putri juga begitu. Berkerudung, waktu kita tanya hal-hal yang sifarnya mendasar, mereka gak bisa jawab," ujarnya.

Karena itulah, sejumlah massa akhirnya diamankan petugas Kepolisian ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan seputar aksi itu.

"Ditanya dari santri mana? Enggak tahu mereka, jadi kita amankan ke Polres untuk dilakukan pendataan. Ada lima orang," kata Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Asep Guntur.

Jauh Sebelum Kasus di Kepulauan Seribu, Ahok Sudah Jadikan Surat Al-Maidah 51 Sebagai Lelucon

[PORTAL-ISLAM] Sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah sampai sidang kesembilan pada Selasa (7/2/2017) kemarin.

Saksi ahli dari Komisi Fatwa MUI Dr. KH M Hamdan Rasyid menegaskan bahwa apa yang diucapkan Ahok terkait surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 itu sudah jelas menistakan Al-Quran.

Dan ternyata jauh jauh sebelum kasus Kepulauan Seribu, surat Al-Maidah 51 sudah dijadikan bahan tertawaan oleh Ahok saat Rapat Pimpinan Pemprov DKI Jakarta pada 12 Oktober 2015.

Kita pasang WIFI: Surat Al Maidah 51, Passwordnya: KAFIR

Semua kemudian tertawa.

Allah SWT mengecam perilaku menjadikan agama sebagai bahan tertawaan.

وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَہُمۡ لَعِبً۬ا وَلَهۡوً۬ا وَغَرَّتۡهُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا‌ۚ وَذَڪِّرۡ بِهِۦۤ أَن تُبۡسَلَ نَفۡسُۢ بِمَا كَسَبَتۡ لَيۡسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِىٌّ۬ وَلَا شَفِيعٌ۬ وَإِن تَعۡدِلۡ ڪُلَّ عَدۡلٍ۬ لَّا يُؤۡخَذۡ مِنۡہَآ‌ۗ أُوْلَـٰٓٮِٕكَ ٱلَّذِينَ أُبۡسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ‌ۖ لَهُمۡ شَرَابٌ۬ مِّنۡ حَمِيمٍ۬ وَعَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡفُرُونَ

"Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama sebagai main-main dan senda-gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Alquran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak (pula) pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan adzab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu." (QS al-An’am: 70).

Berikut videonya:

Paparan di Jambore Mahasiswa: Kejahatan Ekonomi SBY, Kok BLBI dan PROYEK MONOREL?

[PORTAL-ISLAM] Gambar di atas adalah capture salah satu slide paparan pada acara Jambore Nasional Mahasiswa di Cibubur 4-6 Februari 2017, yang dibuka oleh menteri Kabinet Jokowi dan dihadiri Kepala Staf Kepresidenen Teten Masduki, politisi PDIP Adian Napitupulu, juga Fadjroel Rahman relawan Jokowi yang sekarang dapat kursi komisaris BUMN.

Jambore ini berujung pada demo di rumah mantan Presiden SBY.

Kita soroti tentang paparan "Kejahatan Ekonomi SBY" yang disampaikan dihadapan mahasiswa (entah siapa yang presentasi). Paparan ini bisa dibilang lucu, bodoh, hoax atau fitnah.

Kok BLBI dan PROYEK MONOREL malah dituduhkan ke SBY?

(1) Kasus BLBI itu terjadi di jaman Presiden Megawati

Silahkan googling, anda akan menemukan puluhan terkait BLBI dan Megawati.

Salah satunya berita di merdeka.com ini:

Megawati dan Skandal Korupsi Ratusan Triliun
[Selasa, 1 Desember 2015]

Sedikitnya 48 bank mendapat kucuran dana segar senilai Rp 164 triliun dari Bank Indonesia yang disetujui oleh Soeharto. Namun sayang, dana pinjaman yang dikucurkan pemerintah justru tidak dilakukan untuk penyehatan bank dan menyelamatkan dana nasabah yang tersimpan.

Audit BPK menemukan fakta bahwa 95,78 persen atau senilai Rp 144,54 triliun berpotensi merugikan negara karena sulit dipertanggung-jawabkan. Tidak hanya itu, para bank yang menerima pinjaman juga tidak mau mengembalikan uang itu ke pemerintah. Kasus ini terus bergulir di Kejaksaan hingga satu dekade lebih.

Lalu di mana peran Megawati?

Mega saat itu juga dipusingkan dengan persoalan kasus hukum BLBI di Kejaksaan Agung yang sudah masuk dalam tahap penyidikan. Beberapa nama beken di bidang perbankan seperti Sjamsul Nursalim, David Nusawijaya, Samandikun Hartono, Jusup Kartadibrata dan Setiawan Harjono dicekal bahkan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka BLBI.

Namun konglomerat ini mendapatkan angin segar pada tahun 2002. Mereka diampuni setelah diduga merampok duit rakyat triliunan rupiah oleh Kejaksaan Agung. Utang mereka dianggap lunas oleh negara.

Adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengeluarkan Surat Keterangan Lunas para bankir yang mendapat kucuran dana BLBI. Bukan tanpa alasan BPPN keluarkan SKL, karena hal ini merujuk pada Surat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Megawati agar BPPN keluarkan SKL.

Berdasarkan Inpres Megawati yang juga Ketua Umum PDIP ini, para debitor tersebut tak perlu melunasi utangnya lagi. Dengan demikian, Kejaksaan Agung pun mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi pihak-pihak yang menerima dana BLBI. Padahal menurut BPK, hanya lima persen dana BLBI yang digunakan untuk kepentingan penyehatan perbankan.

Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan memperoleh SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintahan Megawati. Para Penerima SKL BLBI berdasarkan penandatangan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) di antaranya adalah Anthony Salim dari Salim Grup (mantan bos Bank BCA) yang nilai utangnya kepada pemerintah mencapai Rp 52,727 triliun.

Sedangkan Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, menerima kucuran BLBI sebesar Rp 27,4 triliun. Mohammad 'Bob' Hasan, pemilik Bank Umum Nasional dengan utang Rp 5,34 triliun juga menerima SKL.

KPK di bawah kepemimpinan Abraham Samad juga pernah menelisik keterlibatan pemerintahan Megawati dalam penerbitan SKL di skandal BLBI. Namun setelah Samad ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen oleh Polri, kasus ini menguap.

Link: https://www.merdeka.com/khas/megawati-terjerat-skandal-korupsi-ratusan-triliun.html

(2) PROYEK MONOREL

Proyek Monorel itu tiang pancang pertamanya diresmikan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 14 Juni 2004.

Silahkan baca: http://www.beritasatu.com/megapolitan/167169-lagi-proyek-monorel-terancam-mangkrak-karena-kekurangan-modal.html

Bahkan pada hari Rabu, 16 Oktober 2013, Gubernur DKI Jakarta "MELANJUTKAN" proyek tersebut dengan melakukan "peletakan batu pertama proyek monorel" di jembatan Tugu 66, Kuningan, Jakarta Selatan.

Siapa Gubernur DKI, waktu itu? pinteerrrr... iya Pak Jokowi :)

Baca ini:
Ngebor Tiang Pancang, Jokowi Resmikan Pembangunan Monorel
http://news.liputan6.com/read/721069/ngebor-tiang-pancang-jokowi-resmikan-pembangunan-monorel

Proyek Monorel yang diresmikian Jokowi inipun mangkrak lagi.

[Kompas]
Nasib Proyek-proyek Mangkrak yang Ditinggalkan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Selama dua tahun pemerintahan Gubernur Joko Widodo di DKI Jakarta, beberapa proyek tercatat tidak dilanjutkan alias mangkrak. Proyek tersebut antara lain pembangunan monorel dan stadion di Taman BMW, Sunter, Jakarta Utara. Pembangunan dua proyek tersebut diresmikan langsung oleh Jokowi.

Link: http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/16/08170091/Nasib.Proyek-proyek.Mangkrak.yang.Ditinggalkan.Jokowi


LALU, bagaimana dengan judul paparan "Kejahatan Ekonomi SBY"?!

"Karena itu paparan adalah diperuntukkan mahasiswa, ya mestinya yang proporsional dong ah... buat juga paparan dengan judul yang sama untuk (mantan) Presiden lainnya... termasuk yang menjual INDOSAT dan Kapal Tanker VLCC - Pertamina...," kata aktivis sosial media Tara Palasara.

Mantan Staf SBY: KTP Ganda Bukan Hoax, Itu Hasil Penangkapan Bea Cukai dari Kiriman FedEx

[PORTAL-ISLAM] Akhir pekan lalu publik heboh dengan KTP ganda yang beredar di sosial media jelang Pilkada DKI Jakarta.

Viral di internet, gambar tiga e-KTP berjajar namun memuat foto wajah dari satu orang yang sama. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan foto ini adalah palsu.

"Berdasarkan hasil pelacakan Tim monitoring Pilkada Dirjen DukCapil, Ketiga foto ini #palsu krn menggunakan data milik orang lain," kata Tjahjo lewat akun Twitter @tjahjo_kumolo, Sabtu (4/2/2017) pukul 20.08 WIB.

Berdasarkan hasil pelacakan Tim monitoring Pilkada Dirjen DukCapil, Ketiga foto ini #palsu krn menggunakan data milik orang lain. pic.twitter.com/JFQiKeYPWn

— Tjahjo Kumolo (@tjahjo_kumolo) 4 Februari 2017

Namun mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Arief menyatakan KTP ganda yang beredar itu bukan hoax. Tapi nyata hasil penangkapan petugas Bea Cukai dan FedEx. KTP ganda itu dikirim dari Kamboja dengan tujuan alamat Jakarta.

"Ini bukti waktu penangkapan disaksikan Pegawai Fedex dan Bea cukai (lihat kanan bawah)," kata Andi Arief di akun twitternya, Selasa (7/2/2017).

Andi memperlihatkan foto KTP-KTP ganda yang berjejer.

Ini bukti waktu penangkapan disaksikan Pegawai Fedex dan Bea cukai (lihat kanan bawah). pic.twitter.com/eBctocHLZ3

— Andi Arief (@andiariefaa) 7 Februari 2017

Andi Arief menyatakan informasi terbongkarnya kiriman KTP ganda dari Kamboja diperoleh dari kawannya di FedEx.

Seperti diketahui Andi Arief pernah menjabat Komisari PT Pos Indonesia (2 Januari 2006 - 17 Juni 2009).

"Saya dulu komisaris PT Post. Kawan saya banyak. Mereka menunjukkan bukti kiriman FedEx dari kamboja isinya KTP/NPWP palsu," kata Andi.

Lebih lanjut Andi Arief mengatakan:

"Menurut Pegawai Fedex, kiriman KTP dari kamboja ditangkap petugas Bea cukai Jumat (3/2/2017) dinihari lalu, tujuan pengiriman juga jelas."

"KTP #banyak yang beredar di media itu hasil tangkapan kiriman melalui  FedEx berasal dari kamboja, tujuan pengiriman warga di Jakut."

"Kalau depdagri, bawaslu, KPU tidak  menindaklanjuti KTP #banyak ini, tugas rakyat dalam pilkada nanti Awasi penggunaan E KTP etnis tertentu."

"Saya perjelas, ini bukti pengiriman melalui FedEx KTP #banyak berasal dari kamboja, tujuan jakarta."

Andi Arief menunjukan form pengiriman. Disitu tertera:
Pengirim: ROBIN Phnom Penh Cambodia.
Penerima: LEO Jl. Taman Surya Kel. Pegadungan Jakarta 11830.

"Saya menyarankan Depdagri, KPU dan Bawaslu segera temui pihak Fedex dan bea cukai bandara. Gampang lakukan penyelidikan."

"Para wartawan harus membantu Depdagri, Bawaslu dan KPU. kirim reporter ke bea Cukai dan Fedex."

"Untuk kepentingan negara, Depdagri, KPU dn Bawaslu jangan malu menganulir pernyataan KTP ganda adalah Hoax. selidiki ke bandara, gampang."

"Dimana barang bukti KTP #banyak? Menurut kawan saya di Fedex, diserahkan ke Kasi  Penindakan Bea Cukai Soekarno Hatta..Bapak Said namanya."

"KTP yang beredar kemarin terlalu gegabah dibilang editan, Ayo depdagri, KPU, Bawaslu bergerak, selamatkan Pilkada."

"Pilkada DKI 15 februari 2017 bisa  terancam kecurangan akibat satu orang miliki banyak KTP dari etnis tertentu."

"Saya mendengar mendagri sudah mendapatkan info valid bahwa KTP #banyak yang beredar beberapa hari ini memang ada, bukan hoax. Alhamdulillah."

"Kita harus memberi penghargaan pada petugas di Bandara soekarno Hatta yang sudah menemukan bukti pengiriman KTP ganda utk etnis tertentu."

"Buat yang sudah mengesampingkan info dari saya soal KTP #banyak tidak perlu malu. Belajarlah untuk mempertajam keingintahuan dan kepedulian."

"Karena KTP #banyak faktanya ada dan faktanya dari Kamboja, tentu ini haris diantisipasi di pilkada atau kepentingan lain di luar pilkada."

"Penggunaan E KTP pada Pilkada harus betul-betul diawasi, tidak bisa KPU dan Bawaslu mengabaikan fakta kuat di lapangan yg ditemukan."

"Saya paham betul dan mengerti konsekuensi hukum apa jika saya menyebar hoax. Kapan saja polisi bisa menciduk saya jika saya menyebar hoax."

"Data yang benar tak mungkin bisa dikalahkan," tutup Andi Arief.

Ini foto yg beredar kemarin, kali ini plus NPWP palsu. Ayo depdagri, Bawaslu, KPU bergerak selamatkan pilkada DKI. pic.twitter.com/O158M970rm

— Andi Arief (@andiariefaa) 6 Februari 2017

Ini saya upload foto dari kawan saya yang bekerja di Fedex sesaat setelah petugas Bea cukai bongkar kiriman. pic.twitter.com/kCdPdrpV1c

— Andi Arief (@andiariefaa) 6 Februari 2017

Pesan Buat Pak Beye, Jangan Lagi Berdiri di Tengah Jalan Pak

JANGAN LAGI BERDIRI DI TENGAH JALAN, PAK.

Pak Beye,

Sewaktu bapak dan rombongan memutuskan berdiri di tengah jalan depan istana (tak ikut koalisi A/B), jalanan belum seramai sekarang. Mungkin saat itu pilihan yang tepat. Tidak ikut rombongan ke istana, tidak pula ikut rombongan seberang istana.

Bapak aman di tengah jalan. Tidak terusik kegaduhan rombongan seberang istana yang sibuk jungkir balik keluar masuk lorong pengadilan yang melelahkan. Invisible hand tidak tertarik menggelitik, mengusap, menampar, menonjok, menyeret rombongan yang berdiri di tengah jalan.

Saat tangan-tangan halus menarik rombongan sebarang jalan itu masuk ke dalam istana melewati rombongan bapak, bapak hanya memandang dengan tatapan biasa saja. Bapak masih merasa nyaman berada di tengah jalan. Bapak barangkali hanya prihatin melihat rombongan seberang istana yang hanya tersisa dua.

Jangan salah,Pak. Walaupun cuma tersisa dua rombongan tapi ternyata sangat diperhitungkan. Sebelum berpotensi menjadi ancaman, raja datang mengelus-elus kepala rombongan seberang istana. Bapak dilewati begitu saja. Walaupun secara teritorial tengah jalan lebih dekat dengan istana dibanding seberang istana, sikap netral bapak tidak dianggap sebagai ancaman

Tapi semakin lama bercokol di tengah jalan tentu tidak baik buat pemandangan. Jadi kalau mulai ada selebaran tak bertanggung jawab bukan karena bapak berbuat, tapi karena berdiri di tengah jalan menggangu pemandangan.

Gangguan mulai datang saat bapak mengelus jagoan yang tak lebih dan tak kurang anak biologis bapak. Sewaktu bapak bilang bukan cuma anak biologis tapi juga idiologis, justru itu ancamannya. Kalau cuma sekedar biologis tentu dianggap cuma anak ingusan. Begitu mulai naik di puncak, barulah mulai pada kegerahan.

Bapak minta diterima datang ke istana, buat apa? Bapak teralu keren buat mengemis seperti itu. Bapak minta bertemu raja, yang datang malah mahasiswa menghadiahkan sejumlah nasi bungkus. Makanya, maap maap kata nih. Bapak itu gagah, ganteng, berwibawa, makanya nggak heran kalau ada yang iri. Ganteng itu juga ancaman,Pak. Jangankan bapak, saya yang gantengnya cuma sebatas kamar tidur saja banyak yang iri.

Daripada berkeluh kesah di tengah jalan mending bapak pilih. Masuk ke dalam istana yang ramai dan sumpek itu atau ikut rombongan seberang istana yang walaupun jumlahnya tak banyak tapi masih bisa menghirup udara segar?

Sekarang jalanan depan istana sudah mulai ramai. Kemarin bapak kesenggol cuma lecet, itu baru permulaan. Akan banyak lagi kendaraan lewat dengan bobot yang lebih besar. Bapak kan sudah pernah lama berada dalam istana, ayo nyeberang ke seberang istana saja! Bukankah bapak kemarin mengeluh, mengatakan ditinggal sendirian? Di seberang jalan depan istana ada teman, walaupun tak banyak tapi keren, lebih dekat dengan rakyat. Cepat ambil keputusan.

Maap maap kata nih. Bukan ngomporin. Kalau masih juga ragu, sampai lebaran kuda bapak akan terus mengeluh.

08/02/2017

(Balya Nur)